Strategic Litigation

Back to homepage

Kebijakan Kemsetneg yang Menutup Akses Kepres Grasi Terpidana  Mati Digugat di Komisi Informasi‎

Kepres Grasi terkait hukuman mati harusnya menjadi informasi publik yang terbuka, ICJR kecewa atas kebijakan Kementerian Sekretariat Negara Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) akhirnya secara resmi mengajukan gugatan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas penolakan pemberian Salinan Keputusan Presiden tentang

Read More

Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai bentuk jaminan akan perlindungan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri

Read More

Menolak Intervensi DPR dalam Penyidikan Tindak Pidana Bagi Anggota DPR

Permohonan Pengujian Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) yang diundangkan pada 2014 telah

Read More

Meluruskan Arah Pengujian Anti Pencucian Uang di Mahkamah Konstitusi

Permohonan ICJR sebagai Pihak terkait dan kesimpulannya dalam Perkara Nomor 77/PUU XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantaasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia digemparkan dengan operasi tangkap

Read More

Menguji SEMA Peninjauan Kembali, Dikandangnya Sendiri Organisasi Masyarakat Sipil daftarkan Pengujian SEMA Pembatasan Peninjauan Kembali

Masyarakat Sipil  yang tergabung dalam Koalisi Anti Hukuman Mati dari ICJR, Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat, Setara Institute, dan Ikohi menganggap SEMA 7/2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali Menghalangi Akses Terpidana dan Ahli Warisnya untuk Mendapatkan Keadilan Pada Hari ini, Jumat, 17

Read More

ICJR Kirimkan Amicus Curiae Dalam Kasus Florence Sihombing

Senin, 30 Maret 2015, ICJR telah mengirimkan Amicus Curiae (Dokumen Sahabat Pengadilan) ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Amicus Curiae ini dikirim untuk memberikan komentar tertulis pada kasus Florence Sihombing (Flo), dengan perkara nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. Sebelumnya, seperti diketahui, Jaksa dalam kasus Flo

Read More

ICJR Tegur MA untuk Pembatalan SEMA PK

Hari Ini ICJR mengirimkan Surat Teguran kepada Ketua Mahkamah Agung  untuk Membatalkan SEMA No. 7 Tahun 2014  tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana MK melalui putusan No. 34/PUU-XI/2013, telah menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHP, yang meguraikan permintaan

Read More

ICJR dan ICW gugat Surat Ederan Menteri Hukum dan HAM Yang Membuka Celah Pemberian Remisi Bagi Para Koruptor

Dengan Surat Edaran Ini Beberapa Koruptor Keluar Dari Jerat Pengetatan Remisi Ketetuan Surat Edaran No. M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatanbagi Kepala Kantor

Read More

PERMEN Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif ke Digugat ke Mahkamah Agung

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (ICT Watch), Shelly Woyla Marliane, Damar Juniarto, Ayu Oktariani, dan Suratim secara resmi mengajukan permohonan uji materi Peraturan

Read More

ICJR Resmi Ajukan Diri Sebagai Pihak Terkait Pada PUU Tindak Pidana Pencucian Uang

Kamis 16 Oktober 2014, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) resmi menjadi pihak terkait tidak langsung dalam Perkara No. 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantaasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) terhadap Undang-Undang Dasar

Read More