Publikasi

Back to homepage

WH. vs Negara Republik Indonesia

Ringkasan Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung No. 2105 K/Pid/2006, adalah putusan atas perkara pidana Terdakwa WH (42 tahun) yang bertempat tinggal di Kelapa Gading Jakarta Utara. Terdakwa merupakan salah seorang Karyawan BII (Mantan Kepala Cabang BII Senen). Terdakwa menjabat sebagai

Read More

KS Alias CKK alias At vs Negara Republik Indonesia

Ringkasan Kasus Posisi Dalam putusan Mahkamah Agung No. 1531/Pid.Sus/2010, adalah putusan terhadap perkara pidana KS Alias CKK Alias At, Usia 21 tahun bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, At Bekerja sebagai Wiraswasta.

Read More

Fr dan Yu vs Negara Republik Indonesia

Kasus Posisi: Putusan Mahkamah Agung dengan No 2588 K/Pid.Sus/2010 ini adalah putusan atas perkara pidana Terdakwa Fr (50 tahun) dan Yu (27 tahun) yang keduanya merupakan anak dan orang tua (ayah) yang bekerja sebagai petani di  kabupaten Aceh Tenggara. Saat

Read More

Briefing Paper: Pemetaan Awal Situasi Penahanan dan Pra Peradilan di Indonesia

UU No 8 Tahun 1981 pada saat kelahirannya telah dipuja banyak kalangan sebagai karya agung bangsa Indonesia yang lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia khususnya perlindungan hak asasi bagi Tersangka atau Terdakwa. Jika melihat kondisi pada waktu tersebut, penyebutan karya

Read More

Organisasi Advokat dan Program Bantuan Hukum di Indonesia

Advokat sebagai bagian dari officer of the court memiliki posisi kunci dalam proses penegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia diantaranya sebagai bagian dari proses mekanisme pengawasan dari tindakan – tindakan penegakkan hukum yang diambil oleh pejabat – pejabat yang

Read More

Siaran Pers Bersama: RUU Intelejen Masih Prematur, Penyadapan Intelejen Harus Diatur di UU Tata Cara Penyadapan

Siaran Pers Bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) RUU Intelejen yang saat ini tengah dibahas bersama antara pemerintah dan DPR telah menyulut kontroversi di tengah–tengah masyarakat. Salah satu kontroversi yang muncul adalah adanya

Read More

Hak Privasi dan Kontroversi Penyadapan

VIVAnews–Privasi. Mungkin kata ini termasuk jarang diucapkan oleh masyarakat Indonesia. Entah mengapa kata itu jarang pula disinggung dalam khasanah hukum. Saya juga tak melihat ada  organisasi HAM di Indonesia yang bicara khusus soal privasi. Negara bahkan tampaknya abai dalam soal

Read More

Amicus Curiae: Erwin Arnada Vs. Negara Republik Indonesia

Delik Kesusilaan dan Kemerdekaan Pers dalam Perkara Majalah Playboy di Indonesia IMDLN, ICJR, dan ELSAM Unduh Amicus Brief disini Kasus Erwin Arnada yang saat ini sedang masuk dalam tahap pemeriksaan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI atas dakwaan melanggar Primair:

Read More

Mengatur Ulang Hukum Penyadapan Indonesia

Mencuatnya perdebatan mengenai interception of communication atau yang lebih dikenal dengan penyadapan komunikasi, semakin hangat akhir-akhir ini setelah diperdengarkannya secara luas rekaman hasil penyadapan KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya beberapa hasil penyadapan yang diperdengarkan dalam ruang persidangan juga mendapat

Read More

Usulan Pembentukan Komisi Etik dan Penonaktifkan Anggota LPSK atas nama Sdr. Ketut Sudiharsa dan Sdri. Myra Diarsi

No: 01/Koalisi Perlindungan Saksi/XI/2009 Kepada Abdul Haris Semendawai Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Di Jakarta Dengan Hormat, Terungkapnya rekaman antara Sdr. Ketut Sudiharsa sebagai Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Anggodo -yang diperdengarkan dalam sidang

Read More