ICJR Kritik Putusan PN Jakarta Utara atas Kasus Penodaan Agama

ICJR Sesalkan Perintah Penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara

Kasus Penodaan Agama yang disidangkan oleh PN Jakarta Utara telah memasuki babak akhir. PN Jakarta Utara menjatuhkan putusan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 156 a KUHP dan menghukumnya dengan 2 tahun penjara dengan perintah untuk langsung ditahan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sejak lama telah mengkritik masih eksisnya Pasal Penodaan Agama dalam peraturan hukum Indonesia. Pasal – pasal ini dalam implementasinya telah berkembang sedemikian jauh sehingga seringkali merugikan kepentingan kelompok minoritas. Persoalan ini terjadi karena rumusan Pasal 156 a KUHP adalah rumusan yang tidak dirumuskan dengan sangat ketat dan karenanya dapat menimbulkan tafsir yang sangat beragam dalam implementasinya

Dalam kaitannya dengan putusan dari PN Jakarta Utara, ICJR mengkritik putusan pengadilan tersebut. Dalam pandangan ICJR, Pengadilan semestinya mengelaborasi secara tajam mengenai “niat kesengajaan untuk menghina” dalam peristiwa yang terjadi di Kepulauan Seribu.

ICJR juga menyesalkan perintah penahanan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara. ICJR memandang bahwa syarat – syarat untuk dapat dilakukan penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru tidak tersedia. Dalam kasus ini, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengikuti dan bersikap kooperatif terhadap seluruh proses persidangan.

Artikel Terkait



Related Articles

Legalkan Hukum Kebiri (Chemical Castration), Upaya “Balas Dendam” Pemerintah Atas Nama Kepentingan Korban

Kami, Aliansi Tolak Perppu Kebiri, sebuah jaringan 90 organisasi non pemerintah di Indonesia yang menaruh perhatian pada anak-anak korban kejahatan

Pasal 245 UU MD3 Hambat Proses Penegakan Hukum

UU Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) baru Revisi UU No. 27 Tahun 2009, baru saja disepakati di

Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP

Anak adalah salah satu kelompok rentan apabila berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Karena itu dibutuhkan mekanisme khusus untuk melindungi kepentingan