Archive for January, 2010
MK Diminta Batalkan Ketentuan Penyadapan
Jakarta, Kompas – Mahkamah Konstitusi diminta untuk membatalkan ketentuan penyadapan yang ada pada Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ketentuan tersebut dinilai salah kaprah, mengingat penyadapan hanya bisa diatur di dalam UU tersendiri. Pengaturannya bukan dalam bentuk peraturan pemerintah, seperti diamanatkan dalam UU ITE. Hal tersebut diungkapkan oleh peneliti Perkumpulan Demos (Center [...]
UU ITE Diuji di MK
“Pengaturan penyadapan menggunakan PP menabrak konstitusi dan HAM,” kata Wahyudi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini gugatan datang dari Anggara, Advokat dan Direktur Program Institute Criminal Justice Reform (ICJR) dan Wahyudi Djafar,Peneliti Perkumpulan Center for Democracy and Human Rights Studies (Demos). Mereka menggugat Pasal 31 ayat 4 Undang-undang UU [...]
Dasar Hukum Pembuatan RPP Penyadapan Diuji Ke MK
Menteri Telekomunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring sepertinya harus berpikir ulang bila ingin tetap mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi (RPP Penyadapan). Pasalnya, dasar hukum yang mengamanatkan pemerintah membuat RPP Penyadapan sedang diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang kerap jadi ‘tameng’ pemerintah itu adalah Pasal 31 ayat (4) UU No.11 [...]
Our Partner
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.