Fakta-Fakta Sederhana tentang Rancangan KUHP 2015

  • Rancangan KUHP (R KUHP) tahun 2015 merupakan rancangan yang dimutahirkan dari rancangan sebelumnya (2013) . Perubahan yang terpenting hanya berkaitan dengan posisi tindak pidana Korupsi
  • R KUHP 2015 bentuknya berupa kodifikasi atau Kitab, dimana seluruh tindak pidana yang tersebar diluar KUHP akan dimasukkan ke dalam satu Buku tindak pidana.
  • R KUHP masih tetap di bagi dalam dua bagian (buku). Buku Kesatu berisikan Ketentuan Umum dan Buku Kedua berisikan Tindak Pidana
  • Jumlah Pasal dalam R KUHP 2015 (draft terakhir februari 2015) sebanyak 785 Pasal, sebelumnya Draft 2013-2014 berjumlah 766 Pasal. Buku Kesatu berjumlah 218 Pasal, dan Buku kedua berjumlah 567 Pasal (bandingkan KUHP saat ini berisikan 669 pasal)
  • Banyaknya jumlah pasal karena R KUHP 2015 mengambil tindak di luar KUHP dan di masukkan dalam R KUHP).
  • Ancaman pidananya memilki: ancaman pidana maksimum khusus dan minimum khusus, secara umum ancaman pidana mengalami kenaikan.
  • Pemidanaannya menganut system dua jalur (double track system). Disamping jenis pidana juga menambahkan jenis tindakan.
  • Asas legalitas yang mengusung penggunaan hukum adat.
  • Dalam pidana pokoknya ditambahkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial
  • Mencantumkan pidana mati secara khusus (secara alternatif)
  • Mencantumkan pengelompokkan 37 tindak pidana.

Artikel Terkait



Related Articles

ICJR Segera Uji Materi Permen Blokir Konten

Tidak dijelaskan definisi situs negatif dalam Permen. Kewenangan Kemenkominfo terlampau luas dikhawatirkan abuse. Resmi sudah Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang

ICJR Sampaikan Masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Terorisme

Selasa, 31 Mei 2016, Institute for Criminal Justice Reform diundang oleh Panita Khusus (Pansus) RUU Perubahan UU Terorisme (RUU Terorisme)

Belum Ada Peraturan Pelaksana, UU Sistem Peradilan Anak Tak Bergigi

beritasatu.com – Jakarta – Pemerintah diminta segera menyiapkan peraturan pelaksana Undang-Undang (UU) Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasalnya bakal disahkan