Publikasi
Konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan KUHAP belum jadi solusi perlindungan HAM
Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), istilah yang diperkenalkan Rancangan KUHAP tahun 2012 untuk menggantikan praperadilan diyakini belum mampu menjawab mendasar yang selama ini terjadi. Salah satu penyebabnya karena konsep HPP yang diusung dalam Rancangan pada dasrnya tidak berbeda dengan lembaga praperadilan yang hingga kini masih berjalan. Demikian antara lain kesimpulan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
KUHP: Bukan (Warisan) Kolonial
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini digunakan di Indonesia dituding warisan kolonial yang tak lagi sejalan dengan perkembangan jaman. Untuk itu, sejak 1960-an, pemerintah berketetapan untuk melakukan perubahan pada KUHP. Dimulai pada 11 Maret 1963, melalui sebuah Seminar Hukum Nasional yang digagas oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, telah ditetapkan misi dari [...]
Meluruskan Arah Pembaruan KUHP
RKUHP saat ini, jika ditelisik lebih jauh terbukti hampir seluruh materi dalam KUHP yang saat ini berlaku (UU No. 1 Tahun 1946), tetap dicantumkan di dalamnya. Jadi pada dasarnya ‘kita’ tetap mengakui materi-materi buatan Belanda tersebut. Materi-materi yang ada pada dasarnya hanyalah penambahan-penambahan belaka dari KUHP saat ini, ditambah beberapa modifikasi atas Buku I yang [...]
Bendera dan Lambang Aceh: Problem Hukum yang Tersisa
Berdasarkan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005, Aceh diberi sebuah status khusus dalam Negara Republik Indonesia. Dalam batas-batas tertentu, Pemerintah Aceh berwenang untuk mengatur dirinya sendiri yang memiliki perbedaan dengan daerah otonomi lainnya di Indonesia. Status khusus yang diperoleh Aceh diantaranya diperbolehkannya Aceh [...]
Pentingkah Mengatur Kembali Penghinaan Presiden?
Presiden dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Presiden Indonesia dalam kurun waktu tertentu pernah begitu menikmati kekuasaan dan kewenangan yang tanpa kontrol. Selain menempati kekuasaan dan kewenangan yang besar, Presiden Indonesia juga sangat istimewa karena secara khusus dilindungi oleh hukum pidana. Ada masa ketika [...]
Perpanjangan Pendaftaran: Maksimalkan Sosialisasi & Lamar Calon Berpotensi
Hingga 8 April 2013, baru tercatat 23 calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memenuhi syarat administrasi pendaftaran (dari Kejaksaan, PNS, Kepolisian, eks anggota DPR, Dosen, dan dari Kementerian Hukum dan HAM). Hal ini berbanding terbalik dengan ekspektasi pendaftar yang diharapkan Pansel mencapai 180 orang. Kemarin, Senin, 8 April 2013, Panitia Seleksi Anggota [...]
Ketentuan Penahanan dalam RKUHAP alami Kemunduran: Penahanan Harus Dijadikan Alternatif Terakhir
Harapan perbaikan ketentuan penahanan melalui Rancangan KUHAP sangat mungkin tidak akan terwujud jika rumusan pasal-pasal tentang penahanan dalam Rancangan KUHAP tetap dipertahankan. Selain mempertegas kelemahan yang ada dalam rumusan KUHAP yang berlaku saat ini, problem baru lainnya juga berpotensi akan menambahi problem yang selama ini sudah eksis. Hal ini terungkap dalam diskusi dengan format Media [...]
Koalisi Perlindungan Saksi: Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Anggota LPSK!
Saat ini, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), melalui panitia seleksi, sedang melakukan proses penjaringan calon anggota LPSK jilid kedua. Panitia Seleksi sampai hari ini baru menerima 3 pendaftar yang telah melengkapi syarat administrasi, padahal pendaftaran calon anggota LPSK sudah dibuka sejak 25 Maret 2013 hingga 8 April 2013 mendatang. Perpanjangan masa pendaftaran calon anggota LPSK [...]
Kedepankan Integritas Calon Dalam Memilih
Jakarta – Hari ini, Senin 25 Maret 2013, merupakan hari pertama pendaftaran seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode kedua. Proses pendafataran ini berlangsung hingga 8 April 2013. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2006, LPSK diisi 7 (tujuh) orang anggotanya atau komisonernya, dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir [...]
ICJR Desak Amicus Curiae diakui dan diatur dalam R KUHAP
Rancangan KUHAP harus mengakomodir partisipasi masyarakat dalam bentuk Amicus Curiae demikian kata Anggara, Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan adalah salah bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Keterlibatan pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu kasus memang hanya diperbolehkan dalam bentuk opini untuk membantu pengadilan dalam rangka [...]
Our Partner
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.