KPSK: House of Representatives ignores whistleblower’s roles in the Revision to Law on Witness and Victim Protection

“Whistleblower is more considered as a reporting party in the criminal justice system, the whistleblower concept need to be broaden” Currently a Draft Law on Revision to the Witness and Victim Protection Law is being rapidly discussed, starting from Working

Read More

ICJR: Almost 4 years neglected, Jokowi’s Administration must accelerate provisions on comprehensive crime assets forfeiture

“Forfeiture and crime assets management can contribute as a source of state finance” A while ago, several media reported an alleged stealing of seized assets by several personnel of law enforcement agency. It is in Institute for Criminal Justice Reform

Read More

Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban: Perlindungan Whistleblower atau Pelapor Berpotensi Melemah

“Whistleblower lebih dianggap sebagai pelapor dalam ranah hukum pidana, Perlu memperluas konsep whistleblower” Saat ini RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban secara marathon telah dibahas, baik pada Rapat Panja I (JW Marriot, 28 – 30 Agustus), Panja II (Salak,

Read More

ICJR : Hampir 4 Tahun Diabaikan, Pemerintahan Jokowi Harus Percepat Pengaturan Perampasan Aset

“Perampasan dan pengelolaan aset kejahatan dapat berkontribusi bagi sumber keuangan negara” Beberapa saat lalu, beberapa media memberitakan dugaan pencurian aset aset sitaan oleh beberapa oknum di institusi aparat penegak hukum. Menurut ICJR pencurian aset kejahatan di Indonesia masih kerap terjadi

Read More

ICJR Jalani Sidang Kedua Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi   

Setelah MK selesai menyidangkan sengketa Pilpres, saat ini isu yang tengah disorot adalah kehadiran UU MD3. Salah satu dari kontroversi UU MD3 adalah UU ini ditengarai dibuat untuk menghambat proses peradilan pidana dan penegakan hukum terhadap anggota dewan. Untuk alasan

Read More

Koalisi : Hasil Pembahasan RUU Revisi Perlindungan Saksi dan Korban Kurang Mengakomodir Hak-Hak Saksi Korban

Dukungan dan Fasilitas Keamanan dan hak Imunitas sebaiknya di berikan kepada Saksi korban bukan kepada anggota LPSK Sejak Rapat Kerja tertanggal 26 Agustus 2014, DPR telah menyerahkan DIM jawaban fraksi-fraksi atas RUU Perubahan Atas UU No. 13/2006 kepada Pemerintah sekaligus

Read More

ICJR: Segera Keluarkan Florence dari tahanan

Penahanan Florence Harus Berdasarkan Penetapan Pengadilan! Kasus yang terkait Florence saat ini makin bergulir, karena Florence saat ini masih dalam penahanan Penyidik. ICJR menilai bahwa Penyidik yang melakukan Penahanan kepada Florence harus berhati hati, karena ada prosedur khusus dalam UU

Read More

ICJR nilai Penahanan Terhadap Florence Sihombing tak Beralasan

Permasalahan yang menjerat Florence Sihombing saat ini sedang bergulir. Kasus postingan Florence di Media Sosial Path  miliknya berdampak panjang terlebih saat beberapa oraganisasi melaporkan dirinya ke Polisi dengan dugaan penghinaan. Oleh Kepolisian Daerah Jogjakarta, Florence kemudian ditahan, atas dasar tidak

Read More

ICJR Pertanyakan Kapolri terkait Laporan Penghinaan Adrianus Meliala ke Bareskrim

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mempertanyakan tindakan Kapolri, Jend (Pol) Sutarman, yang melaporkan Adrianus Meliala –anggota Kompolnas- ke Bareskrim Mabes Polri. Adrianus Meliala, Kriminolog dan anggota Komisi Kepolisian Nasional diperiksa di Mabes Polri akibat pernyataannya di salah satu media

Read More

Menggugat UU MD3 : ICJR hadapi sidang pertama di MK

Kamis, 28 Agustus 2014, ICJR akan menjalani sidang pertama Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) di Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Setelah MK selesai menyidangkan sengketa Pilpres, saat ini isu yang tengah disorot adalah kehadiran

Read More