Hukuman Mati di Indonesia dari Masa Ke Masa

Di Indonesia, setidaknya terdapat dua belas (12) undang-undang yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pidana. Berbeda dengan perkembangan Hukum Pidana di Belanda yang telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1870, KUHP Indonesia masih mempertahankan hukuman mati. Sebagai bagian dari pembatasan

Read More

Constitutional Court Rejected the Petition for a Judicial Review of Article 284, paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), paragraph (4) and paragraph (5), Article 285 and Article 292 of the Indonesian Criminal Code

In Decision No. 46/PUU-XIV/2016 dated 14 December 2017, the Constitutional Court rejected Case No. 46/PUU-XIV/2016 on a Judicial Review of Article 284, paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), paragraph (4) and paragraph (5), Article 285 and Article 292 of the

Read More

Criminalization over Abortion in the RKUHP will Potentially Target Pregnant Women, Rape Victims and Health Personnel/Supporting Personnel

In the RKUHP, the setting of ‘deliberate termination of a human pregnancy’, or also known as abortion, is regulated in two chapters, namely Chapter XIV on Crimes against Decency (Kesusilaan), specifically in the Sixth Section on Treatment that May Lead

Read More

Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Uji Materil Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP

Dalam Putusan Perkara No 46/PUU-XIV/2016 Tanggal 14 Desember 2017 Mahkamah Konstitusi menolak Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Dalam Putusannya MK menyatakan

Read More

Kriminalisasi terkait Aborsi dalam RKUHP Berpotensi Menyasar Ibu Hamil, Perempuan Korban Perkosaan dan Tenaga Kesehatan / Tenaga Pendamping

Dalam R KUHP,  pengaturan pengguguran kandungan atau aborsi diatur dalam dua bab, yaitu Bab XIV tentang Tindak Pidana Kesusilaan Bagian Keenam tentang Pengobatan yang Dapat Mengakibatkan Gugurnya Kandungan (Pasal 501) dan Bab XIX tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa Bagian Kedua

Read More

Indonesia Akan Hadapi Bencana Overkriminalisasi Bila Mahkamah Konstitusi Kabulkan Perluasan Delik Kesusilaan dalam KUHP

ICJR : Disaat aparat penegak hukum kesulitan untuk menunjukkan efektifitas penegakan hukum, maka akan terjadi penurunan kepercayaan publik pada sistem peradilan pidana. Warga negara bisa jadi tidak memahami bahwa beban kasus semakin banyak, tidak akan mampu diimbangi dengan sumber daya

Read More

Kasus “MP” di Palopo dan Tantangan Implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

ICJR : Kasus ini juga merupakan contoh umum yang di hadapi  sebagian  anak-anak Indonesia  yang terpaksa  masuk intitusi penahanan dewasa  karena di tuduh sebagai pelaku  pidana. Kasus MP, seorang anak yang di tahan di Mapolres Palopo, Sulawesi Selatan atas kasus

Read More

Walau Masih Bermasalah, Rancangan KUHP ditargetkan Selesai Akhir Desember 2017

Pembahasan R KUHP sudah berada di ujung penyelesaian. Walaupun Panja RKUHP dalam Jadwal Acara Rapat Komisi III DPR telah menargetkan selesainya R KUHP  pada akhir Desember 2017. Namun target pembahasan mengalami kemunduran. Sebelumnya,  Panja RKUHP dalam Jadwal Acara Rapat Komisi

Read More

Tantangan DPR dan Pemerintah Dalam Implementasi Prolegnas 2018

Delapan dari 50 RUU terkait Pidana di Prolegnas 2018 Harus Diawasi dan Dikawal. Selain ada situasi overkriminalisasi, ICJR merekomendasikan agar pasal-pasal pidana yang bersifat karet tidak layak diatur. Selain itu, Pemerintah dan DPR juga harus memastikan adanya perlindungan hak asasi

Read More

Putusan pembayaran uang pengganti oleh PT. DGI atau PT. KNE, Sejarah baru menghukum Korporasi dalam Kasus Korupsi

ICJR: ini merupakan putusan yang cukup bersejarah, ini putusan pertama terhadap korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yang di hukum untuk membayarkan pidana uang pengganti kepada Negara Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin, 27 November 2017, menorehkan catatan baru dalam

Read More