Berita Internal

Back to homepage

ICJR Selenggarakan Diskusi Tentang Nasib RPP SPPA

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pada Kamis, 30 Juli 2015 menyelenggarakan diskusi yang dihadiri oleh awak media di Bakoel Coffie Cikini. Diskusi ini diselenggarakan bertepatan dengan batas akhir waktu pengesahan peraturan pelaksana dari UU SPPA. Pasal 107 UU SPPA

Read More

Erma: DPR Berkomitmen untuk Membahas R KUHP Selama Dua Tahun

Kamis 25 Juni 2015, Aliansi Nasional Rerformasi KUHP (Aliansi KUHP) melakukan audiensi dengan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Audiensi yang berjalan selama 1 jam ini dihadiri oleh Erma Suryani Ranik, S.H., Anggota Komisi III DPR RI Fraksi

Read More

Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Ditjen PP Kemenkumham sepakat dorong pembahasan Rancangan KUHP

Selasa, 13 Januari 2015, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Ditjen PP). Rombongan Aliansi Nasional Reformasi KUHP diterima langsung oleh Dirjen PP Kemenkumham, Wicipto Setiadi. Dalam pertemuan itu, Aliansi

Read More

UU SPPA, Langkah Maju Namun Penuh Cacat Bawaan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengadakan diskusi media dengan tema  “Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” di Kedai Tjikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Selasa (18/11). Dalam diskusi tersebut hadir sebagai pembicara Tommy Albert Tobing dari LBH Jakarta

Read More

ICJR Resmi Ajukan Diri Sebagai Pihak Terkait Pada PUU Tindak Pidana Pencucian Uang

Kamis 16 Oktober 2014, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) resmi menjadi pihak terkait tidak langsung dalam Perkara No. 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantaasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) terhadap Undang-Undang Dasar

Read More

Pemerintah Undang ICJR bahas RUU Anti Penyiksaan

Harus diakui, masih terjadinya praktik penyiksaan di Indonesia tidak lepas dari kelamahan peraturan perundang-undangan yang ada untuk melakukan pencegahan, penegakan hukum maupun perlindungan terhadap korban penyiksaan. Membentuk peraturan perundang-undangan anti penyiksaan merupakan hutang Indonesia. Saat ini agenda RUU KUHP dan

Read More

ICJR Jalani Sidang Pertama Permohonan Pengujian Pasal 245 UU MD3

Kamis, 28 Agustus 2014, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah melaksanakan sidang perdananya terkait dengan Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti telah diketahui sebelumnya, bahwa

Read More

ICJR Isi Kuliah Hukum Terbuka Universitas Wiraswasta Indonesia

Sabtu, 25 Januari 2014, diwakili penelitinya Erasmus A.T. Napitupulu, ICJR mengisi Kuliah Hukum Terbuka (Khubuka) III Universitas Wiraswasta Indonesia (UWIN) Jatinegara, dengan tema “Hukum Penyadapan/Intersepsi di Indonesia”. Indonesia membutuhkan suatu payung hukum yang satu terkait makanisme penyadapan di Tanah air,

Read More

Formasi Baru ICJR untuk 2014 – 2017

Dengan berakhirnya masa kerja pengurus ICJR periode 2011 – 2013, maka ICJR kembali memilih anggota – anggota Perkumpulan untuk menduduki jabatan – jabatan di Badan Pengawas dan Badan Pengurus ICJR untuk periode 2014 – 2017. Anggota Perkumpulan ICJR kembali mempercayakan

Read More

ICJR Mempersiapkan Pedoman Penahanan dan Praperadilan

Guna melanjutkan kegiatan riset dan advokasi ICJR terkait praktik praperadilan di Indonesia, pada 21-22 Desember 2013, dilakukanlah konsinyering bertema “Mempersiapkan Pedoman Penahanan dan Praperadilan” di Bogor. Hadir dalam acara ini Hakim Agung Andi Samsan Nganro dan Hakim Agung Salman Luthan,

Read More