Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Novel Baswedan, Momentum membentuk Prosedur Khusus Perlindungan Penegak Hukum yang Menghadapi Resiko Ancaman Tinggi

Novel Baswedan salah satu penyidik senior KPK yang menangani berbagai kasus korupsi yang melibatkan banyak kalangan elit Indonesia, pada Subuh 11 April 2017 mengalami tindak kekerasan disiram air keras oleh orang tak dikenal.  Kejadian tindak kekerasan kepada penegak hukum tersebut sebenarnya juga bukan pertama kalinya, pada tahun 26 Mei 2004 silam, Jaksa Ferry Silalahi ditembak mati oleh orang yang terkait dengan perkara terorisme yang sedang ditanganinya.  Tiga tahun sebelumnya, pada 26 Juli 2001 terjadi pembunuhan terhadap Hakim Agung Syafiudin Kartasasmita yang juga terbukti terkait dengan perkara yang ditanganinya.  Atas peristiwa itu, ICJR mengecam keras tindakan kekerasan yang bertujuan untuk melemahkan kerja-kerja dari aparat penegakan hukum tersebut.

Dari segi regulasi, perlindungan bagi penegak yang berpotensi mengalami ancaman kekerasan terkait dengan perkara yang ditanganinya saat ini hanya di atur dalam undang-undang terorisme.  Selanjutnya perlindungan tersebut diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Selebihnya dalam tataran peraturan perundang-undangan sejenis belum ditemukan bentuk regulasi perlindungan untuk penegak hukum yang menghadapi resiko ancaman tinggi seperti kejahatan terorganisir termasuk tindak pidana Korupsi.

 Di satu sisi memang tidak menutup kemungkinan juga masing-masing instansi penegak hukum telah membuat  prosedur khusus  dalam hal personil mereka menghadapi ancaman yang serius terkait dengan penanganan perkara, Namun hal ini menimbulkan kelemahan, karena tidak memiliki basis kebijakan yang kuat sehingga dari aspek pembiayaan dipastikan akan menjadi permasalahan. Tanpa aspek pembiayaan maka akan menimbulkan problem implementasi dan koordinasi serta jangkauan perlindungan yang terbatas.

Kasus Novel ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan bagi penegak hukum (dan keluarganya) dalam kasus-kasus tertentu dimana potensi ancaman kekerasan kemungkinan besar terjadi terkait dengan perkara yang ditanganinya. Perlindungan tersebut “minimal” harus mencakup perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Sekali lagi seluruh perlindungan ini harus diberikan secara optimal termasuk pada keluarga aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Selain mengecam keras kejadian yang menimpa Novel Baswedan, ICJR memandang bahwa saat ini sangat mendesak untuk segera membahas kebutuhan untuk memastikan pengamanan bagi aparat penegak hukum dalam proses peradilan ( judicial process).  Mengingat kredibilitas penanganan dalam pengungkapan kasus-kasus penting yang dalam kenyataannya merugikan keuangan negara atau menyangkut kepentingan masyarakat umum dipertaruhkan, maka langkah konkret harus segera dijalankan oleh Pemerintah.

Artikel Terkait



Related Articles

Amandemen KUHP : Alternatif (Lain) Perubahan Hukum Pidana Indonesia

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah bikinan kolonial Belanda! Itulah doktrin yang terus menerus dirapalkan di banyak sekolah –

IMDLN dan ICJR Tolak Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Baru – baru ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merancang sebuah Peraturan Menteri untuk menangani situs – situs di Internet

Update Panja R KUHP: Dorong Kehadiran Anggota DPR dalam Pembahasan

Sejak 26 oktober 2015 dan dilanjutkan pada 17 sd 25 November 2015 Panja R KUHP telah membahas secara marathon R