Hukuman Mati di Indonesia Bukan Hal yang Sederhana, Ini Akan Jadi Perhatian Khusus Forum Internasional

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah meminta agar pemerintah Indonesia membatalkan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba. Bahkan juru bicara PBB, Stephane Dujarric, telah menyampaikan agar pemerintah Indonesia membatalkan dan menghapus hukuman eksekusi mati terhadap kasus-kasus pelanggaran obat-obatan itu.‎

Pemerintah Indonesia harusnya menanggapi hal tersebut dengan lebih berhati-hati, karena Indonesia adalah bagian dari komunitas Internasional termasuk PBB. Implikasi atas eksekusi kembali atas terpidana mati merupakan isu krusial di Internasional dan bukan masalah sederhana bagi Indonesia.

ICJR melihat bahwa kedepannya minimal, Kementrian Luar Negeri Indonesia di forum Internasional berpotensi akan cukup  sibuk mengklarifikasi kebijakan eksekusi mati di Indonesia. Kemenlu akan kerepotan untuk melakukan diplomasi luar negeri dan berpotensi  kehilangan dukungan dan teman strategis terkait isu HAM.

Kedepan Indonesia juga harus menghadari perhatian khusus dari Dewan HAM Internasional terkait hal ini. Belum lagi akan mempersulit langkah-langkah Indonesia untuk mengadvokasi WNI yang terancam mati di berbagai negara.  Menghukum mati terpidana bagi pemerintahan Jokowi mungkin masalah sederhana dan mudah tapi kebijakan ini akan memiliki implikasi di masa depan khususnya bagi diplomasi internasional Indonesia.

ICJR sebagai lembaga yang menolak praktek hukuman mati di Indonesia mendorong agar Presiden Jokowi mempertimbangkan pembatalkan eksekusi mati.

Artikel Terkait


Tags assigned to this article:
hukuman matihukuman pidanaKUHP

Related Articles

Pendampingan Hukum Dalam RPP SPPA Harus direvisi

Paska berlakunya UU SPPA, pemerintah kini menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas UU SPPA (RPP SPPA). Sebagai aturan

Soal Hukuman Penjara, Pemerintah diminta Konsisten

Pola Pemidanaan R KUHP masih berpotensi besar menambah beban penjara yang sudah akut Pemerintah diminta oleh Panitia Kerja (Panja RKUHP)

ICJR Kritik Pembentukkan Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Berdasarkan Pasal 28 J UUD 1945, seluruh pembatasan hak asasi manusia harus diatur dengan UU Pada 31 Maret 2015, Menteri