ICJR: Regulasi Pendukung UU Sistem Peradilan Pidana Anak Terganjal

Kinerja Pemerintah Jokowi terlambat dalam merealisasikan perintah UU: Berdasarkan UU SPPA,  Pemerintah hanya punya waktu 1 minggu sampai 31 Juli 2015 untuk rampungkan 6 (enam) materi Peraturan pemerintah (PP) dan 2 (dua) materi Peraturan Presiden (Perpres) UU SPPA, sampai saat ini, hanya satu Perpres yang dikeluarkan.

Pada tanggal 23 Juli 2015  Indonesia merayakan hari anak nasional, bahkan Presiden Jokowi, menyatakan pentingnya hak anak dan tepat pada perayaan Hari Anak Nasional, 23 Juli 2015, Presiden Jokowi mengeluarkan 9 poin refleksi yang ditulis di akun fanpage facebook Presiden Joko Widodo. Jokowi menuliskan refleksi yang berisikan harapan dan keprihatinannya terhadap anak-anak Indonesia. Namun, sungguh ironi, ada satu bagian yang mungkin terlupakan oleh Presiden Jokowi, yaitu mengenai implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), UU SPPA adalah harapan baru bagi banyak anak-anak di Indonesia yang keberadaannya terlupakan. Selama ini, Indonesia terkesan lebih suka menjatuhkan hukuman pidana pada anak ketimbang menjauhkan anak dari dampak buruk pidana. Berdasarkan penelitian ICJR terhadap 115 putusan pengadilan anak se-Jakarta pada 2012, terdapat data dimana 113 putusan diantaranya dijatuhi Pidana. Dari 113 putusan pidana tersebut kemudian didapatkan rincian 109 Putusan menjatuhkan pidana penjara dan 4 putusan menjatuhkan pidana percobaan. Gambaran dari praktik selama ini mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana, terutama pidana penjara masih merupakan pilihan utama dari putusan pengadilan anak. Tidak heran, dengan berlakunya UU SPPA pada 31 Juli 2014 silam, diharapkan angka ini nantinya akan berubah dengan diberlakukannya mekanisme Diversi atau mekanisme yang menghindarkan anak dari proses formil peradilan pidana.

Namun, harapan tersebut bisa jadi hanya isapan jempol belaka melihat dari lambannya pembentukan peraturan pelaksana UU SPPA, tidak hanya lamban, peraturan pelaksana yang kabarnya masih dalam tahapan rancangan ini pun terkesan tertutup dan tidak partisipatif. Padahal berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk mengaluarkan setidaknya 6 (enam) materi Peraturan pemerintah (PP) dan 2 (dua) materi Peraturan Presiden (Perpres) sebagai Peraturan pelaksanaan UU SPPA yang harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan atau harus disahkan pada 31 Juli 2015 nanti.

Sejauh ini. dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) minggu lagi, baru 1 (satu) Peraturan Presiden yaitu Perpres No. 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (Perpres 175/2014) yang dikeluarkan. Anehnya, Berdasarkan Perpres 175/2014 tersebut, Pemerintah berusaha meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam hal Diversi, namun aturan tehknis berupa PP yang menjadi pedoman dan landasan teknis Diversi ini juga belum dirampungkan Pemerintahan Jokowi

Untuk itu, ICJR mengingatkan agar Pemerintah segera merampungkan RPP SPPA maupun peraturan pelaksana lainnya, tentu saja dengan pembahasan yang bersifat profesional, partisipatif dan terbuka. ICJR menilai bahwa semakin lama Pemerintah bergerak, maka semakin banyak kepentingan anak yang dikorbankan, ini semakin menunjukkan ironi, Pemerintah Indonesia hanya memahami hari anak Indonesia secara seremonial.

Artikel Terkait


Tags assigned to this article:
anakdiversihukum acara pidanaKUHAPRPPSPPA

Related Articles

Indonesia: Criminalization of consensual intimacy or sexual activity for unmarried couples in Aceh must end

Amnesty International and the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) are seriously concerned about the Aceh Islamic Criminal Code (Qanun

Indonesia Lakukan Eksekusi Mati Ilegal

Indonesia telah melakukan eksekusi gelombang ke-3 dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kami Jaringan masyarakat sipil yang sejak awal menolak eksekusi

ICJR Minta Pemerintah dan DPR Berhati-hati Dalam Menentukan Jangka Waktu Penangkapan di RUU Terorisme

Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme pada 31 Mei 2017 di Ruang Rapat Panja RUU Terorisme DPR. Pembahasan