ICJR Kecam Penangkapan Bambang Widjajanto

Ada ketidakwajaran dari prosedur penangkapan Bambang Wijayanto, kewenangan tanpa kontrol, bisa menjadikan Polisi alat kekuasaan yang efektif dan korup

Berita penangkapan pimpinan KPK, Bambang Wijayanto, oleh anggota Bareskrim Mabes Polri mencuat. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengecam penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian. Menjadi pertanyaan besar adalah apa dasar dilakukannya penangkapan Bambang Wijayanto?

Polisi harusnya disadarkan bahwa dasar melakukan penangkapan adalah KUHAP. Pasal 16 dan Pasal 17 KUHAP jelas menyebutkan bahwa penangkapan dilakukan hanya kepada tersangka tindak pidana, didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Dengan kata lain, proses penangkapan tidak dilakukan semudah membalikkan telapak tangan, ada syarat dan ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi Polisi.

Polisi harus membuktikan adanya proses yang dijalani terlebih dahulu, setidaknya penetapan Bambang Wijayanto sebagai tersangka yang menjadi dasar utama penangkapan, bila tidak, itu artinya Polisi telah menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.

Lebih jauh ICJR memandang bahwa minimnya mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap kewenangan penyidik dalam KUHAP dengan Diskresi tanpa kontrol dalam melakukan upaya paksa atau bahkan menetapkan seseorang menjadi tersangka, dapat membuat institusi sekelas Polisi cenderung menjadi korup dan alat politik penguasa yang efektif apabila tidak diawasi dengan baik.

ICJR dengan ini mengecam penangkapan tanpa prosedur yang jelas oleh Polisi, lebih jauh ICJR meminta segera dilakukan reformasi pada KUHAP, terutama dalam hal mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap kewenangan penyidik.

Artikel Terkait



Related Articles

Masalah Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Dalam R KUHP Harus Jadi Perhatian , DPR Harus Mengundang Ahli Khusus

Dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasinya bukan berarti penyandang disabilitas jenis tertentu menjadi kebal hukum atau tidak tidak dapat

Kebijakan Revisi PP 99 Tahun 2012 Tidak Menyentuh Akar Masalah

Saat ini Pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sedang berupaya melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012

Perubahan RUU ITE Harus Berperspektif HAM, Bukan Hanya Mengejar Target Produk Legislasi

Pada Rabu 20 April 2016, anggota DPR RI Komisi I bersama Menteri Kominfo, Rudiantara dan Menkumham telah melaksanakan rapat kerja