Adalah baik untuk mendorong negara untuk melakukan ratifikasi terhadap instrumen internasional khususnya di bidang pencegahan penyiksaan, namun jangan lupa juga bahwa ratifikasi instrumen internasional di bidang HAM harus diikuti dengan mendorong perubahan KUHAP, khususnya yang berkaitan dengan tata cara perolehan alat bukti. Dalam KUHAP sekarang, tata cara perolehan alat bukti tidak diatur secara tegas, misalnya apakah alat bukti yang diperoleh melalu intimidasi, tekanan, atau bahkan penyiksaan dapat digunakan sebagai bukti di Pengadilan. Meski telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang mengeliminir bukti yang diperoleh melalui penyiksaan, namun secara umum pengadilan belum memandang bahwa due process menjadi bagian terpenting dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu juga penting untuk menekankan kehadiran Advokat pada tahap pertama ketika sebuah upaya paksa dilakukan, tanpa kehadiran advokat, maka membuka peluang atau kemungkinan untuk terjadinya tindakan – tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum. Kehadiran advokat menjadi penting, tapi tidak hanya hadir sekedar melakukan tugas secara pro forma namun benar – benar hadir dan mendampingi Tersangka selama masa pemeriksaan. Rancangan KUHAP di masa datang harus berani dirancang untuk menyatakan bahwa proses pemeriksaan di kepolisian batal demi hukum apabila tidak ada kehadiran Advokat.

Tak lupa yang lebih penting adalah mendorong perubahan dalam mekanisme penahanan. Sudah sejak lama, khususnya dalam konteks penahanan, KUHAP berada dalam masa transisi. Meski KUHAP telah secara tegas menyatakan bahwa pengelola tahanan adalah tunggal, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, namun dalam prakteknya atas alasan kekurangan tempat penahanan maka masih dibolehkannya Polri mengelola Rumah Tahanan. KUHAP telah menggariskan pemisahan yang tegas antara instansi/pejabat yang berwenang untuk menahan dengan instansi/pejabat untuk menempatkan tahanan. Pemisahan ini sebenarnya juga bertujuan untuk meminimalisir resiko terjadinya intimidasi/tekanan/penyiksaan terhadap tersangka. Namun apa boleh buat, sejak 1981 kondisi tempat penahanan tidak banyak berubah, Negara hanya mampu membangun 13 tempat tahanan baru sejak KUHAP dilahirkan.

Namun, mengembalikan fungsi tempat penahanan ke satu tangan bukan berarti kami mendukung upaya untuk membangun rumah – rumah tahanan baru. Yang harus dipikirkan pertama adalah memperberat syarat untuk dapat menahan, dan juga memikirkan kembali kemungkinan untuk lebih menggunakan mekanisme tahanan rumah atau tahanan kota. KUHAP tidak menggariskan bahwa menahan tersangka haruslah di Rumah Tahanan, namun bagaimanapun juga ketentuan Pasal 21 KUHAP memang hanya cocok diterapkan pada situasi tersangka yang hendak ditahan di Rumah Tahanan. Selain itu, mekanisme jaminan untuk penangguhan penahanan juga harus diperbaiki, diperlukan campur tangan Pengadilan untuk mencegah jaminan tersebut malah menjadi komodifikasi baru.

Gugatan

Perbuatan Melawan Hukum dan Pencemaran Nama Baik, Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1372 KUHPerdata

Pertimbangan PN Jakarta Pusat, Putusan PN Jakarta Pusat No 253/PDT.G/2007/PN.JKT.PST

Menimbang, bahwa oleh karena Pers berbentuk badan hukum dan apabila secara fakta Pers telah terbukti merugikan subyek berita sebagai akibat pemberitaan yang sembrono, provokatif dan tidak tidak akurat karena melanggar kode etik jurnalistik dan melanggar prinsip – prinsip actual, fair dan true, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Pers tersebut selain tunduk pada UU No. 40 Tahun 1999 juga tunduk pada ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dengan demikian secara hukum UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers bukanlah undang- undang yang bersifat spesialis

Menimbang, bahwa akiba terjadinya bom Bali secara notoir diketahui umum bahwa pihak keamanan berusaha keras mengejar dan menangkap pelaku bom Bali dan sesuai dalil dari jawaban Para Tergugat berdasarkan data dari kepolisian, penggugat termasuk orang yang diduga melakukan tindakan terorisme dan data tersebut juga dikutip beberapa media masa yaitu Pontianak Post tertanggal 31 Desember 2002 dengan judul “Milik Paspor Belanda, Bikin KTP Lewat Calo” (bukti T- 5), Sriwijaya Post tanggal 2 Januari 2003 dengan judu l ”Ba’ asyir – Kadungga dua kali bertemu” (bukti T- 6) ,

