Publikasi

Back to homepage

Akses Terhadap Informasi dan Layanan Kontrasepsi dalam Rancangan KUHP

Saat ini ketentuan, pembatasan alat kontrasepsi yang memidanakan penyebaran informasi termasuk iklan penggunaan alat kontrasepsiterdapat dalam Pasal 534 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan

Read More

Joint Stakeholder’s Report Relating to the Freedom of Expression and Freedom of Association and Assembly in Indonesia

This report was prepared by a number of civil society organisations in Indonesia, namely, CIVICUS, Legal Aid Center for the Press (LBH Pers), the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Peoples Participation

Read More

Joint Report on Issues on Death Penalty in Indonesia

This stakeholders’ report was jointly prepared by seven civil societies that are concerned with the issues relating to the death penalty in Indonesia. Notwithstanding the Government of Indonesia’s rejection of recommendations to abolish the death penalty,[1] this report conveys other

Read More

Joint Report on Issues Relating to the Qanun Jinayat of Aceh

The report is also part of follow-up agreement in workshopon Qanun Jinayat held by SP on October 6th2016 along with CSO networks, religious leaders, and academics from Aceh and National. Through this workshop, SP had gathered various data and situation

Read More

Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3

Kejaksaan Agung mengeksekusi empat orang dari 14 terpidana mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat tanggal 29 Juni 2016 dini hari pukul 00.45 WIB. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad mengatakan, keempat terpidana yang dieksekusi itu terdiri dari

Read More

Joint Stakeholders Report on Issues Relating to the Revision of Penal Code and Situation of Torture in Indonesia

In previous UPR session in 2012, Indonesia received a number of recommendations from other member States, one of which specifically related to the need of an adequate revision of the Penal Code and ensuring that preventive measures and legal ramification

Read More

Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP

Anak adalah salah satu kelompok rentan apabila berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Karena itu dibutuhkan mekanisme khusus untuk melindungi kepentingan anak – anak yang berhadapan dengan hukum. Inti dari semua perlindungan yang diberikan oleh hukum semestinya diarahkan pada kepentingan terbaik

Read More

Aspek – Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas; Pemetaan Keterkaitan Disabilitas dalam: UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU Penyandang Disabilitas, Rancangan KUHP, dan Rancangan KUHAP

Salah satu kelompok yang sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum adalah kelompok penyandang disabilitas. Secara umum, perhatian pemerintah dan juga masyarakat tertuju pada kelompok “normal” dalam menerjemahkan baris – baris dan teks hukum kedalam sebuah

Read More

Update Hukuman Mati di Indonesia 2016

Pada 2016 ini, Jaksa Agung telah mengumumkan rencana eksekusi mati gelombang ke-3 tetap dilanjutkan, bahkan jaksa Agung telah mengalokasikan anggaran di APBNP 2016 untuk melakukan eksekusi. Dalam dokumen anggaran (program penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum) tersebut Kejaksaan Agung mencantumkan

Read More

Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan

Persoalan narkotika merupakan persoalan global yang dihadapi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, meskipun dalam konteks dan kompleksitas yang berbeda-beda. Dalam perspektif Internasional, kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius. Kategori yang sama juga berlaku dalam konteks Indonesia yang dinilai

Read More