ICJR Kritik Putusan PN Jakarta Utara atas Kasus Penodaan Agama

ICJR Sesalkan Perintah Penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara

Kasus Penodaan Agama yang disidangkan oleh PN Jakarta Utara telah memasuki babak akhir. PN Jakarta Utara menjatuhkan putusan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 156 a KUHP dan menghukumnya dengan 2 tahun penjara dengan perintah untuk langsung ditahan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sejak lama telah mengkritik masih eksisnya Pasal Penodaan Agama dalam peraturan hukum Indonesia. Pasal – pasal ini dalam implementasinya telah berkembang sedemikian jauh sehingga seringkali merugikan kepentingan kelompok minoritas. Persoalan ini terjadi karena rumusan Pasal 156 a KUHP adalah rumusan yang tidak dirumuskan dengan sangat ketat dan karenanya dapat menimbulkan tafsir yang sangat beragam dalam implementasinya

Dalam kaitannya dengan putusan dari PN Jakarta Utara, ICJR mengkritik putusan pengadilan tersebut. Dalam pandangan ICJR, Pengadilan semestinya mengelaborasi secara tajam mengenai “niat kesengajaan untuk menghina” dalam peristiwa yang terjadi di Kepulauan Seribu.

ICJR juga menyesalkan perintah penahanan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara. ICJR memandang bahwa syarat – syarat untuk dapat dilakukan penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru tidak tersedia. Dalam kasus ini, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengikuti dan bersikap kooperatif terhadap seluruh proses persidangan.

Artikel Terkait



Related Articles

Korban Jangan lagi Dibebani Biaya Visum. Rencana Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Mengenai Visum Gratis bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Harus di Dukung

ICJR : Masih Banyak korban kejahatan seksual termasuk KDRT dibebani biaya Visum. Institute for Criminal Justice reform (ICJR) mendukung langkah-langkah

Tarik Ulur Kodifikasi RKUHP dan Nasib Tindak Pidana di Luar KUHP

Model Kodifikasi Parsial sudah di tetapkan dalam Pasal 218 R KUHP 2015, pemerintah seharusnya tidak memaksakan semua tindak pidana yang

Masa Penangkapan yang di Perpanjang dalam RUU Terorisme Berpotensi Melanggar HAM: ICJR Minta Pemerintah Memperkuat Pengawasan Penangkapan

Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme pada Rabu 7 Juni 2017 secara tertutup. Dalam Pembahasan tersebut Pemerintah dan