Aturan Penanganan Situs Bermuatan Negatif Harus Diatur dalam UU

Akan diajukan uji materi jika pemerintah bersikukuh mengesahkan aturan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri. hukumonline.com – Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dalam waktu dekat melanjutkan pembahasan rencana pengesahan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penanganan Situs Bermuatan negatif. Hal

Read More

ICJR dan IMDLN Peringatkan Pemerintah terkait Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Hari-hari ini Kementrian Komunikasi dan Informasi Indonesia (Kominfo) tengah bersiap melanjutkan rencana pengesahan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Draft yang terdiri dari 17 pasal ini, secara ringkas memuat mengenai apa yang dikategorikan sebagai konten

Read More

Meninggalnya Tersangka Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di JIS, Polisi Lalai!

Meninggalnya AZ, salah satu tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta Internasional School (JIS), di toilet tahanan Polda Metro Jaya menimbulkan pertanyaan besar terkait kondisi tahanan pada tahapan pemeriksaan di Kepolisian. AZ, dikabarkan oleh beberapa media nekat melakukan bunuh

Read More

Masa Sidang IV DPR Dimulai 12 Mei 2014, ICJR Minta DPR Tidak Ambil Resiko Dengan RUU KUHAP

Jakarta – DPR akan melanjutkan masa sidang IV pada 12 Mei 2014, ini adalah masa sidang pertama usai Pemilu dilaksanakan untuk pemilihan anggota legislatif pusat dan di daerah. Dalam masa sidang tersebut, ada beberapa RUU yang masih menjadi prioritas dan

Read More

Persidangan Kasus Penghinaan BBM M. Arsyad, Dirancang Untuk Dipaksakan!

Entah Apa yang terjadi dalam proses persidangan M. Arsyad. Persidangan dengan terdakwa kasus penghinaan lewat status BlackBerry Messenger ini ditunda untuk kedua kalinya karena saksi Khadir Khalid, yang juga menjadi korban penghinaan kasus tersebut, tidak dapat menghadiri persidangan. Tanda tanya semakin

Read More

Institusi Praperadilan Sudah Layak Dimusiumkan

Institusi Praperadilan dianggap sudah layak untuk dimusiumkan, kalimat tersebut adalah sepenggal kesimpulan dari Anggara Suwahju, Ketua Badan Pengurus ICJR. Pada diskusi denga tema “Reformasi Penahanan dan Pengawasannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” dalam rangka Launching Buku “Praperadilan : Teori,

Read More

Peraturan Bersama Narkotika diragukan, Lebih baik merevisi UU Narkotika

Selasa (11/3/2014), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan  Sekretariat Mahkumjakpol telah melakukan penandatanganan Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial,

Read More

Peninjauan Kembali lahir karena munculnya “peradilan sesat “ dan minimnya pengawasan di tingkat penyidikan dan penuntutan

MK akhirnya membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP,  yang  artinya pengajuan Peninjauan Kembali (PK)  tidak lagi dibatasi hanya satu kali. Putusan  MK No. 34/PUU-XI/2013 merupakan hasil dari permohonan yang diajukan oleh mantan ketua KPK Antasari Azhar. MK mendasarkan pertimbangannya pada keadilan, perlindungan HAM dan hakikat

Read More

ICJR Khawatir Akan Proses Pembahasan RKUHAP

ICJR kembali meragukan DPR dan Pemerintah dalam menyelesaikan pembahasan RKUHAP di periode ini dengan tetap menjaga kualitas dari produk legislasi tersebut. Supriyadi Widodo. Eddyono, Direktur Eksekutif ICJR menyatakan bahwa tanggal 6 Maret 2014 kemarin merupakan masa reses pertama DPR di

Read More

Putusan MK akan Melemahkan Praktik Praperadilan Penahanan

Komitmen Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia kembali dipertanyakan. Setelah melalui Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013 tentang uji materi Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) MK dianggap melakukan blunder dengan menafsirkan kata

Read More