ICJR : Perlu Mempertimbangkan Remisi Khusus untuk Korban Pengguna dan Pecandu narkotika

ICJR juga meminta berbagai pihak menaruh perhatian besar pada masalah dan sutuasi pengguna dan pecandu narkotika dalam lapas

Institute for Criminal Justice  Reform (ICJR) memperhatikan secara serius upaya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah No  99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua  atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakat (atau sering disebut sebagai PP 99) yang secara spesifik menyasar pengguna narkotik dalas lapas.

Bagi ICJR, pilihan Pemerintah untuk melakuka remisi yang menyasar kasus narkotika sudah  tepat.  setidaknya kebijakan ini  akan menyasar langsung 28.624 penghuni  pengguna dan pecandu narkotika di Indonesia

Syarat pidana penjara minimal 5 tahun dalam Pasal 34A ayat (2) PP 99 telah mengakibatkan kesalahan dalam mengidentifikasi pengguna dan pecandu narkotika. Ketentuan ini mengakibatkan banyak pecandu dan pengguna narkotika yang terkena ancaman pidana dengan pasal “bandar” sehingga diancam dengan pidana 5 tahun.

Aturan hukum narkotika di Indonesia, memiliki masalah besar dalam pengkualifikasian antara pengguna narkotika dengan “bandar”. Dalam catatan ICJR, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, label  bandar dan pengguna hanya dipisahkan oleh pasal-pasal penguasaan dalam narkotika yang terkenal karet, sehingga, banyak pengguna dan pecandu narkotika yang dikategorikan sebagai “bandar”. Dengan kata lain, jumlah pengguna dan pecandu narkotika secara faktual dan empiris lebih banyak dari data resmi yang dikeluarkan pemerintah. Sekali lagi, karena UU Narkotika gagal untuk secara tegas mengidentifikasi dikotomi antara bandar dan pengguna atau pecandu.

Data penelitian tahun 2016, di PN Surabaya yang dilakukan oleh ICJR, Rumah Cemara dan Yayasan Orbit di Surabaya misalnya, dakwaan tertinggi yang dijatuhkan bagi pengguna dan pecandu narkotika adalah pasal-pasal dengan lebel “bandar”. Temuan ICJR, 61% dakwaan yang diajukan Jaksa pada pengguna dan pecandu narkotika mencantumkan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika, Pasal-Pasal ini adalah pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pengguna dan pecandu narkotika dengan ancaman pidana yang sangat tinggi, yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Pasal-pasal ini juga secara otomatis mengategorikan seorang pengguna dan pecandu sebagai “bandar”, dengan kata lain, pada mereka, tidak dapat diberikan Remisi. Masalahnya, sejalan dengan penggunaan pasal “bandar” tersebut, 94% pengguna dan pecandu narkotika, dijatuhi pidana penjara dan otomatis tidak mendapatkan remisi.

ICJR menaruh perhatian besar pada para pengguna dan pecandu narkotika yang ada dalam Lapas. Buruknya keadaan Lapas menambah buruk penanganan pengguna dan pecandu narkotika, salah satu sumber dari masalah ini adalah penghuni berlebih dalam Lapas di Indonesia. Lebih dari itu, penanganan khusus pengguna dan pecandu narkotika dengan prinsip pengurangan dampak buruk juga tidak berjalan baik, salah satunya penyediaan pusat rehabilitasi dan obat-obatan yang sangat minim.

ICJR juga mempertimbangkan juga posisi BNN yang telah disampaikan oleh Kepala Bagian Humas BNN, Kombes Sulistiandriatmoko. BNN memilih inovasi lapas dan klasifikasi kategori terpidana narkoba untuk mencegah lapas kelebihan kapasitas. ICJR, apresiasi dengan rekomendasi  BNN.

Masalahnya dalam kondisi saat ini, jangankan untuk melakukan Inovasi, karena  Rutan dan Lapas yang ada sudah mengalami kelebihan beban untuk menampung para narapidana. Kapasitas yang tersedia  hanya 121.790 orang, namun jumlah penghuni Rutan dan lapas  saat ini adalah 217.957 orang per Maret 2017.

Fasilitas lapas juga tidak memadai, apalagi untuk mendukung program rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu narkotika, sehingga tidak heran apabila peredaran gelap narkotika marak di dalam Lapas, sebab selain pengguna dan pecandu minim pengobatan  mereka juga hidup dalam situasi yang  minim.

Selain itu, masalah klasifikasi antara pengguna dan pengedar narkotika sudah pasti sulit dilakukan, sebab bahkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika gagal untuk memuat pengaturan rinci untuk membedakan pengguna dan Bandar narkotika, hasilnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak para pengguna dan pecandu narkotika yang justru dilebeli sebagai Bandar, dan bukan sebaliknya.

Revisi PP 99 oleh Pemerintah tentu saja akan memberikan angin segar bagi penanganan pengguna dan pecandu narkotika, meskipun target yang disasar masih sangat rendah yaitu hanya persoalan kelebihan beban Lapas.

Untuk itu rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni:

Pertama, Pemerintah perlu merevisi PP 99 khususnya untuk kasus-kasus narkotika, khususnya bagi terpidana yang didakwa dengan pasal pengguna dan pecandu narkotika.

Kedua, memastikan berjalannya program-program pengurangan dampak buruk bagi pengguna dan pecandu narkotika. Untuk saat ini, program rehabilitasi harus tersedia di seluruh Lapas di Indonesia, tidak hanya itu, program rehabilitasi yang dimaksud harus dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing pengguna dan pecandu narkotika.

Ketiga, segera melakukan revisi pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu memastikan tidak ada pidana penjara bagi pengguna dan pecandu narkorika. Selain itu memastikan pengaturan pidana penjara tidak akan menyasar korban pengguna dan pecandu narkotika

Artikel Terkait


Tags assigned to this article:
hukum pidananarkotikaPecanduPenggunaremisi

Related Articles

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Soal Grasi harus jadi patokan, Rencana Pengajuan Fatwa ke Mahkamah Agung Jangan Mengacaukan Hak Terpidana Mati berdasarkan Putusan MK

 Saat ini pemerintah lewat Jaksa Agung masih berencana akan mengeksekusi mati terpidana mati kasus narkoba yang telah divonis oleh Mahkamah

Menelisik Pasal-Pasal Pidana Krusial dalam Buku II Rancangan KUHP

Saat ini, Pemerintah dan DPR sedang melakukan pembahasan Rancangan KUHP, dimulai dengan pembahasan Buku I. Tidak lama lagi, DPR berkomitmen

Pidana Kebiri sebaiknya Dihilangkan dari Rencana Mendukung Darurat Kejahatan Seksual

Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi Pidana Kebiri sebaiknya Dihilangkan dari Rencana Mendukung Darurat Kejahatan Seksual Bapak Presiden yang terhormat, Perkenalkan