Publikasi

Back to homepage

Anti Kontrasepsi? Problematikanya dalam Rancangan KUHP

Konstruksi Pasal 481 RKUHP sesungguhnya tidak berbeda dengan Pasal 534 KUHP, yang pada intinya adalah melarang seseorang untuk mempertunjukkan secara terang-terangan dengan atau tanpa diminta, atau memberikan informasi untuk memperoleh alat kontrasepsi. Penggunaan unsur “tanpa hak”, memperkokoh konsep bahwa yang

Read More

Problem Aturan Aborsi: Ancaman Kriminalisasi Tenaga Kesehatan, Korban Perkosaan, dan Ibu Hamil dalam R KUHP

Dengan Mengucapkan Puji Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, disertai kebahagiaan dan kebanggaan, kami persembahkan pada khalayak ramai hasil kerja keras Tim Kerja Jaringan PKBI, YKP, Aliansi Satu Visi, Women on Web, ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dalam menangkal ancaman

Read More

Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia

Sejak dikeluarkannya UU No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, pemerintah memberikan sanksi pidana kepada pengguna narkotika. Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna narkotika terus meningkat sampai dikeluarkannya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pemberian sanksi pidana kepada pengguna

Read More

Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sampai saat ini masih menempati kedudukan yang utama sebagai prosedur penyelenggaraan hukum pidana (hukum pidana formil) di Indonesia. Lahirnya KUHAP sejatinya merupakan satu langkah maju dalam tata hukum yang dicapai

Read More

Menimbang Ketentuan Penyadapan dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Terorisme

Pengaturan mengenai penyadapan dalam rumusan RUU Terorisme cukup menyita perhatian. Selain karena penyadapan dipandang sebagai sarana yang cukup efektif untuk membongkar kejahatan terorisme, termasuk pencegahan dan pendeteksian kejahatan terorisme, namun juga dapat dipandang sebagai bentuk pengekangan terhadap hak pivasi warga

Read More

Overcoming the Execution in Limbo: Review on the Death Penalty Policy in Indonesia in 2017

Every 10th of October, the world is commemorating the Anti-Death Penalty Day. This commemoration is determined during a congress held in Rome on May 2002 by number of organizations which are against the implementation of death penalties. This year remarks

Read More

Pidana Mati dan Posisi Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan HAM PBB

Majelis Umum PBB telah mengukuhkan dan menegaskan posisinya menolak hukuman mati pada Desember 2007 ketika Majelis Umum mengadopsi resolusi pertama yang menyerukan negara anggota PBB untuk “menerapkan moratorium pidana mati dengan tujuan penghapusan hukuman mati”. Setelah Resolusi pertama ini, ada

Read More

Mengembalikan Makna “Makar” dalam Hukum Pidana Indonesia

Pada Selasa, 2 Agustus 2017 sidang permohonan Uji Materil pasal-pasal makar dalam KUHP dengan nomor perkara 7/PUU-XV/2017 telah memasuki agenda penyerahan kesimpulan. Setelah mengajukan 6 ahli dalam 3 bulan persidangan, ICJR selaku pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis kepada majelis hakim Mahkamah

Read More

Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia

Setiap 10 Oktober, Dunia memperingati Hari Anti Hukuman Mati. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah konggres yang diadakan di Roma pada Mei 2002  oleh organisasi-organisasi yang menentang hukuman mati. Tahun 2017 ini merupakan tahun ke 15 peringatan secara Internasional untuk mengingat

Read More

Amicus Curiae: Menolak Kriminalisasi Berbasis Stigma dan Diskriminasi

Pada Juni 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima dan memeriksa Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016. Dalam perkara tersebut, pemohon mengajukan Pengujian Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Pemohon meminta agar MK memutus pasal-pasal tersebut tidak berlaku sepanjang tidak

Read More