Indonesia Harus Siapkan mekanisme Pengawasan, Imbangi Masa Penahanan dalam RUU Terorisme

Pemerintah dan DPR dikabarkan telah menyepakati masa penahanan dalam RUU Terorisme total menjadi 760 hari, masa penahanan ini diluar masa penangkapan yang baru saja disepakati yaitu 21 hari. Dalam pembahasan yang bersifat tertutup ini, ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) sebelumnya telah meminta agar Pemerintah memberikan dasar yang kuat apa alasan menaikkan masa penahanan tersebut.

Dalam hitungan ICJR, apabila benar waktu penahanan total sampai dengan MA mencapai 760 hari, maka ini akan menjadi Undang-undang dengan masa penahanan paling lama yang pernah dikenal oleh bangsa Indonesia. Disisi lain, aturan ini benar-benar timpang dengan aturan lain yang ada dalam peraturan di Indonesia, misalnya KUHAP yang hanya 400 hari. Tidak hanya itu, ketentuan ini jauh dari apa yang telah direkomendasikan oleh pemerintah dalam RUU Terorisme sebelumnya, yaitu total penahanan apabila disahkan adalah 740 hari.

Bagi ICJR, lamanya penahanan dalam RUU Terorisme memang sangat panjang, mengingat dengan aturan sebelumnya yang hanya total 470 hari masa penahanan sampai dengan di tahap MA, terbukti bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih mampu secara efektif melakukan penuntutan dan proses hukum pada seluruh pelaku terorisme yang diproses, dengan seluruhnya berakhir dengan vonis terbukti dan dijatuhi sanksi pidana.

ICJR tetap dalam posisi mengikuti alur dasar dalam UU Terorisme yang menghendaki penanganan tindak pidana Terorisme di Indonesia melalui mekanisme criminal justice atau peradilan pidana, dengan begitu maka sudah selayaknya prinsip prinsip dasar fair trial dan HAM dikedepankan, memperpanjang masa penahanan tanpa dasar yang cukup kuat dan mekanisme pengawasan lemah, justru akan memperkeruh suasana peradilan pidana di Indonesia.

Sampai detik ini, Indonesia belum memiliki mekanisme complain penahanan yang cukup kuat, satu-satunya mekanisme complain penahanan hanya berupa pra-peradilan, namun seperti diketahui, pra-peradilan selama ini lebih bersifat adminstratif sehingga susah menjadi alat pengawasan kewenangan aparat penegak hukum yang efektif.

Selain itu, Indonesia juga dibayang-bayangi potensi penyiksaan. Dalam catatan ICJR, sepanjang 2016, terjadi 19 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan . Dari 19 Kasus tersebut, 4 tersangka meninggal dunia diduga akibat penyiksaan, catatan pentingnya, mayoritas penyiksaan terjadi di kantor-kantor Polisi dan tempat penahanan atau pada saat melakukan proses penyidikan.

Masalahnya, Indonesia belum memiliki Mekanisme Pencegahan Nasional Bagi Pencegahan Penyiksaan yang komprehensif, termasuk melakukan ratifikasi Protokol Opsional PBB mengenai Penentangan terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – OPCAT), gunanya untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan kunjungan ke tempat-tempat penahanan atau penghukuman.

Meskipun ICJR memahami tingkat kesulitan memecahkan kasus Terorisme yang sangat terorganisir, namun Indonesia harus tetap memegang teguh komitmen sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berkomitmen melakukan reformasi di isu peradilan pidana. Untuk itu, perlu dipikirkan ulang mengenai masa penahanan, atau setidak-tidaknya, menciptakan sebuah mekanisme pengawasan yang lebih kuat serta mengaktifkan Mekanisme Pencegahan Nasional Bagi Pencegahan Penyiksaan yang komprehensif.

Artikel Terkait



Related Articles

Tindak Pidana Cyber Bullying (Perundungan Dunia Maya) Dalam Revisi UU ITE, Ancaman Baru Bagi Kebebasan Berekspresi

“ICJR : Sangat Sulit Merumuskan Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Revisi UU ITE Tanpa  Merusak Kebebasan Berekspresi “ Pemerintah dan

(Perppu) Pemerintah yang Lari Dari Tanggungjawab Atas Korban

Pada 25 Mei 2016, Presiden Jokowi telah menyampaikan ke Publik mengenai sikap pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak,

Pidana Penghinaan Tidak Tepat Digunakan Dalam Konflik Romli-ICW

Pada Kamis 21 Mei 2015, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Romli Atmasasmita melaporkan Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia