DPR Meminta Pemerintah Konsolidasikan Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP bersama KPK, BNN, dan seluruh lembaga terkait

Rapat Panja R KUHP pada 24 Mei 2017 dan 30 Mei 2017 telah menegaskan pasal-pasal Pidana dalam Buku II R KUHP merupakan hal-hal yang bersifat umum untuk melengkapi dan memperkuat hal yang belum diatur dalam Undang-Undang khususnya. Hasil rapat menyatakan

Read More

ICJR: Personal Conversation Should Not Be Criminalized

A private conversation between two adults is not the domain of criminal law. Cases of personal conversation, including conversations containing private intimate video between two adults are a recent trend of criminal charges. There are at least 3 cases related

Read More

The Treatment of the Bombing Victims in Kampung Melayu Must Be Heightened

The punctual treatment of the bombing victims in Kampung Melayu needs to be appreciated. The emergency medical services do require acceleration and coordination from all of the parties. However, the government and relevant agencies must provide post-emergency medical services consistently,

Read More

ICJR: Percakapan Pribadi Semestinya Tidak Dipidana

Percakapan pribadi antara dua orang dewasa bukanlah ranah hukum pidana Kasus – kasus percakapan pribadi, termasuk percakapan pribadi yang intim antara dua orang dewasa termasuk perekaman pribadi atas hubungan intim mulai marak dikenakan pidana . Setidaknya ada 3 kasus terkait

Read More

ICJR Strongly Criticized the Caning of LGBT Couple in Aceh

The Jinayat Law (Qanun Jinayat) for LGBT has created a tremendous stigma against LGBT groups and simultaneously discriminately targeting them for their sexual orientation. This Law encourages people to be homophobia, to do self-monitoring and detain anyone suspected for having

Read More

Penanganan dan Hak Korban Kasus Bom di Kampung Melayu Harus di Perkuat

Kecepatan penanganan para korban Bom di kampong melayu, perlu di Apresiasi. Penanganan darurat medis memang butuh percepatan dan koordinasi para pihak. Namun pemerintah dan lembaga yang terkait harus  memberikan layanan pasca darurat medis secara konsisten termasuk Kompensasi korban. Institute for

Read More

Upaya Mencegah Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia

Pada 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima dan memeriksa Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Guru Besar IPB Bogor Prof. Dr. Euis Sunarti, dkk.

Read More

ICJR Kritik Keras Hukuman Cambuk Bagi Pasangan LGBT di Aceh

Aturan Pidana bagi LGBT telah menimbulkan stigma luar biasa terhadap kelompok LGBT dan sekaligus menyasar mereka secara diskriminatif akibat orientasi seksual mereka. Aturan ini mendorong masyarakat menjadi homophobia sekaligus mendorong mereka memantau dan menahan siapa pun yang diduga melanggar berbagai

Read More

Tanggapan ICJR Atas Keterangan Pemerintah yang dibacakan dalam Persidangan JR Pasal-Pasal Makar di KUHP di Mahkamah Konstitusi

Hari ini, Selasa, 9 Mei 2017 Pemerintah telah memberikan keterangan terkait Judicial Review (JR) Pasal Makar dalam KUHP yang diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Perkara No. 7/PUU-XV/2017 itu, Pemerintah memberikan beberapa respon

Read More

ICJR Kritik Putusan PN Jakarta Utara atas Kasus Penodaan Agama

ICJR Sesalkan Perintah Penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara Kasus Penodaan Agama yang disidangkan oleh PN Jakarta Utara telah memasuki babak akhir. PN Jakarta Utara menjatuhkan putusan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinyatakan bersalah

Read More