Media Center

Back to homepage

Kasus Eks Pimred Playboy, 3 LSM Ajukan Amicus Curiae ke MA

http://bit.ly/h2Qpzr Jakarta – Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Agung (MA) perihal kasus mantan Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Indonesia, Erwin Arnanda. MA sedang memproses peninjauan kembali kasus terpidana 2 tahun penjara ini.

Read More

PK Kasus Playboy Jangan Hanya Pakai Standar Islam

http://bit.ly/hzlZiT Peninjauan kembali kasus majalah Playboy Indonesia agar tidak hanya menggunakan standar Islam. Mahkamah Agung diminta memperhatikan isi Playboy sebagai acuan putusan. VHRmedia, Jakarta – Mahmakah Agung diminta tidak hanya menggunakan standar penilaian Islam dalam memutus peninjauan kembali kasus majalah

Read More

Tiga LSM Ajukan Komentar Tertulis ke MA

http://bit.ly/dIjhSD Kamis, 20 Januari 2011 JAKARTA (Suara Karya): Tiga LSM hukum menyatakan telah mengajukan Komentar Tertulis (Amicus Curiae) kepada Mahkamah Agung (MA) tentang delik kesusilaan dan kemerdekaan pers dalam perkara Majalah Playboy Indonesia dengan terpidana Erwin Arnada.

Read More

Putusan MA soal “Playboy” Diprotes

http://bit.ly/igfJPp JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah kalangan mempertanyakan putusan Mahkamah Agung yang menghukum Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Indonesia Erwin Arnada dua tahun penjara. Mereka mengajukan amicus curiae atau komentar tertulis atas putusan itu kepada MA.

Read More

Tiga Lembaga Ajukan Pendapat Hukum Soal Playboy

http://bit.ly/hWjNtq TEMPO Interaktif, Jakarta - Tiga lembaga kajian dan advokasi hukum menyampaikan pendapat hukum (amicus curiae) dalam perkara yang menjerat Pemimpin Redaksi Playboy Indonesia Erwin Arnada, yang kini memasuki tahap peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.

Read More

Kasus Majalah Playboy, Tiga LSM Ajukan Amicus Brief ke MA

http://bit.ly/gMPiv1 Jakarta - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan Amicus Brief atau komentar tertulis kepada Mahkamah Agung dalam kasus majalah Playboy yang melibatkan pemimpin redaksinya Erwin Arnada. LSM tersebut diantaranya adalah, Institute for Criminal Justice Reform Indonesia (ICJR), Indonesia Media Defense

Read More

MK Diminta Batalkan Ketentuan Penyadapan

Jakarta, Kompas – Mahkamah Konstitusi diminta untuk membatalkan ketentuan penyadapan yang ada pada Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ketentuan tersebut dinilai salah kaprah, mengingat penyadapan hanya bisa diatur di dalam UU tersendiri. Pengaturannya bukan dalam bentuk

Read More

UU ITE Diuji di MK

“Pengaturan penyadapan menggunakan PP menabrak konstitusi dan HAM,” kata Wahyudi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini gugatan datang dari Anggara, Advokat dan Direktur Program Institute Criminal Justice Reform (ICJR) dan Wahyudi Djafar,Peneliti Perkumpulan Center

Read More

Dasar Hukum Pembuatan RPP Penyadapan Diuji Ke MK

Menteri Telekomunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring sepertinya harus berpikir ulang bila ingin tetap mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi (RPP Penyadapan). Pasalnya, dasar hukum yang mengamanatkan pemerintah membuat RPP Penyadapan sedang diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi

Read More

Polemik PP Penyadapan bersumber dari UU ITE

Jakarta – Pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengamanatkan intersepsi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) harus diuji konstitusionalitasnya. “Ketentuan inilah yang menjadi nyawa hidup dari PP Penyadapan yang harus diuji konstitusionalitasnya, apakah pengaturan

Read More