Mendorong Pembentukan Kebijakan dan Implementasi Data Terbuka di Indonesia

Demokrasi dan Keterbukaan adalah satu jalinan yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa keterbukaan hanya akan menjadi pemanis di bibir. Sementara keterbukaan tanpa demokrasi adalah keterbukaan yang semu, karena rakyat hanya akan diberi informasi yang disediakan pemerintah.

Demokrasi yang dibarengi dengan keterbukaan akan meningkatkan partisipasi rakyat, membuka investasi, dan mendorong inovasi dalam berbagai bentuknya. Selain itu demokrasi yang dibarengi dengan keterbukaan juga akan mendorong perbaikan layanan publik dan mendorong masyarakat secara aktif memerangi korupsi, serta meningkatkan akuntabilitas dari para penyelenggara negara. Karena itu demokrasi dan keterbukaan adalah dua alat yang saling melengkapi dan dibutuhkan dalam suatu Negara hukum yang demokratis.

Indonesia sudah memiliki prasyarat dasar yang menjalin demokrasi dan keterbukaan dalam satu tarikan nafas. Secara legislasi, konstitusi sudah menjamin berlangsungnya demokrasi yang partisipatif dan juga menjamin hak – hak rakyat untuk mengakses informasi public yang diperlukan oleh rakyat. Tidak cukup dengan konstitusi dan UU Hak Asasi Manusia, pada 2008 Indonesia juga telah mengesahkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU ini menjamin rakyat untuk dapat mengakses informasi yang berada di badan – badan public untuk kepentingan masyarakat. Persoalannya saat ini adalah pada tataran praktek. Meski UU KIP menegaskan agar badan public memastikan prinsip “pro active disclosure” tapi peraturan – peraturan internal yang dikeluarkan badan public itu pada umumnya tidak mengatur sesuai dengan UU KIP, terutama pada informasi yang wajib disediakan secara berkala. Persoalannya juga tidak hanya pada level regulasi teknis, tapi juga kualitas data dan informasi yang disajikan.

Karena itu inisiatif pemerintah Jakarta pada 2012 untuk membuka data dan informasi mengenai APBD Jakarta patut diapresiasi. Masyarakat bisa melihat dan mengunduh APBD Jakarta melalui situs resmi pemerintah Jakarta. Keterbukaan APBD ini juga akan mendorong masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran dari pemerintah Jakarta.  Tidak hanya itu, melalui situs pemerintah Jakarta juga membuka banyak data dan informasi kepada masyarakat. Melalui keterbukaan ini pemerintah Jakarta berharap dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat sekaligus juga meningkatkan akuntabilitas dari pemerintah.

Walau dalam waktu singkat cukup banyak inisiatif pemerintah yang mendorong keterbukaan informasi dan data, namun pekerjaan rumah yang ada juga masih lebih banyak lagi, terutama mendorong keterbukaan informasi dan data menjadi bagian dari komitmen pemerintah di setiap level untuk menerapkannya

Unduh Disini

Artikel Terkait



Related Articles

Amicus Brief: Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia

Kasus Prita Mulyasari yang saat ini diperiksa di PN Tangerang atas dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal

ICJR : Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebaiknya Ditingkatkan

Melihat dari rekomendasi Komite Hak Anak PBB, Indonesia yang tunduk pada Konvensi Hak Anak harusnya memperhatikan kemungkinan menaikkan batas pertanggungjawaban

Maraknya Korban UU ITE, Masyarakat Sipil Tuntut Rombak Regulasi

Aliansi masyarakat sipil, Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA) menuntut parlemen dan pemerintah segera merombak regulasi mengenai informasi