Jaringan Advocates for Freedom of Expression Coalition-Southeast Asia, (AFEC-SEA) Berkomitmen Memperjuangkan Kebebasan Bereskpresi di Asia Tenggara

“AsiaTenggara memiliki karekterisitik yang hampir sama dalam isu kebebasan berekspresi, dan mayoritas negara lahir dari rezim yang sangat represi.  Sehingga negara-negara di Asia Tenggara menghadapi  berbagai regulasi yang secara langsung mengekang kebebasan berekspresi”

Pada 26 Juli 2017 di Bangkok, Thailand,  Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan beberapa Organisasi Non-Pemerintahan se-asia tenggara yang tergabung dalam Advocates for Freedom of Expression Coalition-Southeast Asia (AFEC-SEA) yaitu sebuah jaringan Advokat yang memiliki fokus pada kebebasan berekspresi di Asia Tenggara, melakukan forum untuk membicarakan kondisi dan langkah-langkah advokasi kasus-kasus kebebasan berekspresi di Asia Tenggara. Komitmen penting yang didapat dalam pertemuan ini adalah bagaimana advokat di masing-masing negara saling membantu dan bertukar informasi untuk melakukan advokasi dalam isu kebebasan berekspresi yang menjadi prioritas di negaranya masing-masing.

AFEC-SEA yang terbentuk berdasarkan Deklarasi Cebu,  adalah sebuah deklarasi para advokat yang tergabung dalam oranganisasi non pemerintahan untuk membela hak kebebasan berekspresi di Asia Tenggara pada 2015. Deklarasi ini  telah bersepakat membentuk suatu jaringan bersama yang akan bekerja secara strategis dalam kasus-kasus kebebasan berekpresi di Asia Tenggara. Asia Tenggara memiliki karekterisitik yang hampir sama dalam isu kebebasan berekspresi, dan mayoritas negara lahir dari rezim yang sangat represi.  Sehingga negara-negara di Asia Tenggara menghadapi  berbagai regulasi yang secara langsung mengekang kebebasan berekspresi.

Negara seperti Thailand misalnya, masih memiliki hukum penghinaan kepala Negara yang sangat represif. Lesse Majeste di Thailand bisa mengirimkan seseorang ke penjara selama bertahun-tahun. Thailand yang saat ini masih dibawah kuasa Junta Militer juga memberlakukan hukum yang sangat kaku untuk orang berkumpul berunjuk rasa dan mengritik Pemerintah. Di Filipina juga masih berkutat di isu extra judicial killing, yang harus menghadapi secara langsung ancaman kebebasan berekspresi bagi para aktivis, lebih jauh Filipina saat ini  juga memiliki regulasi Cybercrime Act yang juga harus dikaji lebih dalam implementasinya.

Malaysia memiliki 1948 Sedition Act, sebuah hukum yang digunakan untuk menekan unjuk rasa menentang pemerintah dan mengekang kebebasan mengkritik pemerintah dengan alasan penghasutan. Sedangkan Myanmar yang masih dibayangi dengan kekuatan militer yang mengekang kebebasan sipil, harus memulai kampanye panjang untuk peradilan yang independen, yang merupakan salah satu kunci dari peradilan yang bisa menjamin kebebasan berekspresi warga negaranya.

Untuk Indonesia sendiri, isu kebebasan berekspresi mengalami potensi rintangan yang cukup berat. Ancaman pidana masih menghantui kasus-kasu penghinaan dan ITE. Pengekangan ekspresi politik dengan jalan Makar dan pemblokiran website terus terjadi. RKUHP yang saat ini dibahas di DPR juga kembali memperkenalkan pidana kejahatan ideologi, penghinaan agama, mengatur kembali pidana penghinaan terhadap presiden dan ujaran kebencian terhadap pemerintah yang sah. Sebelumnya kedua ketentuan terakhir tersebut telah dihapuskan dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

AFEC-SEA telah berkomitmen untuk saling membantu dan belajar dari negara masing-masing guna memastikan terjaminnya hak atas kebebasan berekspresi. Lebih jauh, sebagai suatu jaringan yang beranggotakan advokat hak asasi manusia, AFEC-SEA akan mencoba berperan aktif dalam kasus-kasus yang dihadapai negara anggota jaringan ini.

Dalam forum tersebut, terpilih Gilbert Andreas sebagai Chairperson AFEC-SEA untuk dua tahun ke depan. Sedangkan ICJR sebagai salah satu perwakilan dari Indonesia, selain LBH Pers akan mengerjakan berbagai advokasi strategis seperti  litigasi  dan mendorong dokumen sahabat peradilan, amicus curiae,  untuk kasus-kasus kebebasan berekspresi di Asia Tenggara.

Artikel Terkait


Tags assigned to this article:
AFEC SEAAsia Tenggarahak asasi manusia

Related Articles

ICJR: Membiarkan Kasus Penyebaran Kebencian Dapat Membahayakan Demokrasi

Pemberitaan mengenai Arif Kusnandar dengan postingan di Facebook yang provokatif dan bernada kebencian rasial terhadap warga Tionghoa telah menghiasi pemberitaan

UU Peradilan Pidana Anak Belum Miliki Aturan Pelaksana

Koran Jakarta – JAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mulai berlaku pada

RDPU RKUHP dan RKUHAP, Komisi III DPR Undang Mantan Pimpinan KPK

Dalam jangka waktu yang semakin sempit, DPR RI tampaknya ingin mengejar target untuk merampungkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana