Archive for February, 2011
Pengaturan Penyadapan dengan Peraturan Pemerintah Inkonstitusional
Jakarta, MKOnline – Penyadapan (interception) merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945. Rights of privacy merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights), namun pembatasan atas rights of privacy ini hanya dapat dilakukan dengan UU, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Demikian pendapat Mahkamah dalam [...]
Calls for a Wiretapping Law After MK Annuls an Article Calling for a Regulation
en.hukumonline.com - The Constitutional Court (MK) has annulled Article 31 (4) of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (EIT Law). The Article called for the government to issue a regulation concerning wiretapping. This annulment will result in the government, in this case the Ministry of Communication and Information Technology, not being [...]
Tamparan dari Mahkamah Konstitusi
Tempointeraktif. Pemerintah maupun politikus Senayan mestinya merasa tertampar oleh putusan Mahkamah Konstitusi belum lama ini. Mahkamah membatalkan aturan kontroversial mengenai penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka seharusnya lebih cermat membuat aturan. Ketentuan yang dinyatakan tidak mengikat lagi secara hukum itu dituangkan dalam pasal 31 ayat 4. Aturan ini [...]
MK Batalkan Pasal Penyadapan UU ITE
KORANBOGOR.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Pengujian pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Elektronik (ITE) berisi tata cara penyadapan diatur oleh pemerintah yang digugat Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Wahyudi. Dalam sidang putusan, Kamis (24/2), Majelis Hakim menyimpulkan gugatan para pemohon tepat dan beralasan hukum. [...]
MK hapus pasal penyadapan di UU ITE
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruhnya permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronika I (ITE) tentang pasal aturan tata cara penyadapan. Dalam putusan ini diputuskan bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara [...]
Dilema Putusan MK Soal Penyadapan
Hukumkompasiana.com. Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 31 ayat 4 dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berisi “tata cara penyadapan yang diatur oleh pemerintah”. MK dalam hal ini mengabulkan permohonanan Wahyu Wagiman yang meminta agar pasal ini dihapus menanggapi rencana pembuatan RPP Penyadapan. Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD mengatakan bahwa pembatasan mengenai penyadapan [...]
Court Deals a Blow to Wiretap Investigations
The Jakarta Globe. The Constitutional Court on Thursday struck down a contentious decree governing the use of wiretaps, calling it a violation of human rights and making it more difficult for law enforcers to carry out such surveillance.
Aturan Penyadapan Harus Undang-undang
hukumonline.com. Jakarta. Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika nampaknya harus mengurungkan niat membuat Peraturan Pemerintah tentang tata cara intersepsi atau penyadapan. Sebab, Pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengamanatkan pembentukan PP tersebut telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) “Menyatakan Pasal 31 ayat (4) UU ITE [...]
MK: Penyadapan Harus Diatur dengan UU
Jakartapress.com – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 31 ayat 4 dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berisi “tata cara penyadapan yang diatur oleh pemerintah.” MK dalam hal ini mengabulkan permohonanan Wahyu Wagiman yang meminta agar pasal ini dihapus. Gugatan Wagiman diajukan untuk menanggapi rencana pembuatan RPP Penyadapan.
KPK Tak Terpengaruh Putusan MK tentang Hak Sadap
DetikNews. Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) sore ini membatalkan aturan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Namun keputusan MK ini sama sekali tidak berpengaruh kepada kewenangan penyadapan yang melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tidak ada pengaruhnya. Penyadapan kita diatur dalam Undang-undang, yakni UU No 30 Tahun 2002,” [...]
Our Partner
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.