ICJR: Percakapan Pribadi Semestinya Tidak Dipidana

Percakapan pribadi antara dua orang dewasa bukanlah ranah hukum pidana Kasus – kasus percakapan pribadi, termasuk percakapan pribadi yang intim antara dua orang dewasa termasuk perekaman pribadi atas hubungan intim mulai marak dikenakan pidana . Setidaknya ada 3 kasus terkait

Read More

ICJR Strongly Criticized the Caning Punishment for LGBT Couple in Aceh.

The Jinayat Law (Qanun Jinayat) for LGBT has created a tremendous stigma against LGBT groups and simultaneously discriminately targeting them for their sexual orientation. This Law encourages people to be homophobia, to do self-monitoring and detain anyone suspected for having

Read More

Penanganan dan Hak Korban Kasus Bom di Kampung Melayu Harus di Perkuat

Kecepatan penanganan para korban Bom di kampong melayu, perlu di Apresiasi. Penanganan darurat medis memang butuh percepatan dan koordinasi para pihak. Namun pemerintah dan lembaga yang terkait harus  memberikan layanan pasca darurat medis secara konsisten termasuk Kompensasi korban. Institute for

Read More

Upaya Mencegah Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia

Pada 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima dan memeriksa Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Guru Besar IPB Bogor Prof. Dr. Euis Sunarti, dkk.

Read More

ICJR Kritik Keras Hukuman Cambuk Bagi Pasangan LGBT di Aceh

Aturan Pidana bagi LGBT telah menimbulkan stigma luar biasa terhadap kelompok LGBT dan sekaligus menyasar mereka secara diskriminatif akibat orientasi seksual mereka. Aturan ini mendorong masyarakat menjadi homophobia sekaligus mendorong mereka memantau dan menahan siapa pun yang diduga melanggar berbagai

Read More

Tanggapan ICJR Atas Keterangan Pemerintah yang dibacakan dalam Persidangan JR Pasal-Pasal Makar di KUHP di Mahkamah Konstitusi

Hari ini, Selasa, 9 Mei 2017 Pemerintah telah memberikan keterangan terkait Judicial Review (JR) Pasal Makar dalam KUHP yang diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Perkara No. 7/PUU-XV/2017 itu, Pemerintah memberikan beberapa respon

Read More

ICJR Kritik Putusan PN Jakarta Utara atas Kasus Penodaan Agama

ICJR Sesalkan Perintah Penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara Kasus Penodaan Agama yang disidangkan oleh PN Jakarta Utara telah memasuki babak akhir. PN Jakarta Utara menjatuhkan putusan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinyatakan bersalah

Read More

ICJR Kritik Tindakan Penahanan terhadap Baiq Nuril Maknun

Penahanan terhadap tersangka mestinya dilakukan secara proporsional, hati – hati, dan berdasarkan oleh hukum. Baiq Nuril Maknun, seorang Ibu 3 anak dari Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat telah merasakan dinginnya sel tahanan sejak 24 Maret 2017 hingga saat ini.

Read More

Kasus Rutan Sialang Bungkuk: Krisis Kepadatan “overcrowding” Mengancam Rutan dan Lapas Indonesia

Berdasarkan temuan ICJR, dalam RKUHP hanya ada hanya 59 tindak pidana yang  secara otomatis dapat dijatuhi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. Sedangkan 1.154 perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara, lebih lanjut , ada 249 perbuatan pidana yang diancam dengan pidana minimum dari 1

Read More

ICJR Dorong Penghapusan Pasal – Pasal Penodaan Agama dalam RKUHP

Persoalan Pasal – Pasal Penodaan Agama Bukan hanya Pada Rumusannya akan tetapi juga pada Pelaksanaan dari Aturan Pidana tersebut Pasal penodaan agama dalam diatur dalam Pasal 156 a KUHP berasal dari aturan yang disahkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno melalui

Read More