Special Project

Back to homepage

Yn, Amr v. Negara Republik Indonesia

Kasus Posisi Perkara ini berawal ketika Terdakwa I, yaitu Yn (25 tahun) mengeluarkan selebaran surat keprihatinan tertanggal 12 September 2000 yang ditanda tanganinya selaku pejabat di sebuah organisasi non pemerintah di Palembang untuk dibagi-bagikan dan disebarluaskan kepada umum. Setelah dikeluarkannya

Read More

Keterangan Toby Daniel Mendel Dalam Pengujian KUHP di Mahkamah Konstitusi

Berikut ini adalah keterangan dari Toby Daniel Mendel, seorang ahli kebebasan berekspresi berkewarganegaraan Canada, Ia diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Keterangan Toby disampaikan melalui fasilitas Video Conference di MK pada 23 Juli 2008. Berikut ini

Read More

Ff v. Negara Republik Indonesia

Kasus Posisi Perkara ini berawal ketika Ff mengirimkan surat kepada Surat Kabar Harian Investor Daily pada Sabtu, 4 Nopember 2006. Surat tersebut kemudian dimuat dalam Surat Kabar Harian Investor Daily, pada halaman 9 rubrik surat pembaca dengan judul berita “Hati-hati

Read More

Rtn v. Negara Republik Indonesia

Kasus Posisi Perkara ini bermula saat Rtn pada Mei 2006 sekitar pukul 20.00 WIB telah didatangi oleh saksi Raisa, saksi Syamsul dan saksi Septen. Para saksi tersebut tidak lain adalah wartawan Tabloid Ganyang Do Kaur yang bermaksud untuk mewawancarai terdakwa

Read More

Mn, Wd, Sup v. Negara Republik Indonesia

Kasus Posisi Perkara ini berawal dari meninggalnya Darnis sebagai pemangku soko Datuak Naro. Kemudian berdasarkan kesepakatan kaum ditunjuklah penggantinya yaitu Kolonel Udara SS sebagai pemegang gelar Datuak Naro suku Tanjung Ketinggian yang dilewakan pada tanggal 28 Juni 2008 di Jorong

Read More

Komentar Umum No 34 tentang Kebebasan Berekspresi

UN Human Rights Committee sesi 102 di Jenewa pada 21 Juli 2011 telah mengadopsi Komentar Umum No 34 tentang Kebebasan Berekspresi. Komentar Umum No 34 ini merupakan interpretasi resmi terkait dengan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang dijamin dalam Pasal 19

Read More

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights adalah sebuah perjanjian multilateral yang diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200 A (XII) dan sesuai dengan Pasal 49 Kovenan

Read More

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights adalah sebuah deklarasi yang di adopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui General Assembly Resolution 217 A (III). Deklarasi ini

Read More

MES Vs Negara Republik Indonesia

Ringkasan Kasus Posisi: Putusan ini adalah Putusan Mahkamah Agung atas perkara pidana dengan Terdakwa MES (40 tahun) dengan Perkara No 2570 K/Pid.Sus/2010. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Read More

DH Vs. Negara Republik Indonesia

Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung No. 2591/Pid.Sus/2010 adalah putusan atas perkara pidana terhadap DH (35 tahun) sebagai Terdakwa. DH yang bertempat tinggal di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang  berprofesi sebagai Pengemudi Angkot.

Read More