ICJR Kritik Keras Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Kasus Trisakti dan Semanggi Melalui Jalur Rekonsiliasi

Jaksa Agung belum menjalankan tugas dengan baik proses pemeriksaan hasil penyelidikan Komnas HAM 2002, Pemerintah harusnya mampu membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

Pada Senin, 30 Januari 2017 Pemerintah yang diwakili Kemenko Polhukam melakukan rapat koordinasi dengan Komnas HAM, Pada intinya, pemerintah memutuskan menempuh jalur non-yudisial berupa Penyelesaian kasus Trisakti dan Semanggi melalui jalur rekonsiliasi. Pemerintah memilih jalur ini sebagai “Pilihan Politik”.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyayangkan dan mempertanyakan langkah yang diambil pemerintah ini. ICJR menilai bahwa Pemerintah tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk menempuh jalur Non-yudisial tanpa adanya kejelasan proses yudisal, terlebih lagi hanya didasarkan pada alasan pilihan politik.Ini  justru mengingkari janji politik Presiden Joko Widodo yang ingin menyelasaikan masalah pelanggaran berat HAM masa lalu.

ICJR menilai, berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pemerintah melalui Keputusan Presiden dapat membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk memeriksa dan memutus kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Perlu untuk dipahami bahwa pada dasarnya penyelidikan Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, telah selesai diselidiki Komnas HAM sebagai penyelidik berdasarkan UU Pengadilan HAM pada Maret 2002, namun sampai saat ini, Jaksa Agung belum menjalankan amanat UU Pengadilan HAM dengan melakukan penyidikan yang layak terhadap kasus-kasus tersebut.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM seharusnya cukup untuk menaikkan kasus-kasus tersebut ke proses penyidikan, belum lagi karena baik korban, saksi dan pelaku pada dasarnya masih hidup dan lebih dari cukup untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan.

ICJR mengingatkan bahwa ketidakjelasan proses hukum terkait kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II dapat diartikan sebagai tindakan melanggengkan praktik impunitas dan mengkhianati perjuangan Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu, ICJR menganggap bahwa tindakan Pemerintah melalui Jaksa Agung sebagai tindakan Unwilling (Tidak ada kemauan atau itikad) dimana Pemerintah melalui Jaksa Agung enggan untuk meneruskan proses peradilan pidana dalam kasus pelanggaran berat HAM padahal memiliki kemampuan untuk itu.

ICJR pada dasarnya mendukung  langkah-langkah rekonsiliasi, namun tanpa adanya pengungkapan kebenaran terlebih dalam jalur yudisial dengan seluruh kemampuan yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah, maka Pemerintah dapat dianggap lari dari tanggung jawab kemanusiaan.

Artikel Terkait



Related Articles

ICJR : Ada Niat jelas Membajak KPK dalam Pasal-Pasal Revisi UU KPK 2015

Institute for Crimina Justice Reform (ICJR) menyatakan keprihatinan mendalam dengan sikap beberapa Fraksi di Badan Legislasi DPR yang saat ini

Rehabilitasi hanya bagi Pelaku, Perubahan UU Pemberantasan Terorisme Harusnya untuk memperkuat Hak Korban Terorisme atas Pemulihan

Sejak terjadinya kasus Bom Bali I, Bom Marriot dan Bom Bali II, respon Indonesia dalam melawan terorisme meningkat secara drastis

ICJR: Regulasi Pendukung UU Sistem Peradilan Pidana Anak Terganjal

Kinerja Pemerintah Jokowi terlambat dalam merealisasikan perintah UU: Berdasarkan UU SPPA,  Pemerintah hanya punya waktu 1 minggu sampai 31 Juli