Website KCM tertanggal 31 Desember 2002 dengan judul “Mabes Polri Resmi Tahan Kadungga” (bukti T- 4) dan website KCM tertanggal 27 Desember 2002 dengan judul ”diduga terkait bom Bali Kadungga diperiksa Mabes Polri” (bukti T-3)

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti tersebut MaJelis Hakim berpendapat bahwa data yang dimiliki oleh Harian Kompas sebagai dasar penulisan telah cukup dan beralasan karena pihak Kepolisian adalah sebagai pihak yang berkompeten dalam bidang masalah keamanan hal tersebut juga didukung tidak hanya Harian Kompas yang merilis dari isi sumber berita tersebut, tapi juga harian berita lain memuat hal yang sama sebagaimana diberitakan oleh Harian Kompas

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka secara hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam ketentuan UU No. 40 tahun 1999 dan oleh karenanya secara hukum Para Tergugat juga tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata ataupun Pasal 1372 KUHPerdata

NH sendiri dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang menggunakan model alternatif subsidiaritas yaitu didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, dan Pasal 131 UU No 35 Tahun 2009.

Dalam perkara ini ada klaim terjadinya tekanan dan penyiksaan terhadap NH, DB, dan AL yang terjadi selama proses penyidikan. NH dan DB sendiri mencabut BAPNya dengan alasan bahwa selama proses penyidikan mendapat tekanan dan penyiksaan. Sementara Al mencabut BAP karena BAP sudah jadi dan disuruh langsung menandatangani. Oleh karena itu PN Pekanbaru membebaskan NH dari seluruh dakwaan.

Jaksa kemudian mengajukan kasasi ata putusan bebas ini. Pada tingkat kasasi dengan No Perkara 45 K/Pid.Sus/2011, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum

Sekedar catatan: Penulis tidak menemukan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 539/Pid.B/2010/PN.PBR. tanggal 6 September 2010, sehingga dalam paragraf 3 hanya diambil secara singkat dari memori kasasi Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung

JAKARTA

Lembaga Praperadilan masih menyisakan masalah serius, baik dalam pengaturannya  ataupun praktiknya. Pengaturan mengenai Praperadilan dalam KUHAP belum cukup rinci dan jelas. Dari pengalaman Hakim Kurnia Yani Darmono, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, menggambarkan bahwa Lembaga Praperadilan memang banyak kelamahan. Menurutnya “kelemahan yang utama adalah sistem hukumnya. Hukum Acara dalam pemeriksaan Praperadilan tidak diatur secara jelas dalam KUHAP, maka dalam praktiknya yang digunakan asas-asas hukum perdata”. Selain itu menurutnya aspek sumber daya manusia juga perlu diperkuat. Ia menyatakan bahwa “tidak ada secara khusus pelatihan untuk diangkat sebagai Hakim Praperadilan, Perkara Praperadilan diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk salah satu Hakim dalam menangani perkara Praperadilan”.

Lain lagi dengan Hakim Sutaji, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ia menyoroti bahwa problem lembaga Praperadilan lebih pada budaya dan struktur hukum yang perlu diperbaiki, sedangkan substansi atau peraturan yang ada sudah cukup. Menurutnya “pengaturan Praperadilan dalam KUHAP hanya perlu diperkuat mengingat terlalu banyak peraturan-peraturan kita yang belum dilaksanakan secara konsekuen. Seperti mengenai SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) “seharusnya sebelum melakukan penyidikan harus ada SPDP. Dari situ awalnya melakukan tindakan paksa, akan tetapi yang jadi masalah Penyidik sering melakukan tindakan paksa tanpa adanya SPDP” lanjutnya. “Pasal 38 KUHAP mengenai penyitaan yang harus dilakukan atas ijin pengadilan, ternyata apabila diteliti di Jakarta (Polres, Polda, Mabes) misalnya, surat ijin/persetujuan justru hanya dianggap sebagai pelengkap berkas bukan karena adanya proses upaya paksa. Aparat Penegak  Hukum lebih memandang proses perkara sebagai proses administrasi bukan upaya penegakkan hukum”.

