Strategic Litigation

Back to homepage

ICJR dan ICW gugat Surat Ederan Menteri Hukum dan HAM Yang Membuka Celah Pemberian Remisi Bagi Para Koruptor

Dengan Surat Edaran Ini Beberapa Koruptor Keluar Dari Jerat Pengetatan Remisi Ketetuan Surat Edaran No. M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatanbagi Kepala Kantor

Read More

PERMEN Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif ke Digugat ke Mahkamah Agung

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (ICT Watch), Shelly Woyla Marliane, Damar Juniarto, Ayu Oktariani, dan Suratim secara resmi mengajukan permohonan uji materi Peraturan

Read More

ICJR Resmi Ajukan Diri Sebagai Pihak Terkait Pada PUU Tindak Pidana Pencucian Uang

Kamis 16 Oktober 2014, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) resmi menjadi pihak terkait tidak langsung dalam Perkara No. 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantaasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) terhadap Undang-Undang Dasar

Read More

Judicial Review UU MD3

Permohonan diajukan oleh Supriyadi E. Eddyono dan ICJR. Supriyadi W. Eddyono dan ICJR menunjuk Ifdhal Kasim, Wahyudi Djafar, Erasmus Napitupulu, Robert Sidauruk dan beberapa pengacara publik lainnya sebagai kuasa hukum dalam permohonan tersebut. ICJR menyatakan bahwa Pasal 245 UU MD3

Read More

Menggugat Pengaturan Praperadilan

Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 G ayat (1) UUD Negara Republik

Read More

Pengujian Pasal I UU No 16 Prp Tahun 1960 Tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht yang telah diwarisi oleh Indonesia sejak jaman kolonial Hindia Belanda merupakan induk peraturan hukum pidana positif Indonesia yang tetap berlaku berdasarkan Ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (naskah asli) dan

Read More

Pengujian Pasal 31 ayat (4) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada 9 November 2009 Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyelenggarakan Seminar Tata Cara Intersepsi (Lafwul Interception) di Jakarta. Seminar yang topiknya sedang hangat dan sangat strategis tersebut telah dibuka secara resmi oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring dan dihadiri oleh

Read More