Hak Para Korban Kejahatan Masih Menggantung

6 bulan pasca revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, PP No 44 Tahun 2008 harus segera diperbaiki

Sejak Revisi Undang-Undang perlindungan Saksi dalam UU No 31 Tahun 2014 yang ditetapkan tanggal 17 Oktober tahun 2014 lalu. Implementasi atas perlindungan korban harusnya sudah dapat diraih oleh para korban kejahatan di Indonesia. Karena dengan UU baru tersebut, maka  kelemahan dalam UU N0 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban dapat memperbaiki.

Hal yang positif dari revisi tersebut adalah dimasukkannya ketentuan mengenai Hak kompensasi bagi korban terorisme (pasal 7) dan Hak bantuan medis Psikologis kepada korban kejahatan khusus seperti: Pelanggaran HAM berat, Penyiksaan, dll, (pasal 6) yang dalam UU No 13 Tahun 2006 belum tertampung.

Namun setelah  lewat 6 Bulan, belum terlihat perubahan  peraturan lainnya seperti  perubahan atas PP No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, retitusi dan bantuan. Peraturan tersebut sangat penting bagi pemberian bantuan bagi korban kejahatan, dengan lambatnya perbaikan maka hal ini akan memperlemah Implementasi perlindungan bagi Korban Kejahatan di Indonesia.

Untuk itu Koalisi Perlindungan Saksi meminta agar pemerintah lebih serius untuk mempercepat proses revisi PP tersebut, karena jika terlalu lama maka hak-hak korban kejahatan akan semakin menggantung. Revisi tersebut penting dilakukan karena PP 44 tahun 2008 belum menampung hak-hak korban terorisme atas kompensasi dan hak bantuan medis psikososial bagi kejahatan khusus.

Koalisi mendukung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan mengapresiasi langkah inisiatif LPSK untuk melakukan Revisi atas PP 44 Tahun 2008 tersebut. Sampai dengan saat ini LPSK telah merancang draft awal RPP tersebut. Koalisi berharap LPSK juga dapat mensosialisasikan kepada publik mengenai rancangan naskah tersebut sembari mempercepat proses penyerahan naskah inisiatif kepada pemerintah. LPSK juga segera  memperbaiki seluruh standar prosedur atau SOP terkait pemberian dukungan bagi korban kejahatan.

Secara khusus Koalisi menyoroti agar LPSK secara khusus juga memperhatikan prosedur pemberian Kompensasi kepada Korban Kejahatan HAM berat dan Terorisme. Pengaturan Kompensasi dalam UU No 31 tahun 2015 ditengarai masih lemah sehinga perlu terobosan baru dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan datang.

Koalisi Perlindungan Saksi

Artikel Terkait



Related Articles

ICJR Kritik Putusan Pasal Perlindungan Anggota DPR, Putusan Tidak Menjawab Persoalan Hukum

Putusan ini tidak hanya gagal menjawab persoalan hukum dalam Pasal 245 UU MD3 tentang imunitas bagi anggota DPR, atau perlindungan

A year Qanun Jinayat: Excessive Usage of Caning in Aceh

The Indonesian government must put an end to caning as a form of punishment and repeal or revise the provisions

ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP : Model Pembahasan Rancangan KUHP di DPR Perlu Terobosan Baru

Sejak kesepakatan antara DPR dan pemerintah dalam Progam Legislasi Nasional(Prolegnas) 2015 memprioritaskan kembali Rancangan KUHP sebagai prioritas pembahasan tahun 2015,