Pasal 245 UU MD3 Hambat Proses Penegakan Hukum

UU Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) baru Revisi UU No. 27 Tahun 2009, baru saja disepakati di DPR. Namun, telah menuai kontroversi. Salah satu dari kontroversinya adalah UU ini ditengarai dibuat untuk menghambat proses peradilan pidana dan

Read More

Penelitian Kemasyarakatan Dalam Peradilan Anak Bukan Sekedar Pemanis Undang-Undang

Indonesia akan memasuki era baru sistem peradilan anak di akhir Juli nanti. UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) akan mulai diberlakukan. Dengan pendekatan yang dianggap lebih mementingkan kepentingan anak, UU ini memperkenalkan beberapa materi baru yang dianggap sangat penting,

Read More

Terkait Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, DPR Diingatkan Untuk Tidak Sekedar Kejar Target Pengesahan

Berkembangnya isu perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mendorong perlunya revisi terhadap UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban (UU 13/2006). Perbaikan dan penambahan substansi dari mulai materi perlindungan justice collaborator dan whistleblower,

Read More

9 Rekomendasi WGAT untuk Pencegahan Penyiksaan di Indonesia

Pada 26 Juni 2014, Dunia akan merayakan hari anti penyiksaan Internasional. Untuk Indonesia, hari anti penyiksaan ini merupakan momentum kesekian kalinya untuk melakukan pembenahan diri terhadap isu-isu penyiksaan. Sudah 16 Tahun Indonesia meratifikasi Konvensi anti penyiksaan. selama itu pula Indonesia

Read More

45 hari menuju berlakunya UU SPPA : Diversi dalam UU SPPA Terancam Gagal?

Terhitung 45 hari ke depan yaitu per tanggal 31 Juli 2014, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mulai berlaku. Sebagai UU baru, maka UU SPPA akan merubah wajah peradilan pidana anak di Indonesia dengan

Read More

Legislasi Indonesia Masih Pro Penyiksaan

12  Hari menjelang Perayaan Anti Penyiksaan Internasional 2014 Hampi 16 Tahun sudah Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan namun sampai dengan saat ini  peraturan perundang-undangan di Indonesia masih Pro Penyiksaan. Working Group on the Advocacy Against Torture (WGAT) melihat bahwa Indonesia

Read More

UU SPPA berlaku akhir juli 2014, ICJR Desak Pemerintah Segara Buat Peraturan Pelaksana

UU SPPA berlaku akhir juli 2014, ICJR Desak Pemerintah  Segara Buat Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)  akan mulai berlaku per tanggal 31 Juli 2014 mendatang. Sebagai aturan baru optimisme akan UU SPPA meninggi disebabkan

Read More

Apresiasi Putusan Bebas Hakim, ICJR Dorong M. Arsyad Ajukan Ganti Rugi Atas Penahanan Sewenang-Wenang

Pengadilan Negeri Makassar akhirnya memutus bebas M. Arsyad, terdakwa kasus penghinaan lewat status BlackBerry Messenger kepada Politisi Kadir Halid. Vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Rianto Adam Pontoh dan beranggotakan R. Bernadette Samosir dan Ansyar sebagai Hakim anggota,

Read More

RUU Revisi Perlindungan Saksi dan Korban Versi Pemerintah Mengabaikan Hak-hak Korban Penyiksaan

Saat ini Pemerintah dan Komisi III DPR RI sedang melakukan pembahasan RUU Perubahan Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemerintah dan DPR berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi kekurangan UU Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya yang berkaitan

Read More

Perlindungan bagi Saksi, korban, whistleblower dan Pelaku yang bekerja sama, belum Maksimal

Hari ini Komisi III DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Setelah melakukan pembahasan awal bersama Pemerintah Pada Hari Senin , 19 Mei Kemarin. Hari ini (jam 13.oo WIB) Jadwal Pembahasan

Read More