Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana

Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana[1] Pendahuluan Fair trial atau peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang – orang yang tak

Read More

Pemerintah dan Timus DPR Sepakati Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam RKUHP, ICJR: Pemerintah Harus Konsisten dengan Tujuan Perubahan KUHP Yaitu Unifikasi Hukum Pidana

Rancangan KUHP (RKUHP) telah memasuki babak final dan akan segera disahkan. Hal ini setelah terjadinya konsinyering antara tim perumus (Timus) dengan tim pemerintah pada 15-17 Januari 2018 di Jakarta. Dalam konsinyering tersebut telah disepakati pasal-pasal yang sebelumnya masih pending. Salah

Read More

Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa

Sebagai bagian dari jenis penghukuman, hukuman mati di Indonesia sebenarnya tidak diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebelum masuknya kekuatan kolonial Eropa, para Raja dan Sultan yang ada di Nusantara telah mempraktikkan hukuman mati kepada para kawulanya. Dalam konteks Indonesia, konsolidasi

Read More

The Distribution and Framing of the Punishments in the Bill of Penal Code is Still Vague, Aliansi RKUHP Renounces a Hurried Adoption of the Bill

Series #1 Adoption of the Bill of Penal Code The overcriminalization as the result of the vagueness in distributing and framing of the punishments in the Bill of Penal Code is clearly contrary to the Mr. President Joko Widodo’s mission

Read More

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Ingatkan Pemerintah dan DPR Kaji Ulang soal Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta DPR untuk terus menagih penjelasan dari pemerintah soal kompilasi hukum adat mana saja yang bisa dikategorikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang bisa menjadi pengecualian asas legalitas sebagaimana disebut dalam RKUHP. Rancangan KUHP (RKUHP)

Read More

The Government is Inconsistent with Saving its Citizens from Death Penalty

Despite our appreciation of the government’s achievements, ICJR considers this inconsistency shows that saving lives of Indonesian citizens is merely a diplomatic achievement and not the realization of the 1945 Constitution preamble which is to protect all the nations and

Read More

Pemerintah Inkonsisten Soal Menyelamatkan Warga Negara Dari Pidana Mati

Meski mengapresiasi capaian pemerintah, ICJR menganggap Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa menyelamatkan nyawa warga negara masih sebatas dalam capaian diplomatik, bukan pengejawantahan pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kementerian Luar Ngeri Indonesia melakukan kegiatan

Read More

Kasus Kekerasan Seksual pada Anak: ICJR Sayangkan Fokus Pemerintah Masih Penghukuman

ICJR menyayangkan bahwa yang menjadi fokus perhatian pemerintah masih soal penghukuman kepada pelaku dengan kembali menghadirkan wacana pemberian hukuman kebiri kepada pelaku dan bukan pemberian layanan yang maksimal kepada korban Di awal 2018, Indonesia dikejutkan dengan munculnya 2 kasus kekerasan

Read More

Pola dan Penentuan Ancaman Pidana Dalam RKUHP Belum Jelas, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Tolak Pengesahan Terburu-buru

Overkriminalisasi buah dari ketidakjelasan pola dan penentuan ancaman pidana jelas bertentangan dengan misi paket hukum Presiden Jokowi yang ingin merevitalisasi hukum, memberikan rasa aman dalam masyarakat dan menyelesaikan masalah overkapasitas penghuni dalam Lapas. Pembukaan masa sidang DPR pada 9 Januari

Read More

Peradilan Pidana di 2018: Dibawah Bayang-Bayang Overkriminalisasi

Tahun 2017 tidak dapat disebut sebagai tahun yang progresif untuk pembaharuan hukum pidana dan peradilan pidana di Indonesia. Meskipun DPR dan Pemerintah telah melakukan pembahasan RKUHP, namun beberapa poin penting justru terlewatkan dalam pembahasan-pembahasan tersebut, khususnya terkait minimnya respon pemerintah

Read More