Institute for Criminal Justice Reform

Peluncuran Program Diskusi Online Tentang Hukum #diktum
Kerjasama antara ICJR – ICT Watch – dengerinradio.com
Jakarta, 19 Januari 2012

Kemajuan teknologi terus berkembang pesat seiring kemajuan peradaban masyarakat. Akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan memperoleh dan menyampaikan informasi, serta media berekspresi semakin mudah untuk terpenuhi.

Video dan Radio streaming, merupakan salah satu ragam jenis media yang sudah mulai banyak dimanfaatkan dan diminati oleh masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Penggunaan teknologi ini, memungkinkan masyarakat dapat mengakses informasi dimana saja dan kapan saja sekaligus menyelenggarakan diskusi yang dapat diikuti oleh banyak pihak dari setiap tempat dan penjuru Indonesia sepanjang terhubung dengan akses internet

Read more…

Siaran Pers:

Peluncuran Situs ReformasiDefamasi.net sebagai Pusat Dukungan Sumber Daya untuk Reformasi Hukum Defamasi di Indonesia

Setelah 1998, Indonesia melakukan beragam reformasi kebijakan hukum dalam bidang HAM. Disamping UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Negara melalui sistem hukumnya juga telah mampu “beradaptasi” dengan kondisi yang mengusung kebebasan dan penghormatan terhadap HAM. Melalui UU No. 12 Tahun 2005, Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pada level dasar, Indonesia melakukan amandemen terhadap pasal 28 UUD 1945 yang saat ini memuat 10 pasal tentang jaminan hak asasi manusia disamping pasal 28 itu sendiri.

Read more…

Siaran Pers Bersama
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

RUU Intelejen yang saat ini tengah dibahas bersama antara pemerintah dan DPR telah menyulut kontroversi di tengah–tengah masyarakat. Salah satu kontroversi yang muncul adalah adanya kewenangan penyadapan (intersepsi komunikasi), yang diberikan kepada lembaga koordinasi intelejen negara —pengganti Badan Intelejen Negara (BIN), seperti diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) RUU. Permasalahannya lagi, di dalam Penjelasan Pasal 31 (1) disebutkan, wewenang khusus melakukan inetrsepsi komunikasi dilakukan tanpa melalui Penetapan Ketua Pengadilan. Kewenangan yang hampir-hampir absolut, yang diberikan kepada lembaga intelejen negara ini, tentu sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat, karena semangatnya yang bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Read more…

No: 01/Koalisi Perlindungan Saksi/XI/2009

Kepada

Abdul Haris Semendawai

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan Hormat,

Terungkapnya rekaman antara Sdr. Ketut Sudiharsa sebagai Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Anggodo -yang diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada 2 November 2009 – pada akhirnya memberikan penilaian yang negatif bagi LPSK. Muncul kekhawatiran bahwa publik akan menilai LPSK menjadi bagian dari upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau rekayasa terhadap proses hukum yang melibatkan Bibit Samad dan Chandra Hamzah selaku pimpinan non aktif KPK.

Read more…

Siaran Pers Bersama

ICJR, YLBHI, ELSAM, IMDLN

Pemutaran percakapan antara Anggodo Widjoyo dengan beberapa orang yang diduga pejabat penegak hukum di Indonesia di Mahkamah Konstitusi masih menyisakan beberapa permasalahan hukum. Selain masalah otentisitas suara, persoalan keabsahan dan dasar hukum penyadapan juga merupakan hal belum terselesaikan. Persoalan ini dilatarbelakangi belum lengkapnya hukum acara yang mengatur mengenai penyadapan. Sampai saat ini hanya UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang secara eksplisit mengatur mengenai penyadapan ini.

Read more…