Pentingnya Perumusan Masalah dalam Penelitian
JAKARTA – Salah satu etika dalam melakukan penelitian adalah jujur, mengakui, atas kelemahan penelitian yang dilakukan atau hasil penelitian yang didapatkan. Banyak hal penting yang harus ditentukan pada awal seseorang atau kelompok orang akan melakukan penelitian. Salah satunya adalah menentukan rumusan masalah. Perumusan masalah merupaka “organ” penting sebuah penelitian. Dengan perumusan masalah, penelitian menjadi terfokus dan terarah, termasuk dalam menentukan jenis-jenis data yang dibutuhkan sesuai penelitian yang dilakukan. “Dalam penelitian, penting untuk menentukan permasalahan pokok. Ketika sudah ditentukan permasalahan pokok, maka dapat dirincikan klasifikasi-klasifikasi permasalahannya”, demikian disampaikan oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,MH., Hakim Agung MA RI, dalam advisory board meeting program yang dilaksanakan oleh ICJR pada hari Senin, 20 Februari 2012 di Hotel Morrissey Jakarta.
MEDAN – Salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak negara dalam proses pembinaan terhadap tahanan atau narapidana adalah terjadinya overcrowding atau padatnya populasi dalam rumah tahanan (Rutan). Masalah tersebut juga terjadi pada Rutan-rutan di wilayah Indonesia. Di Medan misalnya, saat ini, Rutan Klas I Medan menampung 2.757 hingga 2.769 orang tahanan, padahal secara keseluruhan, kapasitas Rutan tersebut hanya bisa menampung 850 orang tahanan. ”Jumlah sel pada Rutan Klas I Medan terdiri dari 100 sel, terbagi dalam 9 Blok. Lebih khusus, blok dibagi menjadi ; Blok A untuk Narapidana; Blok D untuk Karantina; serta Blok B, C, dan E – H untuk tahanan. Ukuran sel paling kecil adalah 3 x 6 meter, dan paling besar adalah 6 x 6 meter”, keterangan tersebut disampaikan oleh Tengku Raja Arif Faisal, S.H., peneliti ICJR di Medan, pada presentasinya dalam FGD Konsultasi Publik Kota Medan ”Riset Komprehensif Kebijakan Penahanan dan Pra Peradilan di Indonesia”, yang dilaksanakan oleh ICJR pada Kamis, 9 Februari 2012 di Hotel Angkasa, Medan.
Masalah penahanan pra-persidangan dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu masalah yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup serius dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengalaman dan praktek penegakkan hukum khususnya dalam penahanan masih sering muncul, seperti penahanan dan perpanjangan penahanan yang tidak sah dan tidak sesuai hukum sebagaimana telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jangka waktu penahanan yang dilanggar, dan masih adanya penyiksaan dan perbuatan kejam atas tahanan dalam rumah tahanan, serta makin besarnya jumlah tahanan tetapi tidak didukung dengan fasilitas tempat penahanan yang memadai. Keseluruhan persoalan tersebut telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pra-peradilan sebagai upaya untuk memeriksa sah tidaknya penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga belum cukup efektif dilakukan.
Sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya yang ada di daerah – daerah yang sempat mengalami konflik membutuhkan pengintegrasian nilai – nilai dan standar hak asasi manusia. Hal ini penting karena Indonesia telah mengadopsi prinsip – prinsip HAM dalam konstitusinya dan juga fakta yang ada bahwa Indonesia adalah negara pihak pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Kebutuhan akan adanya sistem peradilan pidana yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia ini yang memicu hadirnya program pelatihan HAM untuk penegak hukum. Program ini dapat terlaksana berkat kerjasama antara Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan War Crime Study Center (WCSC) University of Berkeley yang didukung juga oleh Mahkamah Agung RI. Program ini diproyeksikan untuk memperkuat keterampilan para hakim, jaksa, polisi, dan Komnas HAM, dan LP untuk mengintegrasikan standar – standar hak asasi manusia khususnya dalam situasi paska konflik di Papua
