Tata cara penyadapan bukan diatur PP melainkan KUHAP

Jakarta – Aturan tentang tata cara penyadapan seharusnya dimasukkan dalam KUHAP (Hukum Acara Pidana). Bukan Peraturan Pemerintah (PP) seperti dimaksud Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring. Empat organisasi masyarakat sipil, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI),

Read More

Usulan Pembentukan Komisi Etik dan Penonaktifkan Anggota LPSK atas nama Sdr. Ketut Sudiharsa dan Sdri. Myra Diarsi

No: 01/Koalisi Perlindungan Saksi/XI/2009 Kepada Abdul Haris Semendawai Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Di Jakarta Dengan Hormat, Terungkapnya rekaman antara Sdr. Ketut Sudiharsa sebagai Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Anggodo -yang diperdengarkan dalam sidang

Read More

Tindakan Penyadapan dalam Rangka Penegakan Hukum Harus Diatur Dalam UU/Hukum Acara Pidana

Siaran Pers Bersama ICJR, YLBHI, ELSAM, IMDLN Pemutaran percakapan antara Anggodo Widjoyo dengan beberapa orang yang diduga pejabat penegak hukum di Indonesia di Mahkamah Konstitusi masih menyisakan beberapa permasalahan hukum. Selain masalah otentisitas suara, persoalan keabsahan dan dasar hukum penyadapan

Read More