ICJR dan IMDLN menentang Penahanan atas Benny Handoko

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Indonesia Media Defense Litigation Network menentang keras penahanan atas Benny Handoko, pemilik akun twitter @benhan. ICJR menilai bahwa penahanan atas Benny Handoko oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak memenuhi syarat – syarat penahanan

Read More

Menggugat Pengaturan Praperadilan

Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 G ayat (1) UUD Negara Republik

Read More

Refleksi Hari Anak: Ketika Sistem Peradilan Kita Tidak Ramah Kepada Sang Penerus Bangsa

Anak bukanlah miniatur orang dewasa yang telah memiliki kematangan mental dan pemikiran. Dalam kehidupannya, anak secara mendasar masih berada pada posisi kerentanan atas proses pendewasaan diri. Dengan pertimbangan itulah maka perlakuan terhadap anak tidak sewajarnya dipersamakan dengan orang dewasa, termasuk

Read More

Jangan Paksakan Menyerahkan 21 Nama Calon Anggota LPSK Kepada Presiden

-Pansel harus minimalisir kemungkinan terpilihnya calon yang tak kredibel – Pada 10 – 11 Juni 2013, Panitia Seleksi Calon Anggota LPSK (Pansel LPSK) telah melakukan wawancara terhadap 39 nama calon anggota LPSK di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Dalam wawancara selama

Read More

Konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan KUHAP belum jadi solusi perlindungan HAM

Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), istilah yang diperkenalkan Rancangan KUHAP tahun 2012 untuk menggantikan praperadilan diyakini belum mampu menjawab mendasar yang selama ini terjadi. Salah satu penyebabnya karena konsep HPP yang diusung dalam Rancangan pada dasrnya tidak berbeda dengan lembaga praperadilan

Read More

Meluruskan Arah Pembaruan KUHP

RKUHP saat ini, jika ditelisik lebih jauh terbukti hampir seluruh materi dalam KUHP yang saat ini berlaku (UU No. 1 Tahun 1946), tetap dicantumkan di dalamnya. Jadi pada dasarnya ‘kita’ tetap mengakui materi-materi buatan Belanda tersebut. Materi-materi yang ada pada

Read More

Perpanjangan Pendaftaran: Maksimalkan Sosialisasi & Lamar Calon Berpotensi

Hingga 8 April 2013, baru tercatat 23 calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memenuhi syarat administrasi pendaftaran (dari Kejaksaan, PNS, Kepolisian, eks anggota DPR, Dosen, dan dari Kementerian Hukum dan HAM). Hal ini berbanding terbalik dengan ekspektasi

Read More

Ketentuan Penahanan dalam RKUHAP alami Kemunduran: Penahanan Harus Dijadikan Alternatif Terakhir

Harapan perbaikan ketentuan penahanan melalui Rancangan KUHAP sangat mungkin tidak akan terwujud jika rumusan pasal-pasal tentang penahanan dalam Rancangan KUHAP tetap dipertahankan. Selain mempertegas kelemahan yang ada dalam rumusan KUHAP yang berlaku saat ini, problem baru lainnya juga berpotensi akan

Read More

Koalisi Perlindungan Saksi: Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Anggota LPSK!

Saat ini, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), melalui panitia seleksi, sedang melakukan proses penjaringan calon anggota LPSK jilid kedua. Panitia Seleksi sampai hari ini baru menerima 3 pendaftar yang telah melengkapi syarat administrasi, padahal pendaftaran calon anggota LPSK sudah dibuka

Read More

Kedepankan Integritas Calon Dalam Memilih

Jakarta – Hari ini, Senin 25 Maret 2013, merupakan hari pertama pendaftaran seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode kedua. Proses pendafataran ini berlangsung hingga 8 April 2013. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2006, LPSK diisi 7

Read More