ICJR Dorong Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Gunakan Pemeriksaan Melalui Teleconference Bagi Anak Saksi/Anak Korban Dalam Sidang JIS

Pada 7 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Persidangan Kasus JIS telah dilakukan dengan agenda pemeriksaan anak saksi yang dilakukan secara tertutup. Telah dihadirkan anak saksi yang merupakan saksi kunci yang berada dalam perlindungan LPSK. Dalam persidangan yang tertutup itu, kelima terdakwa yang berkas perkaranya terpisah disatukan dan dihadirkan untuk mendengar keterangan dua orang anak saksi.

Berdasarkan informasi yang diterima dan dihimpun oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), persidangan tertutup itu ternyata masih kurang memadai bagi anak saksi. Walaupun telah di damping oleh staf Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satu anak saksi masih trauma dan kurang siap untuk memberikan keterangan. Hal lainnya juga disebabkan oleh masalah teknis yang kurang mendukung seperti ruang persidangan yang sempit dan kurang ramah anak. Tata cara dan standar pemeriksaan yang kurang memadai, misalnya posisi terdakwa yang terlalu dekat dengan anak saksi, kelelahan yang disebabkan karena waktu sidang yang lama, atau peran pendamping yang harusnya berada di samping anak saksi.

Menurut Supriyadi Widodo Eddyono Direktur Eksekutif ICJR, “Semua hal tersebut diatas berkontribusi dalam menimbulkan rasa takut dan lelah bagi anak saksi ditambah lagi pengalaman mereka yang traumatis sebagai korban yang dalam persidangan ini masih harus berhadapan langsung dengan terdakwa”. Oleh karena itu ICJR mendorong agar Pengadilan menggunakan mekanisme lainnya untuk menjaga mental anak saksi yaitu melalui melakukan pemeriksaan dengan menggunakan teleconference. “Mekanisme telekonference dapat dilakukan dalam pemeriksaan kasus-kasus seperti ini, dan pengadilan kita telah menyediakan fasilitas tersebut, LPSK juga dapat menyediakan jika dibutuhkan”

Menurut ICJR, model pemeriksaan dengan menggunakan teleconference sudah banyak dilakukan. Misalnya pada 2002, Mahkamah Agung, pertama kali memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan keterangan lewat teleconference dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung. Pemeriksaan saksi melalui teleconference juga dilakukan dalam kasus Pengadilan HAM Tim-Tim, juga saat Pengadilan Abu Bakar Ba’asyir pada 2003. Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (3) UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga sudah mengatur pemeriksaan melalui teleconference. Jadi sebetulnya tidak ada masalah bagi Hakim dan Pengadilan untuk menggunakan pemeriksaan melalui teleconference ini. Anggarannya pun juga telah tersedia di Mahkamah Agung.

Artikel Terkait



Related Articles

Stop Kekerasan Terhadap Tersangka! (Mensikapi kasus kekerasan terhadap Susanto oleh Oknum Kepolisian)

PRESS RELEASE Untuk Disiarkan Segera Preseden buruk kembali menimpa lembaga kepolisian setelah tersebar berita penyiksaan yang diduga dilakukan oleh oknum

Unlawful Blocking Action on LGBT Websites Should Be Stopped

On 3 March 2016, Commission I of the House of Representatives have asked the Ministry of Communications and Information to

Bila Eksekusi Terpidana Mati yang Belum Menerima Keputusan Presiden Terkait Grasi, Jaksa Lakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Info yang diterima ICJR, malam ini akan dilakukan eksekusi terhadap 14 terpidana mati. Berdasarkan penelusuran ICJR, masih terdapat beberapa terpidana