ICJR: Percakapan Pribadi Semestinya Tidak Dipidana

Percakapan pribadi antara dua orang dewasa bukanlah ranah hukum pidana

Kasus – kasus percakapan pribadi, termasuk percakapan pribadi yang intim antara dua orang dewasa termasuk perekaman pribadi atas hubungan intim mulai marak dikenakan pidana . Setidaknya ada 3 kasus terkait dengan keintiman di ruang privat yaitu kasus Nazriel Irham dan ada dua kasus lainnya yaitu Wisni Yetti dan Firza Husein.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengingatkan bahwa proses penegakkan hukum pidana terkait dengan pelanggaran kesusilaan dan pelanggaran pornografi semestinya tidak menyasar ruang privat dari warga Negara. Negara hanya wajib menegakkan hukum apabila ada anak – anak terlibat dalam percakapan yang berdimensi ruang privat tersebut.

Dari ketiga kasus diatas, ancaman terhadap ruang privat warga Negara menjadi membesar. Dalam catatan ICJR, Nazriel Irham dan Wisni Yetti telah diputus bersalah oleh Pengadilan. Dalam kasus terakhir yang terkait dengan Firza Husein, saat ini kasusnya sedang dalam proses penyidikan di Kepolisian. Dari ketiga kasus ini, intervensi hukum terhadap ruang privat warga Negara menjadi hal yang perlu ditinjau secara kritis. ICJR melihat bahwa intervensi hukum terhadap peristiwa yang terjadi ruang privat semakin dilegitimasi dengan munculnya berbagai kasus – kasus diatas dengan menggunakan UU No 44 Tahun 2008 dan UU No 11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam pandangan ICJR, percakapan yang dilakukan melalui pesan instan dimana hanya ditujukan secara spesifik kepada satu orang serta tidaklah dimaksudkan untuk dapat diketahui umum tidak dapat dikenakan pidana. Penggunaan hukum pidana untuk perkara – perkara seperti ini akan mendorong Negara untuk lebih jauh untuk melakukan intervensi terhadap ruang privat warga negara

Artikel Terkait


Tags assigned to this article:
hukum pidanaKomunikasiprivasiuu iteUU Pornografi

Related Articles

Indonesia: Cabut atau revisi semua ketentuan yang melanggar hak asasi manusia dalam Qanun Jinayat Aceh

Amnesty International dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sangat prihatin akan pengesahan Qanun Jinayat Aceh yang mulai berlaku di

Peluncuran Situs ReformasiDefamasi.net sebagai Pusat Dukungan Sumber Daya untuk Reformasi Hukum Defamasi di Indonesia

Siaran Pers: Peluncuran Situs ReformasiDefamasi.net sebagai Pusat Dukungan Sumber Daya untuk Reformasi Hukum Defamasi di Indonesia Setelah 1998, Indonesia melakukan

Pembahasan RUU Terorisme Sebaiknya Transparan

ICJR Kritik Pembahasan RUU Terorisme Yang Tertutup Sejak 10 Januari 2017, pembahasan RUU Terorisme telah dimulai oleh Pansus DPR. Namun