Alert
Back to homepageAparat Penegak Hukum Seharusnya Tak Bangga Menampilkan Perlakuan yang Merendahkan Martabat
Berbagai pelanggaran prinsip-prinsip fair trial masih terus terjadi dalam proses peradilan bahkan akhir-akhir ini aparat kepolisian dengan tidak malu-malu menunjukkan hal tersebut melalui media sosial. Sudah kali kedua insiden yang sama terjadi, namun belum ada komitmen yang tegas dari aparat
Read MoreICJR Kritik Pernyataan Komnas HAM tentang Pelarangan LGBT Tidak Melanggar HAM
Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional maupun UUD 1945 menyatakan bahwa pembedaan pengaturan terhadap LGBT merupakan tindakan diskriminatif, pengaturan pelarangan LGBT juga bukan merupakan tindakan affirmative action yang diperbolehkan. Hal ini memperlihatkan bahwa Komnas HAM yang bertanggungjawab atas pengawasan kebijakan tentang
Read MorePenyiksaan Dengan Menggunakan Ular di Papua Adalah Tindak Pidana Bukan Etik Semata
ICJR memandang perbuatan salah satu oknum polisi di Papua yang melilitkan ular pada tubuh orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan merupakan tindakan penyiksaan. Meskipun Polda Papua mengakui bahwa tindakan tersebut salah dan telah meminta maaf, namun
Read MoreYang Harus Diperhatikan Apabila DPR dan Pemerintah Serius Merevisi Kembali UU ITE
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah berjalan kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Jelas, perubahan UU ITE ini berjalan tidak tanpa kontroversi. Disahkannya perubahan UU
Read MoreDemi Pemenuhan Hak Korban, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Dibahas!
Dalam waktu beberapa hari terakhir perdebatan terhadap naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) terjadi dengan tendensi bahwa RUU tersebut berusaha melegalkan zina, mempromosikan akses kontrasepsi terhadap remaja dan sebagainya yang dianggap bertentangan dengan moral. Salah satu fraksi DPR juga secara
Read MoreAhmad Dhani dan UU ITE yang Selalu Dibiarkan Memakan Korban Baru
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada hari Senin 28 Januari 2019 memvonis Ahmad Dhani Prasetyo 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) penjara dalam kasus ujaran kebencian. Dhani dinyatakan terbukti bersalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan
Read MoreICJR: Golput Adalah Hak Politik, Bukan Tindak Pidana
Di tengah euphoria tahun politik 2019, banyak beredar wacana bahwa golput merupakan perbuatan yang dilarang atau bahkan dapat dipidana. Namun, ICJR dengan tegas menyatakan bahwa wacana tersebut sama sekali tidak berdasar karena minimnya pemahaman masyarakat tentang golput yang sebenarnya juga
Read MoreICJR Dorong Pemerintah agar Skema Pemidanaan terhadap Napi Lansia Diubah
Narapidana lanjut usia (napi lansia) sudah sepantasnya mendapatkan perlakuan khusus karena kondisi dan kebutuhannya yang berbeda dengan klasifikasi napi lainnya. ICJR memandang bahwa pemidanaan terhadap narapidana yang telah berusia lanjut lebih baik dilakukan dengan sistem asimilasi bertahap dengan menjadikan rumah
Read MoreICJR: Presiden Harus Lakukan 3 Langkah Penting Lainnya terkait dengan Rencana Pembebasan Abu Bakar Basyir
Jika benar memang pembebasan ABB murni dilakukan oleh Presiden atas dasar kemanusiaan, maka ICJR menunggu langkah kemanusiaan lainnya dari Presiden Joko Widodo, yaitu terkait komutasi/pengubahan pemidanaan bagi 51 orang terpidana mati, amnesti untuk korban yang dikriminalisasi dan pertimbangkan permohonan grasi
Read MoreDebat Capres Tidak Menjawab Permasalahan Hukum dan HAM di Indonesia
ICJR menilai bahwa dalam debat pertama yang bertajuk HAM, Korupsi, dan Terorisme, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak menjawab permasalahan hukum yang ada di Indonesia saat ini, khususnya terkait dengan reformasi kebijakan pidana. Kamis, 17 Januari 2019 kedua
Read More