Anti Kontrasepsi? Problematikanya dalam Rancangan KUHP

by adminicjr | December 6, 2017 11:03 am

Konstruksi Pasal 481 RKUHP sesungguhnya tidak berbeda dengan Pasal 534 KUHP, yang pada intinya adalah melarang seseorang untuk mempertunjukkan secara terang-terangan dengan atau tanpa diminta, atau memberikan informasi untuk memperoleh alat kontrasepsi. Penggunaan unsur “tanpa hak”, memperkokoh konsep bahwa yang dapat memberikan informasi adalah mereka yang ada dalam Pasal 483 RKUHP, yaitu petugas yang berwenang. Hal ini berarti masyarakat sipil atau mereka yang bergerak dibidang penyuluhan kesehatan reproduksi tidak diberikan “hak” sebagaimana pengaturan Pasal 481 RKUHP.

Ketentuan dalam tersebut sebenarnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cenderung mengakibatkan over-kriminalisasi. Bahkan ketentuan ini sudah didekriminalisasi secara de facto, dan secara sosiologis sudah tidak digunakan, dan cenderung bertentangan dengan program pemerintah. Pasal KUHP ini secara diametral berpengaruh dengan dua program penting pemerintah, yakni program Keluarga Berencana (KB) dan program kesehatan reproduksi.

Unduh Disini[1]

Share this:

Artikel Terkait

Endnotes:
  1. Disini: http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/12/Anti-Kontrasepsi_Problematika-dalam-R-KUHP.pdf
  2. Akses Terhadap Informasi dan Layanan Kontrasepsi dalam Rancangan KUHP: http://icjr.or.id/akses-terhadap-informasi-dan-layanan-kontrasepsi-dalam-rancangan-kuhp/
  3. Pola dan Penentuan Ancaman Pidana Dalam RKUHP Belum Jelas, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Tolak Pengesahan Terburu-buru: http://icjr.or.id/pola-dan-penentuan-ancaman-pidana-dalam-rkuhp-belum-jelas-aliansi-nasional-reformasi-kuhp-tolak-pengesahan-terburu-buru/
  4. Kriminalisasi terkait Aborsi dalam RKUHP Berpotensi Menyasar Ibu Hamil, Perempuan Korban Perkosaan dan Tenaga Kesehatan / Tenaga Pendamping: http://icjr.or.id/kriminalisasi-terkait-aborsi-dalam-rkuhp-berpotensi-menyasar-ibu-hamil-perempuan-korban-perkosaan-dan-tenaga-kesehatan-tenaga-pendamping/
  5. Walau Masih Bermasalah, Rancangan KUHP ditargetkan Selesai Akhir Desember 2017: http://icjr.or.id/walau-masih-bermasalah-rancangan-kuhp-ditargetkan-selesai-akhir-desember-2017/
  6. Problem Aturan Aborsi: Ancaman Kriminalisasi Tenaga Kesehatan, Korban Perkosaan, dan Ibu Hamil dalam R KUHP: http://icjr.or.id/problem-aturan-aborsi-ancaman-kriminalisasi-tenaga-kesehatan-korban-perkosaan-dan-ibu-hamil-dalam-r-kuhp/

Source URL: http://icjr.or.id/anti-kontrasepsi-problematikanya-dalam-rancangan-kuhp/