ICJR di Media

Back to homepage

Peradilan masih kacau, pemerintah diminta moratorium hukuman mati

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melakukan penelitian mengenai potret hukuman mati dalam peradilan pidana studi atas 42 putusan pengadilan. Putusan yang dikaji merupakan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dari tahun 2002 hingga putusan tahun 2009. Peneliti

Read More

ICJR: Ada Anak-anak dan Remaja yang Dapat Vonis Mati

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melakukan penelitian terhadap 42 putusan terpidana mati yang dikeluarkan pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Dari hasil penelitian itu, ada tiga terpidana mati yang pada saat melakukan tindakan kejahatannya masih berusia anak-anak atau remaja. “Dari

Read More

ICJR: Dari 42 Putusan Vonis Mati, 11 Kasus Diwarnai Penyiksaan

Pemerintah diminta menunda semua eksekusi mati sampai ada hukum acara pidana yang seusai standar “fair trial”. Lembaga riset Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengungkapkan hasil kajian atas vonis pidana mati di Indonesia. Dari hasil penelitian ‎atas putusan hukuman mati

Read More

Proses Hukum Terpidana Mati Bermasalah

Banyak proses hukum dalam perkara terpidana mati bermasalah. Tidak saja upaya pengungkapan didominasi penyiksaan dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, tetapi proses hukum juga malah gagal menjerat pelaku utama dalam perkara tersebut. Hal ini menjadi benang merah pertemuan Lembaga Studi

Read More

Many death penalty cases flawed: ICJR

The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) on Sunday released a study on 42 death sentences — in drug and premeditated murder cases — handed down from 2002 to 2013, some of which it said were the result of unfair

Read More

Kodifikasi Penuh RUU KUHP Dipertanyakan LSM

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP mempertanyakan kebijakan kodifikasi penuh dalam rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP). Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), mengatakan kebijakan kodifikasi penuh menutup penggunaan KUHP

Read More

Pembahasan Rancangan KUHP Diminta Khusus

Rumitnya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuat sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati hukum meminta pembahasannya dilakukan secara khusus. Dalam keterangan tertulisnya, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, merekomendasikan revisi aturan tersebut dilakukan bersama kelompok kerja khusus rancangan undang-undang KUHP di

Read More

DPR Belum Terima Naskah Akademik Revisi UU KUHP

Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin menegaskan, DPR RI masih menunggu naskah akademik revisi UU KUHP dari pemerintah, yang akan mulai dibahas pada masa sidang Maret 2015 mendatang. DPR belum tahu apakah revisi UU KUHP itu akan dilakukan secara

Read More

Terjemahan Resmi KUHP Harus Dibuat

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai memiliki beberapa masalah mendasar, baik yang berkaitan dengan pilihan model kodifikasi maupun pengaturan delik-delik pidananya. Belum adanya terjemahan resmi KUHP juga menjadi masalah. Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Urgensi UU KUHP dan

Read More

Pemerintah dan DPR Disarankan Tak Berambisi Rombak Total KUHP

DPR belum dapat memastikan apakah menggunakan kodifikasi, kompilasi atau bertahap. Soalnya, mesti melihat naskah akademik dari pemerintah. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) semestinya dilakukan secara bertahap. Hal itu dikarenakan banyaknya jumlah pasal dalam RKUHP. DPR dianggap tak mampu merombak

Read More