ICJR: RUU Larangan Minuman Beralkohol Memicu Overkriminalisasi

RUU Larangan Minuman Beralkohol kembali masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015. Sebelumnya, dengan dorongan oleh Fraksi PPP, RUU ini  juga pernah diusulkan dan dibahas tingkat 1 DPR periode sebelumnya, namun karena terbatasnya waktu belum sampai dibahas lebih lanjut bersama pemerintah. Pada periode kali ini, DPR (fraksi PPP dan PKS) kembali mengusulkan RUU tersebut dan disetujui sebagai satu dari 37 RUU yang masuk prolegnas prioritas tahun 2015. RUU ini terdiri dari 22 pasal dengan judul RUU Larangan Minuman Beralkohol, namun isinya sebetulnya mengatur secara khusus  tindak pidana alkohol.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berpendapat, dengan melihat substansi dan  perumusannya maka bisa dipastikan, jika RUU ini disahkan, akan menimbulkan ancaman overcriminalisation, atau kriminalisasi yang berlebihan. Bila dicermati lebih jauh maka RUU ini secara tegas mempersamakan alkohol seperti layaknya narkotika. Hal terlihat dalam ketentuan dalam Pasal 5 yang melarang  menjual dan membeli minuman, mengedarkan minuman beralkohol baik secara langsung maupun tidak langsung; meminum minuman alkohol atau yang mengandung alkohol; menyimpan minuman baik secara sengaja ataupun tidak sengaja.

 Kebijakan yang overkriminalisasi ini akan membebani aparat penegak hukum untuk implementasinya termasuk, Polisi, jaksa penuntut, pengadilan bahkan Lapas, yang saat ini masih terbebani atas berbagai perkara pidana lainnya. Memidanakan pembuat, pengedar, pembeli, penjual, peminum dan penyimpan minuman beralkohol jelas akan menambah permasalahan keempat aparat penegak hukum tersebut.

ICJR juga mengkritik ancaman pidana dalam RUU ini yang berlebihan dan terlalu dipaksakan. RUU mengolongkan atau mengklasifikan golongan alkohol (Pasal 4). Ancaman pidana tertinggi  digunakan bagi melarang menjual dan membeli minuman, mengedarkan minuman minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun dengan denda 200 juta sampai dengan 1 miliar rupiah (Pasal 11). ICJR menyatakan ketentuan dalam KUHP masih sangat mampu digunakan, dan lebih sesuai dengan konteks Indonesia, sayangnya ketentuan dan pasal-pasal  KUHP ini justru sangat jarang digunakan secara konsisten.



Related Articles

Anak Korban Perkosaan diputus Lepas : ICJR Apresiasi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi

Ketika Putusan Pengadilan Tinggi Jambi menggunakan alasan daya paksa, terlihat bahwa Majelis Hakim melihat kasus ini tidak hanya secara hitam

The National Alliance for Penal Code Reform and ICJR’s Recommendations to Determine the Sentencing Guidelines

The National Alliance for Penal Code Reform and ICJR reject the use of the Delphi Method by the Government to determine

ICJR: Rancangan Masih Lemah, Masalah Optimalisasi Benda Sitaan harusnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah bukan Peraturan Presiden

Beberapa waktu laliu (April 2016), Pemerintah lewat kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia telah berencana mengeluarkan rancangan Keputusan Prersiden (perpres)