Media Center
RDPU RKUHP dan RKUHAP, Komisi III DPR Undang Mantan Pimpinan KPK
Dalam jangka waktu yang semakin sempit, DPR RI tampaknya ingin mengejar target untuk merampungkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Berbagai masukan terus digali dari masyarakat. Selasa (12/6), Komisi III DPR RI mengundang dua bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar dan Chandra M. Hamzah dalam acara [...]
Diskusikan Manajemen Praperadilan, ICJR Undang Hakim PN se-Jakarta dan Sekitar
Rabu (29/5), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) kembali mengadakan diskusi dengan fokus pembahasan tentang manajemen praperadilan. Bagi Tim Peneliti ICJR yang menggagas diskusi ini, buruknya manajemen praperadilan menjadi awal dari lemahnya praperadilan secara keseluruhan dalam membela warga negara yang merasa upaya paksa yang dilakukan penegak hukum melanggar hak dasar mereka. Diselenggarakan di Hotel Akmani, [...]
Tahanan Kasus Korupsi Ingin Makanan Bergizi dan Telepon Umum
Jakarta – Di balik jeruji, para terdakwa berbaur menjadi satu. Baik yang tersangkut kejahatan jalanan hingga kasus korupsi. Hal ini membuat tersangka korupsi berinisial DO yang ditahan di Lapas kelas IIA Kupang ketar-ketir. “Saya mengeluhkan kadar gizi makanan yang disiapkan lapas dinilai tidak bergizi sehingga bisa berdampak terhadap kesehatan saya,” kata DO. Hal ini tertuang [...]
ICJR Sampaikan Tiga Butir Rekomendasikan Terkait Rancangan KUHAP
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta bersama Koalisi KUHAP menyampaikan beberapa butir rekomendasi terkait Rancangan KUHAP tahun 2012, Koalisi ini juga menilai isi rancang terkait HPP belum mampu memberikan jawaban yang mendasar atas keadaan yang selama ini terjadi. Dalam menyikapi isi Rancangan KUHAP, menyampaikan tiga rekomendasi. Rekomendasi disampaikan sesuai acara Media [...]
ICJR: Konsep HPP dalam Rancangan Revisi KUHAP Belum Jawab Problem
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta, Kamis (2/5/2013) menilai Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), istilah yang diperkenalkan Rancangan KUHAP tahun 2012 untuk menggantikan praperadilan belum mampu memberikan jawaban yang mendasar atas keadaan yang selama ini terjadi. Menurut ICJR salah satu penyebabnya karena konsep HPP yang diusung dalam Rancangan KUHAP 2012 itu pada [...]
Perubahan Lembaga Praperadilan Jangan Sekadar Ganti Baju
Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana perubahan hakim komisaris dalam persidangan prapengadilan menjadi hakim pemeriksa pendahuluan (HPP) dalam Rancangan KUHAP jangan sekadar ganti baju. Perubahan tersebut harus juga menyentuh aspek fundamental. Hal itu dikatakan Anggara Suwahyu, Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) dalam sebuah diskusi di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (2/5).
Perubahan Hakim Sidang Praperadilan Dinilai hanya Ganti Baju
Metrotvnews.com, Jakarta: Keberadaan lembaga praperadilan sering kali dianggap tak penting di Indonesia. Bahkan, banyak penegak hukum yang menganggap lembaga tersebut menghalangi proses penegakan hukum. Lantaran itu, pemerintah mencoba mengubah persidangan praperadilan dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sidang praperadilan biasanya dipimpin hakim komisaris, diubah dipimpin hakim pemeriksa pendahuluan (HPP). Namun, perubahan itu dianggap [...]
Hakim Pemeriksa Pendahuluan Belum Tawarkan Solusi
Sejumlah kalangan berharap banyak pada rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang tengah digodok DPR. RKUHAP diharapkan mampu menjawab sejumlah persoalan yang terkandung dalam UU No 8 Tahun 1981 (KUHAP). Salah satunya terkait lembaga praperadilan. Dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (2/5), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai materi RKUHAP belum mampu menjawab [...]
Konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan KUHAP belum jadi solusi perlindungan HAM
Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), istilah yang diperkenalkan Rancangan KUHAP tahun 2012 untuk menggantikan praperadilan diyakini belum mampu menjawab mendasar yang selama ini terjadi. Salah satu penyebabnya karena konsep HPP yang diusung dalam Rancangan pada dasrnya tidak berbeda dengan lembaga praperadilan yang hingga kini masih berjalan. Demikian antara lain kesimpulan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Our Partner
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.