RKUHP Rasa Kolonialisme: Tolak!

Presiden Joko Widodo harus berhati-hati karena apabila RKUHP saat ini disahkan oleh DPR, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dianggap sebagai rezim yang membangkang pada Konstitusi, membungkam kebebasan berekspresi dan memberangus demokrasi. Rapat paripurna Komisi III DPR RI pada 14 Februari

Read More

Inkonsistensi Wacana Moral Pemerintah: Judi Bisa Legal, Hubungan Privat Dipenjara

Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa tidak ada indikator moral yang jelas dalam perumusan RKUHP. Di satu sisi sebagian fraksi di DPR dan Pemerintah sangat bersikeras mengatur kriminalisasi hubungan privasi warga negara untuk alasan moral, namun di sisi lain malah membuka celah

Read More

RKUHP akan Menyumbang Kenaikan Angka Penyebaran HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Resiko Kesehatan Reproduksi di Indonesia

Melakukan kriminalisasi terhadap prilaku seksual, alat pencegah kehamilan dan prostitusi jalanan dapat menimbulkan iklim ketakutan di tengah-tengah masyarakat yang akhirnya membuat masyarakat takut untuk mengakses layanan kesehatan karena takut untuk dipidana. Di Indonesia, hambatan terbesar pelaksanaan program penanganan pencegahan HIV

Read More

Catatan dan Kritik Aliansi Nasional Reformasi KUHP terhadap R KUHP Hasil Pembahasan Timus dan Timsin

Pembahasan RKUHP dalam tahap tim perumusan (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) resmi dinyatakan selesai pada 05 Februari 2018 . Pembahasan RKUHP akan memasuki tahap pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja). Hasil pemantauan Institute for Criminal Justice Reform dan Aliansi Nasional

Read More

Pasal Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dalam RKUHP Mengancam Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Masyarakat

Dalam RKUHP, Pengaturan pelarangan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan diatur dalam Buku II Bab XVI Tindak Pidana Kesusilaan Bagian Ketiga Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan Pasal 481 dan Pasal 483. Sedangkan dalam KUHP diatur dalam Buku III Bab VI Tentang Pelanggaran Kesusilaan Pasal

Read More

Kalau RKUHP Diketok, Kritik seperti Ketua BEM UI Bisa Masuk Penjara

Baru-baru ini terdapat sebuah peristiwa yang cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu pemberian kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa pada acara Dies Natalies UI ke-68. Hal ini terjadi pada Jumat, 02 Februari

Read More

The National Alliance for Penal Code Reform and ICJR’s Recommendations to Determine the Sentencing Guidelines

The National Alliance for Penal Code Reform and ICJR reject the use of the Delphi Method by the Government to determine the length of criminal sentences. We also request that the House of Representatives give more critical regard to these proposals

Read More

On the Inclusion of the Living Law in the Bill of Penal Code, the Government Should Fulfill the Main Purpose of the New Penal Code Is to Unify the Criminal Law

The Government and The Drafting Team from House of Representatives Agreed Upon the Legality of Living Law in The New Bill of Penal Code, ICJR: The Government Should Fulfill the Main Purpose of The New Penal Code Is to Unify the Criminal

Read More

Dua Muka Kemenkumham Soal RKUHP dan Anak Tiri Bernama Pemasyarakatan

Pesan-pesan yang disampaikan oleh Permenkumham No 11 tahun 2017 soal bahaya overcrowded, tidak diindahkan sama sekali oleh pihak Pemerintah dalam RKUHP, Mirisnya, RKUHP dirancang oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian yang sama yang mengkritik masalah overkriminalisasi  RKUHP dan mengeluhkan masalah

Read More