Revision of the Law on Combating Terrorism Should Reinforce the Rights of Victims to be Remedied

Prior to the case of the first Bali bombing, the Marriott Hotel bombing and the second Bali bombing, Indonesia’s response in the fight against terrorism is increasing dramatically. It is demonstrated with the issuance of Government Regulation in Lieu of

Read More

Rehabilitasi hanya bagi Pelaku, Perubahan UU Pemberantasan Terorisme Harusnya untuk memperkuat Hak Korban Terorisme atas Pemulihan

Sejak terjadinya kasus Bom Bali I, Bom Marriot dan Bom Bali II, respon Indonesia dalam melawan terorisme meningkat secara drastis dengan dilahirkannya Perpu Terorisme yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menetapkan perpu No 1 Tahun 2002 tentang

Read More

Pasca PP No. 92 Tahun 2015 Tentang Ganti Rugi Korban Salah Tangkap/ Peradilan Sesat, Menteri Keuangan Harus Segera Keluarkan Aturan Teknis Tentang Pembayaran Ganti Rugi

Dengan dilakukannnya revisi PP No. 27 Tahun 1983 menjadi PP No. 92 Tahun 2015 yang pada Intinya menaikkan besaran ganti rugi untuk korban salah tangkap atau peradilan sesat memberikan angin segar untuk pencari keadilan. Namun pekerjaan rumah sesungguhnya bukanlah hanya

Read More

Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri :Ada 7 Alasan Kuat Menolak Pasal Kebiri Dalam Rancangan Perppu Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak

Niatan pemerintah untuk memasukkan kebiri sebagai salah satu jenis pemidanaan memasuki tahapan perancangan naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Dari informasi dan dokumen Rancangan Perppu yang kami peroleh, pemerintah telah menyiapkan Rancangan Perppu tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23

Read More

ICJR Hadapi Sidang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Terkait Keppres Grasi Terpidana Mati

Pada 15 Februari 2016 yang lalu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) akhirnya secara resmi bersidang di Komisi Informasi Publik.  ICJR melakukan sidang perdana gugatan keterbukaan informasi publik melawan Kementerian Sekretariat Negara (Mensetneg). Sidang ini adalah ujung dari tidak ditanggapinya surat

Read More

ICJR: Mayoritas Putusan Pengadilan untuk Kasus Pasal 27 ayat (3) UU ITE Buruk

Pertumbuhan internet yang sangat cepat di Indonesia sejalan dengan regulasi hukum yang dikeluarkan. Pengaturan dan Rekriminalisasi ini terwujud dalam UU ITE. Khusus dalam UU ITE, salah satu yang menjadi masalah, khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi, adalah pengaturan yang ada dalam

Read More

Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/dispensa de pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHAP

Ada suatu pertanyaan penting “bagaimana jika seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai pasal 183 KUHAP, tetapi Majelis Hakim memandang perbuatan yang dilakukannya tidak harus dijatuhkan pemidanaan/ Majelis Hakim memberikan maaf kepada terdakwa atas tindak pidananya?

Read More

Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan

Sejak pertama kali diperkenalkan pada 1988, perkembangan dan pertumbuhan internet terjadi sangat cepat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta dan dengan jumlah pengguna aktif internet sebanyak 88, 1 juta , Indonesia tumbuh menjadi pengguna internet terbesar di ASEAN. Meski

Read More

Menguji Eforia Kebiri

Beberapa waktu yang lalu beberapa Kementerian dan Lembaga Negara di pemerintahan Jokowimengajukan usulan untuk membuat sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk mengadopsi sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak. Usulan ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan berbagai pihak termasuk

Read More

Catatan dan Usulan Masyarakat Sipil atas RUU Perubahan ITE

Sejak disahkan, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus menuai kontroversi. UU ITE dianggap oleh banyak kalangan pegiat hak asasi manusia sebagai salah satu contoh produk legislasi yang over kriminalisasi dan rumusan tindak pidananya

Read More