Jelang 10 Oktober, Jokowi Diminta Hapus Hukuman Mati
JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo diminta menghapus penerapan hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Permintaan itu muncul jelang peringatan Hari Anti Hukuman Mati Internasional pada 10 Oktober mendatang.
“Hukuman paling tidak beradab dalam sejarah manusia, dan Indonesia masih mempraktikannya,” kata peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara, pada sebuah diskusi, di Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2015).
Anggara mengungkapkan, saat ini semakin banyak negara-negara di dunia yang menghapus hukuman mati dalam sistem hukumnya. Namun, ia memandang hal itu sangat kontras dengan kondisi di Indonesia yang masih menerapkan hukuman mati.
Dalam catatan Koalisi Indonesia Anti Hukuman Mati, ada 14 terpidana yang dieksekusi mati pada era Presiden Jokowi. Seluruh terpidana mati itu terjerat kasus narkoba. Eksekusi tahap I dilakukan pada 18 Januari 2015 terhadap enam terpidana yang keseluruhannya adalah warga negara asing.
Delapan terpidana lainnya dieksekusi di tahap II pada 29 April 2015. Salah satu terpidana mati tahap kedua adalah warga negara Indonesia.
Anggara melanjutkan, hukuman mati di Indonesia semakin bermasalah karena sistem hukum yang buruk dan belum terpenuhinya seluruh hak terpidana mati.
“Dengan segala kontroversinya, Indonesia berhadapan dengan masalah peradilan jujur dan adil,” kata Anggara.
Sumber : kompas.com
Artikel Terkait
- 10/10/2018 Laporan Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2018: Tak Jera Promosi Efek Jera
- 06/08/2018 ICJR calls for Government Assurance on “Indonesian Way” of Death Penalty
- 14/01/2018 Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa
- 11/10/2017 ICJR Sampaikan 6 Rekomendasi Terkait Hukuman Mati
- 06/10/2017 Jaksa Agung Tak Perlu Minta Fatwa ke MA, Cukup Patuhi Putusan MK
Related Articles
Formasi Baru ICJR untuk 2014 – 2017
Dengan berakhirnya masa kerja pengurus ICJR periode 2011 – 2013, maka ICJR kembali memilih anggota – anggota Perkumpulan untuk menduduki
Pembahasan RUU Perlindungan Saksi & Korban Harus Terbuka
okezone.com – JAKARTA – Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban menyambut baik dan mengapresiasiasi Rencana DPR untuk membahas RUU Revisi Undang-undang
Ruyati dan Bantuan Hukum untuk Buruh Migran
Surat dari Poltangan – Ruyati binti Satubi warga Bekasi yang menjalani hukuman mati di Arab Saudi karena dituduh telah membunuh