Surat Terbuka pada Peringatan Dua Tahun Eksekusi Mati di Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Kepada yang terhormat Kepala Kantor Staf Presiden. Pada kesempatan peringatan tahun kedua sejak eksekusi mati di bawah Presiden Joko Widodo, saya menulis atas nama organisasi bertandatangan di bawah ini untuk membawa perhatian Anda terhadap kekhawatiran pada penggunaan hukuman mati di

Read More

Pembahasan RUU Terorisme Sebaiknya Transparan

ICJR Kritik Pembahasan RUU Terorisme Yang Tertutup Sejak 10 Januari 2017, pembahasan RUU Terorisme telah dimulai oleh Pansus DPR. Namun praktis sampai dengan pembahasan kedua yakni pada hari Kamis tanggal 13 januari 2017, ternyata Pembahasan RUU Terorisme dilakukan secara tertutup.

Read More

Increasing Criminal Sanction for Criminal Defamation in the R KUHP

Criminal Defamation in the Draft Criminal Code (R KUHP): elements of Criminal Defamation should be more precise, justifications must be expanded and criminal sanctions should be lighter. On 16 January 2017, the Working Committee for the R KUHP in Commission

Read More

Meningkatnya Ancaman Pidana Dalam Pasal Penghinaan RKUHP

Tindak pidana penghinaan dalam KUHP: unsur atau elemen penghinaan harusnya lebih presisi, alasan Pembenar lebih diperluas dan ancaman pidana yang harusnya lebih ringan. Pada 16 Januari 2017, Panja RKUHP Komisi III kembali melanjutkan pembahasan RKUHP Bab XIX Tindak Pidana Penghinaan

Read More

Hak Korban Masih Terabaikan, Pengakuan Negara Atas Korban Masih Minim

Peringatan Setahun Tragedi Serangan Terorime di Thamrin: 14 Januari 2016 “ICJR : Upaya keras para korban terorisme di Thamrin untuk meminta kompensasi sebesar Rp 1.390.777.000 tak membuahkan hasil . Penegak hukum kurang serius dan Pengadilan mengabaikan Permintaan Kompensasi tersebut ”

Read More

Pengertian atau Definisi Terorisme Harus Masuk dalam Pembahasan RUU Terorisme

“ICJR dorong pengertian terorisme dalam pembahasan RUU Terorisme mengadopsi Rekomendasi U.N. Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism” Hari ini, 11 Januari 2017, Pansus RUU terorisme mulai melakukan pembahasan atas RUU

Read More

Tren Penggunaan Pasal 28 ayat (2) ITE terkait Penyebar Kebencian Berbasis SARA Akan Meningkat

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,Pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA. Walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Nomor 40 tahun

Read More

Mendorong Penegakan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Pidana : Perma No 13 tahun 2016 dan Tantangannya

“Pertanggungjawaban Korporasi seharusnya telah dapat di gunakan secara lebih memadai untuk kejahatan-kejahatan tertentu namun ternyata sangat sedikit korporasi yang dapat dikenakan pertanggungjawab pidana” Mahkamah Agung (MA) akhirnya menerbitkan Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana

Read More

Kasus Buku Jokowi Under Cover: Ketelitian Dalam Penegakan Hukum Pidana Sangat Diharapkan

ICJR mengingatkan agar Aparat Penegak Hukum lebih hati hati dan cermat dalam menerapkan Pasal-Pasal pidana dalam UU Diskriminasi dan UU ITE dalam kasus Buku Jokowi Undercover Polri akhirnya menangkap Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover. Ia di tuduh melanggar

Read More

Negara Yang Suka Memenjara

“Pidana penjara mendominasi R KUHP, sedangkan hukuman pidana alternatif melemah. Implikasi atas hal ini maka kebijakan pemidanaan R KUHP Akan tetap membebani Pemerintah : overkapasitas masih akan menghantui Lapas, dan biaya bantuan hukum akan semakin tinggi ”  Rancangan Kitab Undang-Undang

Read More