Fakta-Fakta Sederhana tentang Rancangan KUHP 2015

  • Rancangan KUHP (R KUHP) tahun 2015 merupakan rancangan yang dimutahirkan dari rancangan sebelumnya (2013) . Perubahan yang terpenting hanya berkaitan dengan posisi tindak pidana Korupsi
  • R KUHP 2015 bentuknya berupa kodifikasi atau Kitab, dimana seluruh tindak pidana yang tersebar diluar KUHP akan dimasukkan ke dalam satu Buku tindak pidana.
  • R KUHP masih tetap di bagi dalam dua bagian (buku). Buku Kesatu berisikan Ketentuan Umum dan Buku Kedua berisikan Tindak Pidana
  • Jumlah Pasal dalam R KUHP 2015 (draft terakhir februari 2015) sebanyak 785 Pasal, sebelumnya Draft 2013-2014 berjumlah 766 Pasal. Buku Kesatu berjumlah 218 Pasal, dan Buku kedua berjumlah 567 Pasal (bandingkan KUHP saat ini berisikan 669 pasal)
  • Banyaknya jumlah pasal karena R KUHP 2015 mengambil tindak di luar KUHP dan di masukkan dalam R KUHP).
  • Ancaman pidananya memilki: ancaman pidana maksimum khusus dan minimum khusus, secara umum ancaman pidana mengalami kenaikan.
  • Pemidanaannya menganut system dua jalur (double track system). Disamping jenis pidana juga menambahkan jenis tindakan.
  • Asas legalitas yang mengusung penggunaan hukum adat.
  • Dalam pidana pokoknya ditambahkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial
  • Mencantumkan pidana mati secara khusus (secara alternatif)
  • Mencantumkan pengelompokkan 37 tindak pidana.

Artikel Terkait



Related Articles

Masalah Penahanan Pra-Persidangan; Masalah Sistemik dan Kompleks dalam Reformasi Hukum di Indonesia

Sudah 10 (sepuluh) tahun lebih era reformasi bergulir di Indonesia. Selama itu pula masyarakat dapat menghirup dan merasakan angin segar

ICJR: Sistem Peradilan Indonesia Tak Ramah Anak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengingatkan lagi bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa yang telah memiliki

Pengaturan Penyadapan dengan Peraturan Pemerintah Inkonstitusional

Jakarta, MKOnline – Penyadapan (interception) merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945. Rights of privacy