Reformasi Defamasi

Back to homepage

Ff v. Negara Republik Indonesia

Kasus Posisi Perkara ini berawal ketika Ff mengirimkan surat kepada Surat Kabar Harian Investor Daily pada Sabtu, 4 Nopember 2006. Surat tersebut kemudian dimuat dalam Surat Kabar Harian Investor Daily, pada halaman 9 rubrik surat pembaca dengan judul berita “Hati-hati

Read More

Rtn v. Negara Republik Indonesia

Kasus Posisi Perkara ini bermula saat Rtn pada Mei 2006 sekitar pukul 20.00 WIB telah didatangi oleh saksi Raisa, saksi Syamsul dan saksi Septen. Para saksi tersebut tidak lain adalah wartawan Tabloid Ganyang Do Kaur yang bermaksud untuk mewawancarai terdakwa

Read More

Mn, Wd, Sup v. Negara Republik Indonesia

Kasus Posisi Perkara ini berawal dari meninggalnya Darnis sebagai pemangku soko Datuak Naro. Kemudian berdasarkan kesepakatan kaum ditunjuklah penggantinya yaitu Kolonel Udara SS sebagai pemegang gelar Datuak Naro suku Tanjung Ketinggian yang dilewakan pada tanggal 28 Juni 2008 di Jorong

Read More

Komentar Umum No 34 tentang Kebebasan Berekspresi

UN Human Rights Committee sesi 102 di Jenewa pada 21 Juli 2011 telah mengadopsi Komentar Umum No 34 tentang Kebebasan Berekspresi. Komentar Umum No 34 ini merupakan interpretasi resmi terkait dengan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang dijamin dalam Pasal 19

Read More

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights adalah sebuah perjanjian multilateral yang diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200 A (XII) dan sesuai dengan Pasal 49 Kovenan

Read More

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights adalah sebuah deklarasi yang di adopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui General Assembly Resolution 217 A (III). Deklarasi ini

Read More

Amicus Brief: Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia

Kasus Prita Mulyasari yang saat ini diperiksa di PN Tangerang atas dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP telah menarik perhatian dari masyarakat Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kasus penghinaan di Indonesia,

Read More