Audiensi dengan Anggota Panja RKUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Minta DPR Dan Pemerintah Hati-Hati Membahas Pasal-Pasal Krusial

Aliansi meminta agar anggota DPR lebih dalam ketika melakukan perdebatan dengan pemerintah soal beberapa isu yang dianggap dapat mengancam hak asasi manusia, terlebih berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Aliansi, jumlah anggota DPR yang datang tidak mencapai separuh dari anggota panja

Read More

Pemerintah dan lembaga Terkait Harus Memastikan Anak Korban Pedofila dan Pornografi Mendapatkan Reparasi dan Anak (pelaku) Mendapatkan Pendampingan

Pada 14 Maret 2017,Patroli Cyber,Kepolisian berhasil mengungkap sebuah grup Facebook yang berisikan ratusan gambar, video serta tulisan untuk melakukan aksi pedofilia terhadap anak. Grup Facebook yang beranggotakan sekitar 7000 akun ini ternyata juga diikuti oleh anak-anak. Hal ini terlihat dari

Read More

Pasal-Pasal Multi Tafsir Dapat Mengancam Ekpresi Seni Dalam Pagelaran “Makan Mayit”

“Polisi harus Hati-hati dalam Penggunaan Pasal Pasal ITE, penggunaan  UU ITE secara eksesif dapat membungkam Hak kebebasan bereskpresi. Banyak proritas lain yang seharusnya dilakukan oleh Menteri PPPA atas masalah anak di Indonesia, ketimbang membungkam kebebasan bereskpresi seni lewat media makan

Read More

Review ICJR atas Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistle Blower di 2016

“Perlindungan terhadap Pelapor atau Whistle Blower (WB), Masih Butuh Perhatian Serius” Ancaman dan intimidasi terhadap para pelapor masih tinggi. Namun perlindungan terhadap Pelapor masih membutuhkan perhatian yang serius. Pelapor merupakan salah satu pendukung penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam

Read More

Potensi pengekangan Kebebasan Berekspresi Pasca Pembahasan Rancangan KUHP

Meskipun dalam beberapa ketentuan terjadi perdebatan alot, namun DPR dan Pemerintah tidak secara tegas menghapus pasal-pasal yang bermasalah tersebut, terlihat masih besarnya keinginan negara untuk mengekang hak asasi manusia. Saat ini Pemerintah dan DPR telah menyelesaikan seluruh pembahasan pertama Rancangan

Read More

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Soal Grasi harus jadi patokan, Rencana Pengajuan Fatwa ke Mahkamah Agung Jangan Mengacaukan Hak Terpidana Mati berdasarkan Putusan MK

 Saat ini pemerintah lewat Jaksa Agung masih berencana akan mengeksekusi mati terpidana mati kasus narkoba yang telah divonis oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam laporan kinerja 2016, dinyatakan MA telah menjatuhkan hukuman mati terhadap 25 terpidana dan hukuman seumur hidup terhadap

Read More

Nasib Kodifikasi dalam RKUHP Segera Ditentukan

“Panja R KUHP Komisi III harus cermat menghitung implikasi dan nasib tindak pidana khusus yang akan masuk di KUHP,  akan ada banyak masalah jika kodifikasi yang diinginkan Pemerintah dalam R KUHP tetap dipaksakan ”  Peraturan peraturan pidana yang saat ini

Read More

Lapas Suka Miskin vs Narapidana Miskin

“Kelebihan beban penghuni mengakibatkan Pemerintah tidak mampu menyediakan pelayanan yang baik. Kondisi ini menimbulkan praktik diskriminatif bagi penghuni Lapas yang miskin, sebab seluruh fasilitas baik hanya akan mampu dipenuhi oleh penghuni lapas kaya.” Pada 2012, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

Read More

Praktek Hukuman Cambuk di Aceh Meningkat, Evaluasi atas Qanun Jinayat Harus Dilakukan Pemerintah

“Praktek hukuman cambuk di Aceh akan terus meningkat sejak Qanun Jinayat di gunakan sejak tahun 2015. Sepanjang 2016, ICJR mencatat  sedikitnya 339 terpidana  telah di eksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh” Pada 2 Februari 2017 lalu , tiga warga Aceh dicambuk

Read More

Pengguna dan Pecandu Di Penjara Perburuk Kondisi LAPAS

“Angka kematian tinggi yang digadang-gadang BNN dan Persiden Joko Widodo selama ini bisa jadi tepat, sebab pengguna dan pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi dengan pendekatan kesehatan justru di lempar ke Penjara” Pada Kamis, 2 Februari 2016, Kepala BNN Komisaris Jenderal

Read More