//
you're reading...

Laws and Regulation

Konvensi Anti Penyiksaan

Konvensi Menentang Penyiksaan atau yang dalam bahasa resminya adalah Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia atau yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment adalah sebuah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan terjadi di seluruh dunia.

Konvensi ini mewajibkan negara – negara pihak untuk mengambil langkah – langkah efektif untuk mencegah penyiksaan terjadi di wilayahnya dan Konvensi melarang pemulangan paksa atau ekstradisi terhadap seseorang ke Negara lain di mana ia berhadapan dengan risiko penyiksaan

Konvensi ini diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui resolusi 39/46 pada 10 Desember 1984 dan mulai berlaku pada 26 Juni 1987. Untuk menghormati konvensi ini setiap 26 Juni kemudian diperingati sebagai “International Day in Support of Torture Victims”.

Indonesia sendiri meratifikasi konvensi ini melalui UU No 5 Tahun 1998 pada 28 September 1998. Melalui UU ini Indonesia juga melakukan deklarasi terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) serta melakukan reservasi terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) dari konvensi ini.

Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan mengedepankan sebuah definisi mengenai tindakan-tindakan yang merupakan “penyiksaan” yang disepakati secara internasional. Pasal ini menetapkan bahwa:

istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatanyang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

“Unsur-unsur pokok” dari apa yang mendasari penyiksaan terkandung dalam Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan mencakup:

  • Timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa;
  • Oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat Negara yang berwenang
  • Untuk suatu tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi, penghukuman atau intimidasi.

Perlakuan kejam, dan perlakuan atau penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia juga merupakan istilah-istilah hukum. Istilah-istilah ini merujuk pada perlakuan sewenang-wenang yang tidak harus ditimbulkan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi harus terdapat suatu niat untuk menyingkapkan individu-individu pada kondisi-kondisi yang sama dengan atau berakibat pada perlakuan sewenangwenang. Menyingkapkan seseorang pada kondisi kondisi yang layak dipercaya merupakan perlakuan sewenang-wenang akan menimbulkan tanggung jawab atas penderitaan yang ditimbulkan. Perlakuan yangmerendahkan martabat manusia dapat mencakup rasa sakit atau penderitaan yang tidak sehebat penyiksaan atau perlakuan kejam atau tidak manusiawi dan pada umumnya akan mencakup penghinaan dan penurunan harga diri si korban.

Artikel Terkait

Berkas Arsip

Our Partner


Switch to our mobile site