Indonesia Must Prepare a Monitoring Mechanism, to Balance the Detention Duration in the Anti-Terrorism Bill

The government and the House of Representatives reportedly have agreed on the duration of detention in the Anti-Terrorism Bill that would be in total 760 days, the detention duration is not part of the arrest duration that has been recently

Read More

Kasus Pelarian Napi: Buah Kelebihan Beban Lapas

Berdasarkan catatan Institute for Criminal Justice Reform, sampai dengan 20 Juni 2017 terdapat tidak kurang dari 26 kasus melarikan diri di Rutan dan Lapas di Indonesia. Pemerintah harus melakukan evaluasi yang serius atas kebijakan pemidanaan di Indonesia. Hari ini fokus

Read More

The Finding of Some Luxury Cells in Cipinang Correctional Institution: a Wrongdoing that Damage the Reputation of the Correctional Institution Systems

ICJR is deeply concerned over the finding of special treatments of some inmates in the form of providing special facilities for certain inmates in the Cipinang Correctional Institution. This is clearly a humiliating event that adds a long list of

Read More

ICJR Criticized the Closed-Door Discussion of the Detention Duration in the Anti-Terrorism Bill

“ICJR considers that there is no strong enough reason to cover the discussion of the durationĀ of detention in the Anti-Terrorism Bill” The discussion of the Anti-Terrorism Bill on 14 June 14 2017 went closed-door in the House of Representatives. The

Read More

The Wording of Crimes against Humanity and Crime of Genocide in the Penal Code Bill Could Weaken the Law Enforcement

The current discussion of the Penal Code Bill is almost finished based on the Working Committee of the Penal Code Bill’s meeting result on 13 June 2017. The Working Committee ordered ‘Tim Perumus’ (Persons in charge to catalogue the provisions/chapters/articles

Read More

The Constitutional Court Must Carefully Examine the Articles of Anti-Corporal Punishment of Children

ICJR is concerned about the violence against teachers that took place, but also assesses that the petition for Judicial Review of the Law No.35 of 2014 on Child Protection in the Constitutional Court has the potential to eliminate child protection

Read More

Indonesia Harus Siapkan mekanisme Pengawasan, Imbangi Masa Penahanan dalam RUU Terorisme

Pemerintah dan DPR dikabarkan telah menyepakati masa penahanan dalam RUU Terorisme total menjadi 760 hari, masa penahanan ini diluar masa penangkapan yang baru saja disepakati yaitu 21 hari. Dalam pembahasan yang bersifat tertutup ini, ICJR (Institute for Criminal Justice Reform)

Read More

Ancaman Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih sering digunakan sebagai alat untuk menopang kekuasaan yang otoriter dan anti terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan proses tumbuh dan berkembangnya demokrasi, orientasi dan instrumentasi hukum pidana harus didorong perubahannya menjadi

Read More

Temuan Sel Mewah di Lapas Cipinang: Pelanggaran yang Semakin Merusak Reputasi dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sangat prihatin atas ditemukannya perlakuan khusus bagi narapidana dalam bentuk penyediaan fasilitas-fasilitas khusus bagi napi tertentu di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Ini jelas peristiwa yang memalukan dan menambah deret panjang daftar kasus komodifikasi di lapas.

Read More

ICJR Kritik Pembahasan Masa Penahanan di RUU Terorisme yang Tertutup

“ICJR menilai tidak ada dasar yang cukup kuat untuk menutup pembahasan masa penahanan dalam RUU Terorisme” Pembahasan RUU Terorisme hari ini 14 Juni 2017 berjalan tertutup di DPR. Pembahasan yang mengagendakan masa penahanan dalam RUU Terorisme, padahal hal ini merupakan

Read More