Kabar ICJR

Back to homepage

Manfaat Pidana Mati dalam Legilasi Dipertanyakan

Pada 5 Oktober 2017 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyelenggarakan Focus Group Disccussion  #2 mengenai Pemetaan Akar Hukuman Mati di Legislasi di Indonesia.  Hadir dalam FGD ini 6 orang narasumber ahli sebagai pemantik diskusi  yaitu, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M

Read More

Hakim Diminta Untuk Memberikan Putusan Rehabilitasi kepada Pengguna dan Pecandu Narkotika Sesuai SEMA 4/2010

(Selasa 17 Oktober 2017) ICJR bersama sama dengan RC (Rumah Cemara) dan EJA (Empowerment and Justice Action) malakukan audiensi dengan Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh Asisten Kamar Pidana Bapak Arman Surya Putra. Dalam pertemuan ini, ICJR, RC dan EJA 

Read More

Memetakan Akar Hukuman Mati dalam Legislasi di Indonesia

Pada Periode Pasca Reformasi ada peningkatan lebih dari dua kali lipat regulasi yang mengijinkan hukuman mati dibanding dengan regulasi saat Indonesia merdeka sampai 1998 Sampai saat ini, paling tidak terdapat dua belas (12) peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang masih mencantumkan

Read More

Kaitan Overkriminalisasi ketentuan hukum Pidana dengan Peningkatan Angka Penyebaran HIV/AIDS

Laporan atas Lokakarya dan Forum Konsultasi Global bertemakan “Consultation as part of Taking the Lead: Communities in Prevention” di Cape Town, 28 Agustus 2017 di Afrika Selatan Pada 28 Agustus 2017, International HIV/AIDS Alliance dan Networking HIV & AIDS Community

Read More

Kurang memadainya Jaminan “Hak atas Advokat (Penasehat hukum) dan Bantuan Hukum” Dalam R KUHAP

Untuk mendukung atas rencana RUU Advokat, pada Tanggal 29 Agustus 2017. ikatan Advokat Indonesia – IKADIN malaksanakan diskusi Legal Update dengan tema: advokat mau kemana? telaah RUU Advokat, di Jakarta. Dalam diskusi tersebut Ikadin menampilkan tiga orang narasumber yakni Arsul

Read More

Identifikasi dan Pemetaan Masalah dan Prioritas Terkait Masalah Keamanan Dunia Maya di Regional Asia

Global Conference On Cyber Space (GCCS), Bangkok, Thailand, 2017 Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan masalah dunia digital yang kompleks telah memberikan implikasi penting tidak hanya terhadap akses komunikasi dan informasi melainkan juga dampaknya terhadap ekonomi, sosial, politik bahkan

Read More

Kembalikan Pengertian Makar kepada Makna Aslinya

Kesimpulan ICJR pada Perkara Permohonan Uji Materil Pasal Makar No 7/PUU-XV/2017 di Mahkamah Konstitusi Pada Selasa 2 Agustus 2017 sidang permohonan Uji Materil pasal-pasal makar dalam KUHP dengan nomor perkara 7/PUU-XV/2017 telah  memasuki agenda penyerahan kesimpulan. Setelah mengajukan 6 ahli

Read More

Persoalan Rumah Aman (Safe House) harus Diluruskan Kembali

Rumah aman/safe house adalah sebuah penamaan  yang kerap digunakan di dunia operasi penegakan hukum dan pengamanan, yakni sebuah lokasi/ tempat yang aman, tempat yang tepat dalam hal untuk untuk menyembunyikan seseorang yang tidak ingin diketahui oleh pihak tertentu atau berada

Read More

Jaringan Advocates for Freedom of Expression Coalition-Southeast Asia, (AFEC-SEA) Berkomitmen Memperjuangkan Kebebasan Bereskpresi di Asia Tenggara

“AsiaTenggara memiliki karekterisitik yang hampir sama dalam isu kebebasan berekspresi, dan mayoritas negara lahir dari rezim yang sangat represi.  Sehingga negara-negara di Asia Tenggara menghadapi  berbagai regulasi yang secara langsung mengekang kebebasan berekspresi” Pada 26 Juli 2017 di Bangkok, Thailand,

Read More

ICJR kirimkan dua pakar makar ke sidang mahkamah Konstitusi

Pada Kamis, 13 Juli 2017 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perkara No 7/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Uji Materil Pasal-pasal Makar dalam KUHP. ICJR selaku pemohon dalam agenda persidangan tersebut menghadirkan dua orang ahli terdiri dari Dr Tristam Pascal Moeliono,

Read More