ICJR Kritik Putusan PN Jakarta Utara atas Kasus Penodaan Agama

ICJR Sesalkan Perintah Penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara

Kasus Penodaan Agama yang disidangkan oleh PN Jakarta Utara telah memasuki babak akhir. PN Jakarta Utara menjatuhkan putusan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 156 a KUHP dan menghukumnya dengan 2 tahun penjara dengan perintah untuk langsung ditahan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sejak lama telah mengkritik masih eksisnya Pasal Penodaan Agama dalam peraturan hukum Indonesia. Pasal – pasal ini dalam implementasinya telah berkembang sedemikian jauh sehingga seringkali merugikan kepentingan kelompok minoritas. Persoalan ini terjadi karena rumusan Pasal 156 a KUHP adalah rumusan yang tidak dirumuskan dengan sangat ketat dan karenanya dapat menimbulkan tafsir yang sangat beragam dalam implementasinya

Dalam kaitannya dengan putusan dari PN Jakarta Utara, ICJR mengkritik putusan pengadilan tersebut. Dalam pandangan ICJR, Pengadilan semestinya mengelaborasi secara tajam mengenai “niat kesengajaan untuk menghina” dalam peristiwa yang terjadi di Kepulauan Seribu.

ICJR juga menyesalkan perintah penahanan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara. ICJR memandang bahwa syarat – syarat untuk dapat dilakukan penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru tidak tersedia. Dalam kasus ini, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengikuti dan bersikap kooperatif terhadap seluruh proses persidangan.

Artikel Terkait



Related Articles

The Case of Prison Escape is the Result of Exceeding Capacity of Correctional Institutions

According to ICJR’s record, until 20 June 2017 there were no less than 26 cases of prison escape in Indonesia’s

The Witness and Victim Protection Coalition appreciates the approval of the Revision to Law on Witness and Victim Protection

“Victim’s rights improved: victim of gross violation of human rights, terrorism, human trafficking, abuse, sexual abuse, and severe torture may

ICJR: Rancangan Masih Lemah, Masalah Optimalisasi Benda Sitaan harusnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah bukan Peraturan Presiden

Beberapa waktu laliu (April 2016), Pemerintah lewat kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia telah berencana mengeluarkan rancangan Keputusan Prersiden (perpres)