The Constitutional Court Must Carefully Examine the Articles of Anti-Corporal Punishment of Children

ICJR is concerned about the violence against teachers that took place, but also assesses that the petition for Judicial Review of the Law No.35 of 2014 on Child Protection in the Constitutional Court has the potential to eliminate child protection

Read More

Indonesia Harus Siapkan mekanisme Pengawasan, Imbangi Masa Penahanan dalam RUU Terorisme

Pemerintah dan DPR dikabarkan telah menyepakati masa penahanan dalam RUU Terorisme total menjadi 760 hari, masa penahanan ini diluar masa penangkapan yang baru saja disepakati yaitu 21 hari. Dalam pembahasan yang bersifat tertutup ini, ICJR (Institute for Criminal Justice Reform)

Read More

Temuan Sel Mewah di Lapas Cipinang: Pelanggaran yang Semakin Merusak Reputasi dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sangat prihatin atas ditemukannya perlakuan khusus bagi narapidana dalam bentuk penyediaan fasilitas-fasilitas khusus bagi napi tertentu di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Ini jelas peristiwa yang memalukan dan menambah deret panjang daftar kasus komodifikasi di lapas.

Read More

ICJR Kritik Pembahasan Masa Penahanan di RUU Terorisme yang Tertutup

“ICJR menilai tidak ada dasar yang cukup kuat untuk menutup pembahasan masa penahanan dalam RUU Terorisme” Pembahasan RUU Terorisme hari ini 14 Juni 2017 berjalan tertutup di DPR. Pembahasan yang mengagendakan masa penahanan dalam RUU Terorisme, padahal hal ini merupakan

Read More

Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Kemanusiaan dan Genosida dalam RKUHP Memperlemah Penegakan Hukum

Saat ini Pembahasan R KUHP hampir selesai berdasarkan hasil rapat pembahasan Panja RKUHP pada tanggal 13 Juni 2017. Panja memerintahkan agar Timus (Tim Perumus)-Timsin (Tim Sinkronisasi) segera bekerja untuk menyelesaikan hasil pembahasan Panja R KUHP.  Namun Hasil panja kemarin masih

Read More

MK Harus berhati-hati terhadap Pengujian atas pasal pasal anti corporal punishment terhadap anak

ICJR prihatin dengan adanya kekerasan terhadap guru, namun menilai permohonan pengujian Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di  Mahkamah Konstitusi berpotensi menghilangkan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan Saat ini upaya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terkait perubahan pasal-pasal

Read More

ICJR Dorong Pemerintah dan DPR untuk menghasilkan Undang-Undang yang komprehsif dan berkualitas bagi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia.

Presiden akhirnya mengeluarkan Surat Presiden Nomor R-25/Pres/06/2017 tentang Penunjukan Wakil untuk Membahas Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tanggal 2 Juni 2017. Surpres ini diterbitkan pasca surat DPR yang dikirimkan kepada presiden untuk pembahasan rancangan undang-undang tersebut 2 bulan

Read More

Masa Penangkapan yang di Perpanjang dalam RUU Terorisme Berpotensi Melanggar HAM: ICJR Minta Pemerintah Memperkuat Pengawasan Penangkapan

Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme pada Rabu 7 Juni 2017 secara tertutup. Dalam Pembahasan tersebut Pemerintah dan DPR menyepakati masa penangkapan selama 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari. Dari hasil pemantauan terakhir yang dilakukan oleh Institute

Read More

Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak: Himbauan untuk Tidak Melakukan Kekerasan terhadap Anak Dan Tidak Menyebarkan Identitas Anak Korban Persekusi

SIARAN PERS ALIANSI PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK   Himbauan untuk Tidak Melakukan Kekerasan terhadap Anak Dan Tidak Menyebarkan Identitas Anak Korban Persekusi   Jakarta, 2 Juni 2017: Sehubungan dengan kasus persekusi terhadap anak yang dilakukan oleh sejumlah orang di Cipinang Muara,

Read More

ICJR Calls the Government and the House of Representatives to Carefully Measure the Duration of Arrest in the Anti-Terrorism Bill

The Government and the House of Representatives continued the discussion of the Anti-Terrorism Bill on 31 May 2017 in the Meeting Room of the Parliament’s Working Committee. The discussion is still focusing on the List of Issues (Daftar Inventarisasi Masalah)

Read More