Special Project

Back to homepage

Judicial Review UU MD3

Permohonan diajukan oleh Supriyadi E. Eddyono dan ICJR. Supriyadi W. Eddyono dan ICJR menunjuk Ifdhal Kasim, Wahyudi Djafar, Erasmus Napitupulu, Robert Sidauruk dan beberapa pengacara publik lainnya sebagai kuasa hukum dalam permohonan tersebut. ICJR menyatakan bahwa Pasal 245 UU MD3

Read More

Menggugat Pengaturan Praperadilan

Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 G ayat (1) UUD Negara Republik

Read More

Perbandingan Alat Bukti dalam KUHAP dan Rancangan KUHAP

Dalam sebuah persidangan, alat bukti sangatlah penting, karena dengan adanya alat bukti akan terungkap dengan lebih jelas dan terang kebenaran dari suatu peristiwa. Menurut R. Atang Ranomiharjo, alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat

Read More

RUU KUHAP Harus Atasi Kelemahan KPK, Bukan Justru Melemahkannya

RUU KUHAP yang saat ini digodok oleh Parlemen dinilai oleh banyak pihak menggerogoti satu demi satu wewenang dari KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Di antaranya, mengenai wewenang penyadapan dan hilangnya fungsi penyelidikan. Komisi III DPR memanggil mantan Pimpinan KPK Antasari

Read More

Demi Jaminan Perlindungan Saksi Dan Korban, LPSK Harus Diatur Dalam KUHAP

Wakil Menteri hukum dan HAM, Denny Indrayana, menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) memiliki beberapa kelemahan. Kelmahanan adalah bahwa rumusan tentang paradigma dan konsep perlindungan saksi dan korban yang belum lengkap, dengan ketiadaan penjelasan lebih lanjut tentang landasan prinsip dan

Read More

Saat Umur RKUHP dan RKUHAP Sudah Puluhan Tahun

Sudah sangat lama, bangsa ini mengharapkan agar Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP disahkan sehingga dapat menjadi rujukan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sudah puluhan tahun rencana untuk merevisi keduanya selalu diiringi dengan perdebatan panas dengan melibatkan seluruh kalangan. Namun hingga

Read More

Mendorong Depenalisasi Penghinaan

Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang strategis dan fundamental dalam menopang jalannya kehidupan berdemokrasi. Kebebasan berekspresi sepenuhnya dijamin oleh konstitusi, meskipun tidak termasuk kebebasan yang absolut namun pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara ketat dengan standar-standar

Read More

Studi Banding KUHAP dan KUHP: Antara Keinginan atau Kebutuhan

Dalam waktu dekat Komisi III DPR akan melaksanakan studi banding ke sejumlah negara Eropa. Komisi III DPR akan melakukan kunjungan ke empat negara, yaitu Prancis, Inggris, Rusia, dan Belanda guna persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

Read More

Reparasi bagi Korban 65: Proses dan Tantangannya

Peristiwa 1965-1966 merupakan suatu peristiwa tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan negara untuk melakukan penumpasan terhadap para anggota dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap telah melakukan tindakan

Read More

Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia

Tidak dapat disangkal bahwa kemerdekaan berekspresi adalah salah satu hak yang fundamental yang penting untuk dijamin dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tanpa jaminan yang kuat terhadap kemerdekaan berekspresi maka dapat dipastikan akan

Read More