FGD ini juga dihadiri oleh Herlina Manurung (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur), Abdul Haris Semendawai (Ketua LPSK), Sriyana (Kepala Divisi Pemantauan Komnas HAM), dan Para Peneliti ICJR, yang difasilitasi oleh Wahyudi Djafar.

Pengalaman LPSK selama ini, banyak pula seseorang yang berstatus Tersangka dalam satu perkara yang membuat pengaduan kepada LPSK karena menjadi korban penyiksaan dari Aparat Penegak Hukum (Penyidik) dalam suatu pemeriksaan perkara. Penyidik seringkali menggunakan parktik yang sewenang-wenang dengan melakukan penyiksaan untuk memaksa para Tersangka mengaku terhadap suatu perbuatan, yang belum tentu juga dilakukannya. “Apakah Praperadilan dapat menjangkau kasus seperti ini sebagai alat menguji tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat penegak hukum?” Pertanyaan ini dilontarkan oleh Abdul Haris Semendawai dalam diskusi. Meskipun pengaturan Praperadilan dalam KUHAP masih jauh dari sempurna, akan tetapi yang perlu ditekankan adalah bagaimana KUHAP bisa dipahami dan ditafsirkan secara menyeluruh, ujar Sutaji menanggapi pertanyaan tersebut. (Diyah/ICJR)

Terhadap perkara tersebut, Terdakwa telah diputus bersalah pada tingkat PN dan PT, namun di tingkat Kasasi MA membebaskan Terdakwa berdasarkan alasan – alasan berikut

Pertimbangan MA, Putusan MA No 600 K/Pid/2009

• Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo, yang menjadi saksi melihat sendiri isteri Fadli alias Ipad yaitu Rahellia Lianti, itupun dalam keadaan gelap, dan saksi Rahellia tidak dapat melihat dengan jelas, karena para perampok menggunakan master / penutup wajah. Saksi tidak mengenai suara-suara para pelaku ;
• Bahwa Ariyanto ditangkap tanggal 27 Februari 2008 dan Rijan (Terdakwa) dan Junaidi tanggal 28 Februari 2008 ;
• Bahwa dari fakta terbukti saksi-saksi pelaku tindak pidana dan Terdakwa dipukuli dan ditekan dan disiksa oleh Polisi / Penyidik dan seluruh BAP ditarik kembali oleh Terdakwa/saksi-saksi pelaku tindak pidana (dalam perkara lain) ;
• Bahwa handphone yang diduga dicuri adalah menurut pengakuan ayah Ariyanto miliknya, dan ada kuitansi pembeliannya ;
• Bahwa dari saksi Junaidi dan Terdakwa tidak mengenal pemilik rumah korban Fadli, malah tidak tahu lokasi tambang klam
• Bahwa ketika tiga orang pelaku tindak pidana (yang tiga lainnya tidak ditemukan) dipukul oleh Polisi di hutan disaksikan oleh orangtua Ariyanto dan adiknya Ariyanto ;
• Bahwa kesaksian Jentayu dan Jumi, orangtua Ariyanto tidak mengenal Terdakwa dan Junaidi padahal mereka adalah berkawan dan disidangkan bersama-sama menjadi perampok ;
• Fakta bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bantuan Pengadilan melanggar hukum acara (didakwa 5 tahun lebih)

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa penyiksaan di kantor polisi adalah praktek yang rutin terjadi di Jakarta dan kota – kota besar di Jawa termasuk di Yogyakarta. Ia juga mengunjungi lembaga – lembaga pemasyarakatan dan khususnya di Jakarta situasi LP telah pada kondisi overcrowded yang akan menimbulkan masalah kesehatan, keamanan, dan merupakan lahan subur bagi tumbuhnya praktek korupsi.

Silahkan unduh laporannya disini dan addendum terhadap laporan tersebut disini

Pasal 80

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 351

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Pasal 354

1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian. yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 356 ayat (3)

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga: jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pasal 421

Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 422

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Manual ini sebaiknya dipandang sebagai pelengkap bagi The Torture Reporting Handbook, yang dikeluarkan oleh University of Essex. Sebuah buku panduan kedua dalam seri ini telah dikeluarkan oleh Human Rights Centre, Reporting Killings as Human Rights Violations. Manual ini ditulis oleh Conor Foley dan diterjemahkan oleh ELSAM serta diterbitkan versi bahasa Indonesianya oleh ELSAM pada Desember 2009

Untuk manualnya silahkan diunduh disini

Untuk membacanya silahkan unduh disini