Persidangan Kasus Penghinaan BBM M. Arsyad, Dirancang Untuk Dipaksakan!

Entah Apa yang terjadi dalam proses persidangan M. Arsyad. Persidangan dengan terdakwa kasus penghinaan lewat status BlackBerry Messenger ini ditunda untuk kedua kalinya karena saksi Khadir Khalid, yang juga menjadi korban penghinaan kasus tersebut, tidak dapat menghadiri persidangan. Tanda tanya semakin

Read More

Institusi Praperadilan Sudah Layak Dimusiumkan

Institusi Praperadilan dianggap sudah layak untuk dimusiumkan, kalimat tersebut adalah sepenggal kesimpulan dari Anggara Suwahju, Ketua Badan Pengurus ICJR. Pada diskusi denga tema “Reformasi Penahanan dan Pengawasannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” dalam rangka Launching Buku “Praperadilan : Teori,

Read More

Peraturan Bersama Narkotika diragukan, Lebih baik merevisi UU Narkotika

Selasa (11/3/2014), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan  Sekretariat Mahkumjakpol telah melakukan penandatanganan Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial,

Read More

Peninjauan Kembali lahir karena munculnya “peradilan sesat “ dan minimnya pengawasan di tingkat penyidikan dan penuntutan

MK akhirnya membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP,  yang  artinya pengajuan Peninjauan Kembali (PK)  tidak lagi dibatasi hanya satu kali. Putusan  MK No. 34/PUU-XI/2013 merupakan hasil dari permohonan yang diajukan oleh mantan ketua KPK Antasari Azhar. MK mendasarkan pertimbangannya pada keadilan, perlindungan HAM dan hakikat

Read More

ICJR Khawatir Akan Proses Pembahasan RKUHAP

ICJR kembali meragukan DPR dan Pemerintah dalam menyelesaikan pembahasan RKUHAP di periode ini dengan tetap menjaga kualitas dari produk legislasi tersebut. Supriyadi Widodo. Eddyono, Direktur Eksekutif ICJR menyatakan bahwa tanggal 6 Maret 2014 kemarin merupakan masa reses pertama DPR di

Read More

Putusan MK akan Melemahkan Praktik Praperadilan Penahanan

Komitmen Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia kembali dipertanyakan. Setelah melalui Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013 tentang uji materi Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) MK dianggap melakukan blunder dengan menafsirkan kata

Read More

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE kembali memakan korban: Waktunya Memperbaharui Hukum Pidana Penghinaan

Pasal 27 ayat (3) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali memakan korban. Kali ini, Benny Handoko, Terdakwa kasus penghinaan akhirnya divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Vonis majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa

Read More

ICJR Kritik Keras Putusan MK tentang tafsir makna ‘segera’ dalam KUHAP

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik keras Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Dalam putusan tersebut, MK memberi tafsir kata ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Pasal 18

Read More

Kisruh penghinaan Denny Indrayana, ICJR sarankan gunakan jalur Perdata

Sebagai lembaga yang concern atas hukum penghinaan, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) turut prihatin akan kisruh yang terjadi terhadap Denny Indrayana atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah pada dirinya. Seperti diketahui, dari pemberitaan beberapa media, Denny Indrayana melaporkan

Read More

ICJR Kecam Penurunan Anggaran Kesehatan untuk Narapidana

Malam mini, Tempo.co (24/12/2013) menurunkan berita tentang pemangkasan anggaran di Kementerian Hukum dan HAM RI yang berdampak pada penurunan anggaran kesehatan untuk Narapidana di Lembaga – Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan laporan tempo, pada tahun anggaran 2014 setiap lembaga pemasyarakatan hanya mendapat

Read More