Publikasi

Back to homepage

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Soal Grasi harus jadi patokan, Rencana Pengajuan Fatwa ke Mahkamah Agung Jangan Mengacaukan Hak Terpidana Mati berdasarkan Putusan MK

 Saat ini pemerintah lewat Jaksa Agung masih berencana akan mengeksekusi mati terpidana mati kasus narkoba yang telah divonis oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam laporan kinerja 2016, dinyatakan MA telah menjatuhkan hukuman mati terhadap 25 terpidana dan hukuman seumur hidup terhadap

Read More

Nasib Kodifikasi dalam RKUHP Segera Ditentukan

“Panja R KUHP Komisi III harus cermat menghitung implikasi dan nasib tindak pidana khusus yang akan masuk di KUHP,  akan ada banyak masalah jika kodifikasi yang diinginkan Pemerintah dalam R KUHP tetap dipaksakan ”  Peraturan peraturan pidana yang saat ini

Read More

Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA

Pada 2012, melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Indonesia menggeser paradigma pemidanaan anak yang bernuansa pemenjaraan menjadi konsep yang lebih ramah anak mengarah pada keadilan restoratif. Keberaan UU SPPA ini juga menegaskan komitmen

Read More

Penanganan Anak Korban: Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga

Korban kejahatan adalah kelompok paling rentan dalam sistem peradilan pidana umumnya, korban sering kali terlupakan eksistensinya, bahkan tidak jarang korban sangat sulit untuk mendapatkan hak – haknya. Dalam hal korban adalah anak, maka kerentanan itu harus dapat ditekan sedini mungkin,

Read More

Lapas Suka Miskin vs Narapidana Miskin

“Kelebihan beban penghuni mengakibatkan Pemerintah tidak mampu menyediakan pelayanan yang baik. Kondisi ini menimbulkan praktik diskriminatif bagi penghuni Lapas yang miskin, sebab seluruh fasilitas baik hanya akan mampu dipenuhi oleh penghuni lapas kaya.” Pada 2012, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

Read More

Praktek Hukuman Cambuk di Aceh Meningkat, Evaluasi atas Qanun Jinayat Harus Dilakukan Pemerintah

“Praktek hukuman cambuk di Aceh akan terus meningkat sejak Qanun Jinayat di gunakan sejak tahun 2015. Sepanjang 2016, ICJR mencatat  sedikitnya 339 terpidana  telah di eksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh” Pada 2 Februari 2017 lalu , tiga warga Aceh dicambuk

Read More

Pengguna dan Pecandu Di Penjara Perburuk Kondisi LAPAS

“Angka kematian tinggi yang digadang-gadang BNN dan Persiden Joko Widodo selama ini bisa jadi tepat, sebab pengguna dan pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi dengan pendekatan kesehatan justru di lempar ke Penjara” Pada Kamis, 2 Februari 2016, Kepala BNN Komisaris Jenderal

Read More

ICJR Kritik Keras Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Kasus Trisakti dan Semanggi Melalui Jalur Rekonsiliasi

Jaksa Agung belum menjalankan tugas dengan baik proses pemeriksaan hasil penyelidikan Komnas HAM 2002, Pemerintah harusnya mampu membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Pada Senin, 30 Januari 2017 Pemerintah yang diwakili Kemenko Polhukam melakukan rapat koordinasi dengan Komnas HAM, Pada intinya,

Read More

Surat Terbuka pada Peringatan Dua Tahun Eksekusi Mati di Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Kepada yang terhormat Kepala Kantor Staf Presiden. Pada kesempatan peringatan tahun kedua sejak eksekusi mati di bawah Presiden Joko Widodo, saya menulis atas nama organisasi bertandatangan di bawah ini untuk membawa perhatian Anda terhadap kekhawatiran pada penggunaan hukuman mati di

Read More

Pembahasan RUU Terorisme Sebaiknya Transparan

ICJR Kritik Pembahasan RUU Terorisme Yang Tertutup Sejak 10 Januari 2017, pembahasan RUU Terorisme telah dimulai oleh Pansus DPR. Namun praktis sampai dengan pembahasan kedua yakni pada hari Kamis tanggal 13 januari 2017, ternyata Pembahasan RUU Terorisme dilakukan secara tertutup.

Read More