LSM: Ini 2 PR Kapolri Baru

Direktur Institute for Criminal Justice Reform Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan apapun komentar yang menolak pemilihan calon Kepala Polri akan mental. Ini karena Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan kandidat calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Supriyadi, pihak masyarakat hanya bisa mengingatkan Kapolri yang baru terkait tugas yang harus diselesaikan. “Dalam reformasi hukum pidana, harus diselesaikan utang-utang penting oleh Kapolri,” ujar Supriyadi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 11 Januari 2015.

Supriyadi mengatakan ada dua pekerjaan rumah yang harus dirampungkan Kapolri baru. Pertama, terkait reformasi penahanan. Supriyadi menilai kepolisian selama ini tidak transparan terkait jumlah tahanan. Menurut Supriyadi, ini membuat masyarakat tidak bisa mengontrol Polri dalam memperlakukan para tahanan.

Kedua, kata Supriyadi, Kapolri harus menghentikan berbagai penyiksaan di setiap penyidikan. ICJR mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan rakyat membahas Rancangan Undang-Undang antipenyiksaan. ICJR pun mendesak pemerintah agar membawa pelaku penyiksaan dalam penyidikan untuk diperiksa di pengadilan.

Sumber: Tempo.co

Artikel Terkait



Related Articles

MA Anggap PERMA Praperadilan Belum Perlu

Materi putusan MK bisa dimasukkan dalam revisi KUHAP yang memuat kewenangan hakim pemeriksaan pendahuluan dan praperadilan. Masukan sejumlah pihak agar

PK Kasus Playboy Jangan Hanya Pakai Standar Islam

http://bit.ly/hzlZiT Peninjauan kembali kasus majalah Playboy Indonesia agar tidak hanya menggunakan standar Islam. Mahkamah Agung diminta memperhatikan isi Playboy sebagai

MK Batalkan Hak Sadap yang Cuma Diatur Lewat PP

DetikNews. Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 31 ayat 4 yang