Media Center

Back to homepage

Kasus Pemerkosaan Anak 14 tahun di Bengkulu: Deret Panjang Reviktimisasi terhadap Korban Kekerasan Seksual

Institute for Criminal Justice reform (ICJR) mengecam keras reviktimisasi korban dalam kasus pemerkosaan yang  menimpa Anak 14 Tahun yang diduga dilakukan oleh 20 orang pelaku pada Tanggal 4 November 2017 di Bengkulu.  Namun,melalui surat 013/LPA-Prov.BKL/XI/2017 LPA Bengkulu telah menyatakan bahwa

Read More

Untuk Tindak Pidana Khusus, Pemeriksaan Anggota DPR tidak Memerlukan Persetetujuan Tertulis dari Presiden

Sebagai pemohon yang menguji norma tersebut berdasarkan Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014  ICJR menilai bahwa pemanggilan anggota DPR harus dengan persetujuan tertulis Presiden  tidak beralasan apabila dibenturkan dengan Pasal 245 ayat (3) UU MD3. Ketua DPR, Setya Novanto  kembali ditetapkan sebagai

Read More

Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkotika

Laporan Lokakarya Human Right and Drug Policy, Open Society Foundation, Hong Kong, 16-20 Oktober 2017 Pada 16-20 Oktober 2017 lalu Open Society Foundation menggelar lokakarya yang bertajuk Human Rights and Drug Policy yang diselenggarakan di Departemen Kriminologi Universitas Hong Kong. Lokakarya tersebut diisi oleh

Read More

Revisi UU Narkotika Untuk Siapa?  

Tiga isu utama dalam RUU Narkotika, Dekriminalisasi pengguna narkotika; Memperkuat rehabilitasi pengguna dan pecandu Narkotika;  dan Penyelesaian masalah fair trial di dalam  peradilan pidana Pada 02 November 2017 di Cikini Jakarta Pusat, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) bersama beberapa lembaga

Read More

Manfaat Pidana Mati dalam Legislasi Dipertanyakan

Pada 5 Oktober 2017 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyelenggarakan Focus Group Disccussion  #2 mengenai Pemetaan Akar Hukuman Mati di Legislasi di Indonesia.  Hadir dalam FGD ini 6 orang narasumber ahli sebagai pemantik diskusi  yaitu, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M

Read More

Hakim Diminta Untuk Memberikan Putusan Rehabilitasi kepada Pengguna dan Pecandu Narkotika Sesuai SEMA 4/2010

(Selasa 17 Oktober 2017) ICJR bersama sama dengan RC (Rumah Cemara) dan EJA (Empowerment and Justice Action) malakukan audiensi dengan Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh Asisten Kamar Pidana Bapak Arman Surya Putra. Dalam pertemuan ini, ICJR, RC dan EJA 

Read More

Memetakan Akar Hukuman Mati dalam Legislasi di Indonesia

Pada Periode Pasca Reformasi ada peningkatan lebih dari dua kali lipat regulasi yang mengijinkan hukuman mati dibanding dengan regulasi saat Indonesia merdeka sampai 1998 Sampai saat ini, paling tidak terdapat dua belas (12) peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang masih mencantumkan

Read More

Kaitan Overkriminalisasi ketentuan hukum Pidana dengan Peningkatan Angka Penyebaran HIV/AIDS

Laporan atas Lokakarya dan Forum Konsultasi Global bertemakan “Consultation as part of Taking the Lead: Communities in Prevention” di Cape Town, 28 Agustus 2017 di Afrika Selatan Pada 28 Agustus 2017, International HIV/AIDS Alliance dan Networking HIV & AIDS Community

Read More

Kurang memadainya Jaminan “Hak atas Advokat (Penasehat hukum) dan Bantuan Hukum” Dalam R KUHAP

Untuk mendukung atas rencana RUU Advokat, pada Tanggal 29 Agustus 2017. ikatan Advokat Indonesia – IKADIN malaksanakan diskusi Legal Update dengan tema: advokat mau kemana? telaah RUU Advokat, di Jakarta. Dalam diskusi tersebut Ikadin menampilkan tiga orang narasumber yakni Arsul

Read More

Identifikasi dan Pemetaan Masalah dan Prioritas Terkait Masalah Keamanan Dunia Maya di Regional Asia

Global Conference On Cyber Space (GCCS), Bangkok, Thailand, 2017 Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan masalah dunia digital yang kompleks telah memberikan implikasi penting tidak hanya terhadap akses komunikasi dan informasi melainkan juga dampaknya terhadap ekonomi, sosial, politik bahkan

Read More