ICJR di Media
ICJR Sampaikan Tiga Butir Rekomendasikan Terkait Rancangan KUHAP
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta bersama Koalisi KUHAP menyampaikan beberapa butir rekomendasi terkait Rancangan KUHAP tahun 2012, Koalisi ini juga menilai isi rancang terkait HPP belum mampu memberikan jawaban yang mendasar atas keadaan yang selama ini terjadi. Dalam menyikapi isi Rancangan KUHAP, menyampaikan tiga rekomendasi. Rekomendasi disampaikan sesuai acara Media [...]
ICJR: Konsep HPP dalam Rancangan Revisi KUHAP Belum Jawab Problem
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta, Kamis (2/5/2013) menilai Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), istilah yang diperkenalkan Rancangan KUHAP tahun 2012 untuk menggantikan praperadilan belum mampu memberikan jawaban yang mendasar atas keadaan yang selama ini terjadi. Menurut ICJR salah satu penyebabnya karena konsep HPP yang diusung dalam Rancangan KUHAP 2012 itu pada [...]
Perubahan Lembaga Praperadilan Jangan Sekadar Ganti Baju
Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana perubahan hakim komisaris dalam persidangan prapengadilan menjadi hakim pemeriksa pendahuluan (HPP) dalam Rancangan KUHAP jangan sekadar ganti baju. Perubahan tersebut harus juga menyentuh aspek fundamental. Hal itu dikatakan Anggara Suwahyu, Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) dalam sebuah diskusi di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (2/5).
Perubahan Hakim Sidang Praperadilan Dinilai hanya Ganti Baju
Metrotvnews.com, Jakarta: Keberadaan lembaga praperadilan sering kali dianggap tak penting di Indonesia. Bahkan, banyak penegak hukum yang menganggap lembaga tersebut menghalangi proses penegakan hukum. Lantaran itu, pemerintah mencoba mengubah persidangan praperadilan dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sidang praperadilan biasanya dipimpin hakim komisaris, diubah dipimpin hakim pemeriksa pendahuluan (HPP). Namun, perubahan itu dianggap [...]
Hakim Pemeriksa Pendahuluan Belum Tawarkan Solusi
Sejumlah kalangan berharap banyak pada rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang tengah digodok DPR. RKUHAP diharapkan mampu menjawab sejumlah persoalan yang terkandung dalam UU No 8 Tahun 1981 (KUHAP). Salah satunya terkait lembaga praperadilan. Dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (2/5), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai materi RKUHAP belum mampu menjawab [...]
Rutan Seharusnya Ada di Setiap Kabupaten/Kota
JAKARTA, KOMPAS.com – Praktisi hukum Ifdhal Kasim mengatakan para tahanan yang ditempatkan di sebuah rumah tahanan kerap menjadi objek kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Menurutnya, aksi kekerasan tersebut tidak terlepas dari minimnya jumlah rumah tahanan yang ada. “Seharusnya rumah tahanan negara harus tersebar di setiap kabupaten/kota, atau minimal untuk setiap wilayah yang ada polresnya [...]
Objektifitas Penahanan di RUU KUHAP Harus Diperkuat
Jakarta – Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim menilai, alasan objektifitas penahanan pelaku kejahatan oleh penegak hukum harus diperkuat dalam rancangan undang-undang (RUU( Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sedang dibahas di DPR. Sebab, selama ini unsur subjektifitas penahanan terhadap tersangka lebih ditonjolkan. “Ini harus dipertimbangkan dalam RUU KUHAP. [...]
Tahanan Rentan Alami Kekerasan
JAKARTA, KOMPAS.com – Selama berada di dalam tahanan, seorang tersangka rentan mengalami perlakuan diskriminatif, mendapat kekerasan fisik maupun psikis dari penyidik dan sesama tahanan. Setidaknya tiga indikator disebut sebagai penyebab perlakuan diskriminatif tersebut. “Indikator pertama, lamanya masa penahanan,” kata Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara, dalam diskusi Melihat Problem Penahanan dalam [...]
Mantan Ketua Komnas HAM Nilai RUU KUHAP Berpotensi Langgar Hak Asasi
RMOL. RUU KUHAP yang kini tengah dibahas di DPR banyak mengandung potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Salah satunya adalah soal penahanan pra-peradilan. Demikian disampaikan mantan Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, dalam diskusi bertema Reformasi Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia yang digelar oleh Institute for Criminal Justice Reform di Tjikini Cafe, Jakarta (Senin, 8/4). “Hukum [...]
ICJR: Ada Dualisme Pengelolaan Tahanan di Indonesia
Jakarta, PenaOne – Hari ini Senin (8/4/2013) bertempat di Tjikini Cafe, Jakarta Pusat, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) membahas penerapan hukum dan tatanan pengelolaan tahanan di Indonesia yang masih tidak stabil. Berbagai kekurangan dalam pengawasan dan pelaksanaan tindakan penahanan oleh badan hukum dinilai masih belum pasti. Ketua Badan Pengurus/Peneliti ICJR, Anggara mengatakan bahwa masih [...]
Our Partner
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.