ICJR Pertanyakan Kapolri terkait Laporan Penghinaan Adrianus Meliala ke Bareskrim

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mempertanyakan tindakan Kapolri, Jend (Pol) Sutarman, yang melaporkan Adrianus Meliala –anggota Kompolnas- ke Bareskrim Mabes Polri.

Adrianus Meliala, Kriminolog dan anggota Komisi Kepolisian Nasional diperiksa di Mabes Polri akibat pernyataannya di salah satu media televisi nasional terkait dengan kasus suap judi online yang melibatkan AKBP MB, mantan Kasubdit Jatanras Polda Jabar. Adrianus dilaporkan terkait pernyataannya soal Bareskrim seperti mesin ATM Polri. Karena pernyataannya tersebut, lalu kriminolog UI ini dianggap telah mencemarkan nama baik Kepolisian Republik Indonesia

Anggara, Peneliti Senior di ICJR, menyatakan bahwa Kapolri harus dengan segera mencabut laporan pencemaran nama baik tersebut. Kapolri, menurut Anggara, seharusnya bukan melaporkan Adrianus Meliala namun segera melakukan pemeriksaan menyeluruh dan berbenah terhadap model penanganan kasus di Kepolisian.

Anggara juga menyatakan bahwa laporan pencemaran nama baik terhadap badan publik seperti yang dilakukan oleh kepolisian justru merupakan tindakan yang tidak perlu karena badan yang abstrak seperti kepolisian tidak memiliki kepentingan secara emosional untuk dijaga. Badan umum ataupun pejabat public juga seharusnya membuka dirinya untuk dikritik dan harus lebih toleran terhadap kritik yang keras sekalipun.

Lebih lanjut Anggara juga menyatakan bahwa kritik ataupun perdebatan mengenai cara kerja suatu badan public/lembaga Negara dan juga pejabat public adalah aspek penting dari demokrasi. Karena itu ia menilai bahwa tindakan Kapolri melaporkan Adrianus Meliala adalah tindakan yang mencederai demokrasi dan hak asasi manusia.

Catatan: Gambar diambil dari sini

Artikel Terkait



Related Articles

Revision of the Law on Combating Terrorism Should Reinforce the Rights of Victims to be Remedied

Prior to the case of the first Bali bombing, the Marriott Hotel bombing and the second Bali bombing, Indonesia’s response

Institusi Praperadilan Sudah Layak Dimusiumkan

Institusi Praperadilan dianggap sudah layak untuk dimusiumkan, kalimat tersebut adalah sepenggal kesimpulan dari Anggara Suwahju, Ketua Badan Pengurus ICJR. Pada

ICJR Tegur MA untuk Pembatalan SEMA PK

Hari Ini ICJR mengirimkan Surat Teguran kepada Ketua Mahkamah Agung  untuk Membatalkan SEMA No. 7 Tahun 2014  tentang Pengajuan Permohonan