Archive
Back to homepage
Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam R KUHP
Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) berada dalam Buku II Bab II Pasal tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Di Bagian Kedua, norma penghinaan terhadap
Read More
Kejahatan Ideologi dalam R KUHP
Pengaturan mengenai kejahatan terhadap ideologi diatur kembali di R KUHP dalam Bab I tentang Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, yaitu: mengenai penyebaran ajaran komunisme/marxisme-Leninisme (Pasal 219 dan Pasal 220), dan mengenai peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila (Pasal 221). Menurut naskah
Read More
Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah Yang Sah dalam R KUHP
Pengaturan mengenai kejahatan terhadap Tindak Pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam R KUHP berada dalam Buku II Bab V dengan judul Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, di Bagian Pertama, paragraf 2 yakni dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R KUHP. Pasal-pasal
Read More
Distribusi Ancaman Pidana dalam R KUHP dan Implikasinya
Rancangan KUHP yang saat ini dalam Pembahasan di DPR diklaim telah mengusung konsep pemidanaan baru yang lebih mengandalkan model alternative pemenjaraan. Dalam konsep ini, diandaikan bahwa hakim diberikan kemungkinan untuk menjatuhkan jenis sanksi pidana yang lebih mendorong alternatif pidana kemerdekaan
Read More
Surat Terbuka Kepada Ketua Pansus RUU Terorisme DPR RI tentang Rencana Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Kepada Yth: Bapak. Muhammad Syafii Ketua Pansus RUU Terorisme Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kompleks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta, 10270, Indonesia Amnesty International dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menuliskan surat ini untuk menyatakan
Read More
